10 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Panwaslih Aceh Kabulkan Permohonan Abdullah Puteh

...

  • Fazil
  • 09 August 2018 15:00 WIB

@Fazil/portalsatu.com
@Fazil/portalsatu.com

BANDA ACEH - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh memutuskan mengabulkan permohonan Abdullah Puteh untuk diterima oleh KIP Aceh sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. Panwaslih menegaskan KIP wajib melaksanakan putusan tersebut.

Putusan itu dibacakan dalam sidang ajudikasi permohonan penyelesaian sengketa pemilu antara bakal calon anggota DPD RI, Abdullah Puteh selaku pemohon dan KIP Aceh sebagai termohon, di Kantor Panwaslih Aceh, Kamis, 9 Agustus 2018.

Sidang pembacaan putusan berlangsung sekitar pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, dipimpin Ketua Majelis, Dra. Zuraidah Alwi, M.Pd., yang juga Koordinator Divisi Sengketa Panwaslih Aceh, didampingi Ketua Panwaslih, Faizah, S.P., dan anggota Panwasih, Nyak Arif Fadillahsyah, S.Ag., M.H., Fahrul Rizha Yusuf, S.HI., dan Marini, S.Pt. 

Pemohon, Abdullah Puteh, hadir bersama penasihat hukumnya, Darwis, S.H., Putra Aguswandi, S.HI., M.H., Muhammad Ramadhan, S.H., M.H., dan LO/penghubung Mukhtar Rodi. Sedangkan pihak termohon diwakili dua Staf Bidang Hukum KIP Aceh, Cut Lisma Azazhara, S.H., M.H., dan Cut Rita Asriati, S.E.

Setelah membuka sidang, majelis menyampaikan agenda sesuai jadwal yang sudah ditentukan. "Agenda sidang hari ini adalah membacakan putusan, mari bersama-sama mendengarkan secara saksama," kata Ketua Majelis Sidang, Zuraidah Alwi.

Pembacaan putusan itu dilakukan secara bergantian oleh ketua dan anggota majelis sidang. Majelis menyatakan mengabulkan semua permohonan dari pemohon yang diajukan selama berlangsungnya persidangan.

Usai sidang tersebut, Koordinator Divisi Sengketa Panwaslih Aceh, Zuraidah Alwi, mengatakan, dasar/pertimbangan dikabulkannya seluruh permohonan dari pemohon, pertama hak memilih dan dipilih ini memang menjadi hak asasi dan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta KUHP.

"Lalu, ada pula referensi kita beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang pada keseluruhannya itu memutuskan memberi ruang kepada siapapun yang sudah memenuhi hak-hak dia sebagai warga negara ketika dia dihukum," kata Zuraidah kepada para wartawan.

Misalnya, kata Zuraidah, seseorang itu sudah menjalani hukuman sampai selesai. Kemudian, kata dia, syarat lainnya adalah orang tersebut mengumumkan kepada publik bahwa dia memang pernah melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan yaitu tindak pidana korupsi.

"Kalau kita melihat hierarki, dilarangnya narapidana (korupsi) itu untuk menjadi calon anggota legislatif, itu diaturnya di PKPU dan tidak dalam undang-undang. Jadi, kalau kita mengikuti aturan, mestinya bahwa itu tidak boleh melahirkan norma yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," ungkap Zuraidah.

Zuraidah menjelaskan, dalam Undang-Undang tentang Pemilu tidak diatur secara spesifik tentang persyaratan seperti yang diatur secara khusus di Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019. Oleh karena itulah, kata dia, Panwaslih Aceh mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.

"Jadi, sekali lagi bahwa kita betul-betul sudah memeriksa seluruhnya, termasuk saksi ahli yang dihadirkan oleh pemohon pada hari (sidang) kedua ketika pembuktian. Ini menjadi bagian penting dari pertimbangan-pertimbangan hukum kita," ujar Zuraidah.

Untuk itu, kata Zuraidah, pihaknya memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh melaksanakan putusan itu paling lambat tiga hari kerja sejak putusan tersebut dibacakan. 

"Ini menjadi kewenangan kami untuk mengawasi putusan itu dilaksanakan atau tidak. Karena putusan ajudikasi ini bersifat final dan mengikat. Artinya, KIP wajib melaksanakannya," ujar Zuraidah.

Diberitakan sebelumnya, dalam permohonan disampaikan kepada Panwaslih Aceh, Abdullah Puteh menginginkan agar KIP Aceh mencabut berita acara (BA) yang menyatakan dirinya tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bakal calon anggota DPD RI Pemilu 2019. KIP Aceh mencoret nama Abdullah Puteh dari daftar bakal calon anggota DPD lantaran Peraturan KPU RI Nomor 20 Tahun 2018 melarang mantan terpidana korupsi menjadi bacaleg. (Baca: Mediasi Abdullah Puteh dan KIP Aceh Gagal Capai Kesepakatan)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.