13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Diusulkan Dalam RAPBK 2020
Pagu Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dewan Aceh Utara Rp10 M?

...

  • PORTALSATU
  • 29 November 2019 15:20 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

LHOKSEUMAWE – Sekretariat DPRK (Setwan) Aceh Utara mengusulkan anggaran sekitar Rp10 miliar untuk belanja perjalanan dinas luar daerah anggota dewan—termasuk pendamping/staf Setwan dalam Rancangan APBK tahun 2020. Sementara belanja perjalanan dinas luar daerah diajukan Sekretariat Daerah (Setda) Aceh Utara Rp1 miliar.

Data itu diperoleh portalsatu.com, Rabu, 27 November 2019, dari buku Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2020 yang disampaikan eksekutif ke DPRK.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah di Setda Aceh Utara Rp1 miliar lebih. Rinciannya, belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x Rp400 juta, dan belanja perjalanan dinas luar daerah KDH, WKDH, Sekda, staf ahli, asisten dan pendamping 1 tahun x Rp600 juta.

Di Setda, ada pula anggaran program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Rp2,70 miliar lebih (di antaranya belanja rumah tangga dan pendukung kegiatan kepala daerah). Dari jumlah itu, pagu pendukung kegiatan kepala daerah Rp1,72 miliar lebih untuk belanja pegawai yakni honorarium non-PNS Rp1,23 miliar lebih. Anggaran tersebut untuk membayar honorarium pegawai honorer/tidak tetap Rp1,14 miliar lebih kepada para petugas pendopo, para sopir, ADC, pamtup, tim penasihat dan tim ahli bupati.

Di Setwan, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp3,20 miliar lebih. Dari pagu itu, belanja perjalanan dinas luar daerah Rp3,17 miliar lebih.

Selain itu, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Rp10,27 miliar lebih. Rinciannya, pembahasan rancangan qanun Rp709,50 juta lebih (belanja perjalanan dinas luar daerah Rp474,30 juta lebih), rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp6,01 miliar lebih (belanja perjalanan dinas luar daerah Rp5,23 miliar lebih), kegiatan reses Rp1 miliar lebih, peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Rp1,51 miliar lebih (belanja perjalanan dinas luar daerah Rp1,11 miliar lebih untuk Bimtek dewan 2 kegiatan Rp977,85 juta, dan perjalanan dinas pendamping 2 kegiatan Rp135,36 juta lebih), serta biaya kontribusi bimtek dewan luar daerah 90 orang (45 orang x 2 kegiatan) x Rp4,5 juta = Rp405 juta).

Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, mengatakan, “Jumlah anggota dewan 45 orang. Kalau kita lihat angka mungkin ya (besar). Tapi kalau kita lihat kunjungannya tidak banyak juga. Saat kita breakdown kunjungan kerjanya tidak banyak, setahun maaf kita bilang 10 kali, kan wajar".

“Misalnya, di komisi (DPRK), konsultasi luar daerah dua kali. Kunker begitu juga, kan beberapa kali. Di situ ada komisi, Banggar, Banmus, Banleg, BKD. Alat-alat kelengkapan ini ada hal-hal yang perlu konsultasi dengan daerah lain. Jadi, saat kita lihat jumlah anggaran ya (besar), tapi saat kita breakdown tidak mencolok. Karena tiket pesawat di situ, bill (tagihan) hotel,” ujar Arafat dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Kami, 28 November 2019, malam.

Disinggung bahwa selama ini publik menilai hasil kunjungan kerja/studi banding pejabat pemerintah termasuk dewan, tidak membawa manfaat untuk daerah, Arafat mengatakan, “Maka sebentar lagi (Kamis malam) saya duduk, termasuk kita bahas persoalan di sekretariat, internal dan hal lain. Untuk ke depan, setiap kunjungan komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya yang berangkat kita minta hasil kunker tersebut. Akan kita tindaklanjuti seperti itu ke depan”.

“Misalnya, berangkat ke suatu daerah, apa yang dipelajari di sana, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Aceh Utara. Ada pertanggungjawaban, dan itu akan saya tegaskan kepada komisi dan AKD lainnya seperti itu,” ucap Arafat.

Untuk diketahui, alokasi belanja perjalanan dinas luar daerah di Setwan (untuk kegiatan dewan) dan Setda dalam RAPBK Aceh Utara 2020 itu, tidak jauh beda dengan pagu tahun anggaran 2019.  

Data diperoleh portalsatu.com, dalam buku Paraturan Bupati Aceh Utara Nomor: 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBK Tahun 2019, anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah di bawah Setda, setelah perubahan senilai Rp2,72 miliar lebih, bertambah Rp851,50 juta dari yang dialokasikan sebelumnya Rp1,87 miliar lebih.

Rinciannya, belanja perjalanan dinas luar daerah Setdakab 1 tahun x Rp921,50 juta, dan belanja perjalanan dinas luar daerah KDH (bupati), WKDH (wakil bupati), Sekda, Staf Ahli, Asisten dan pengikut 1 tahun x Rp1,80 miliar lebih

Sementara itu, di bawah Setwan, anggaran rapat-rapat alat kelengkapan dewan setelah perubahan senilai Rp9,74 miliar lebih, bertambah Rp2,31 miliar lebih dari yang dialokasikan sebelumnya Rp7,43 miliar lebih.

Dari jumlah itu, di antaranya belanja perjalanan dinas luar daerah, setelah perubahan Rp8,05 miliar lebih, bertambah Rp1,79 miliar lebih dari yang dianggarkan sebelumnya Rp6,26 miliar lebih. Rinciannya, belanja perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x Rp7,46 miliar lebih, belanja perjalanan dinas Pansus Migas Rp250 juta, dan belanja kunjungan kerja lainnya Rp345,31 juta.

Adapun pagu anggaran kegiatan reses Rp980,65 juta, tidak ada perubahan.

Sementara itu, anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRK, belanja perjalanan dinas luar daerah setelah perubahan Rp1,42 miliar lebih, bertambah Rp342,75 juta dari yang dialokasikan sebelumnya Rp1,08 miliar lebih. Rinciannya, biaya perjalanan dinas luar daerah Bimtek dewan 4 kegiatan x Rp281,25 juta = Rp1,12 miliar lebih, dan biaya perjalanan dinas luar daerah pendamping 4 kegiatan x Rp75,30 juta = Rp301,20 juta.(Baca: Inilah Dana Perjalanan Dinas Luar Daerah di Setda dan Setwan Aceh Utara)

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan anggaran belanja dalam Rancangan APBK tahun 2020 senilai Rp2,22 triliun lebih. Dari jumlah pagu itu, belanja pegawai mencapai Rp816,05 miliar lebih, sedangkan belanja modal ‘hanya’ Rp217,10 miliar lebih.

Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) Aceh Utara 2020 disampaikan Sekda Abdul Aziz mewakili bupati dalam rapat paripurna DPRK, 21 November 2019. Badan Anggaran DPRK bersama eksekutif sedang membahas RAPBK 2020 tersebut. Direncanakan, DPRK akan ketuk palu atau persetujuan bersama RAPBK 2020, melalui rapat paripurna, Jumat, 29 November 2019, malam. (Baca: RAPBK Aceh Utara 2020: Inilah Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Modal)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.