25 November 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


Partai Demokrat Minta Pemerintah Jelaskan Secara Utuh Isu Pembelian Senjata

...

  • portalsatu.com
  • 01 October 2017 22:58 WIB

Sekjen DPP Demokrat Hinca Pandjaitan
Sekjen DPP Demokrat Hinca Pandjaitan

BANDA ACEH - Isu impor senjata yang disampaikan Panglima TNI pada 22 September 2017 lalu berbuntut panjang. Pernyataan petinggi TNI itupun menimbulkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang tinggi dari masyarakat.

"Informasi terkini tentang masuknya sejumlah senjata yang dipesan oleh pihak Polri, yang kini berada di Bandara Soekarno-Hatta, yang kemudian dijaga oleh pihak TNI karena dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya, bagai membenarkan sebagian pernyataan Panglima TNI tersebut. Informasi ini kembali memunculkan ketegangan horisontal di antara jajaran TNI-Polri," ujar Sekjen DPP Demokrat, Dr Hinca Pandjaitan, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Minggu, 1 Oktober 2017.

Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, ketegangan antara TNI-Polri saat ini berada dalam tingkatan yang dapat mengganggu soliditas kedua institusi negara itu. Menurut Hinca ketegangan di antara institusi yang 
memiliki posisi penting dalam pertahanan dan keamanan negara tersebut, dan sama-sama memiliki senjata, tidak bisa dibiarkan.

"Di waktu lalu, sepanjang sejarah perjalanan republik, sekali-kali memang terjadi perselisihan antara jajaran TNI dan Polri. Namun, perselisihan itu sifatnya lokal dan biasanya terjadi antara prajurit dan satuan di lapangan, sehingga dengan cepat bisa diselesaikan. Pengalaman yang lalu juga menunjukkan bahwa cepatnya penyelesaian lokal tersebut dikarenakan para pimpinan TNI dan Polri kompak. Sekarang, dengan ketegangan yang justru terjadi antara unsur pimpinan kedua institusi itu, setiap perselisihan yang terjadi di lapangan sekecil apapun dapat berkembang ke arah yang tidak kita kehendaki," ujar Hinca lagi.

Dia mengatakan masyarakat sangat prihatin dengan pernyataan dan penjelasan yang sering berbeda dan juga berubah-ubah. Menurut Hinca, penjelasan Panglima TNI berbeda dengan penjelasan Menko Polhukam.

"Penjelasan pihak Polri atas datangnya sejumlah senjata beserta munisinya yang dipesan oleh Brimob juga tidak konsisten dan berubah-ubah. Keadaan ini tentu akan menjatuhkan wibawa dan kredibilitas negara dan pemerintah. Mana yang benar?"

Di sisi lain, ramainya pemberitaan di media sosial, yang terlihat saling menyerang dan mendeskreditkan, juga membuat masyarakatpun ikut tegang dan saling berhadapan. "Inipun tidak boleh dianggap sepele dan dibiarkan," katanya.

Dalam keadaan seperti ini, kata Hinca, rakyat sungguh ingin mendapatkan penjelasan yang utuh dan lengkap, serta bukan sepotong-sepotong. Menurutnya kata-kata "urusan senjata sudah selesai dan tak perlu dibicarakan lagi" tentu tidak memuaskan masyarakat Indonesia.

"Selesai bagaimana? Mana yang benar dan mana yang salah? Apalagi pihak-pihak yang "bersengketa" tidak menyampaikan penjelasan secara bersama kepada masyarakat kita," katanya. 

"Dalam era demokrasi dan "open society", masyarakat memiliki hak untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi ("the right to know") di negeri ini," ujarnya lagi.

Jika Dibiarkan Situasi ini Bisa Membahayakan

Hinca mengatakan tanpa penjelasan yang lengkap, terbuka dan "concolidated" dari pemerintah, dan bukan hanya penjelasan dari masing-masing pihak, masyarakat bisa memiliki persepsi yang keliru. Di jajaran TNI dan Polri-pun pendapat mereka kelihatan berbeda-beda. "Hal ini bisa disimak dalam percakapan di media sosial," katanya.

Hinca menilai, tanpa adanya upaya yang serius dan nyata untuk mengembalikan kekompakan dan rasa saling percaya di antara TNI dan Polri, ketegangan yang terjadi saat ini bisa berkembang ke arah yang tidak baik. Menurutnya, karena rasa cintanya kepada pemerintah, TNI dan Polri, masyarakat juga ingin melihat langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kekompakan kedua institusi tersebut.

"Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali konflik dan perselisihan antara lembaga negara yang terjadi, termasuk antara TNI dan Polri, dikarenakan oleh faktor-faktor politik, utamanya adanya kepentingan politik yang berbeda. Marilah sungguh kita cegah jangan sampai lembaga-lembaga negara, termasuk TNI, Polri dan BIN, melibatkan diri dalam politik kekuasaan," katanya.

Dia mengatakan, selama masih berdinas aktif, para Jenderal, Laksamana dan Marsekal, baik TNI, Polri dan BIN, tidak boleh tergoda dan melibatkan diri dalam politik kekuasaan. Di sisi lain, Hinca meminta para pemimpin politik, termasuk para pemimpin partai-partai politik untuk tidak menarik-narik para petinggi TNI, Polri dan BIN ke dalam politik kekuasaan, "tentunya yang menguntungkan partai politik yang bersangkutan."

Partai Demokrat meminta pemerintah untuk mengelola isu senjata impor dan ketegangan horisontal TNI-Polri ini dengan seksama dan sungguh-sungguh. Dia juga meminta para pihak untuk menjelaskan secara utuh serta terbuka kepada rakyat yang memberikan mandat dan amanah kepada pemerintah.

"Di masa mendatang, jika ada permasalahan serupa, diharapkan permasalahan itu bisa diselesaikan di internal kabinet dan tidak perlu dibawa keluar sehingga tidak menimbulkan ketidaktenangan yang tidak perlu di kalangan masyarakat. Negara dan pemerintah harus senantiasa membikin tenang masyarakatnya," katanya.

Partai Demokrat juga mengharapkan  semua elemen penyelenggara negara dan pemerintahan, selalu memberikan penjelasan yang konsisten dan rasional di masa mendatang. Menurut Hinca, kewibawaan dan kredibilitas negara dan pemerintah akan jatuh jika banyak sekali pernyataan dan penjelasan yang tidak konsisten, saling bertentangan dan berubah-ubah. 

"Kejujuran adalah pilar kepercayaan (trust) masyarakat," katanya.

Demokrat juga meminta lembaga-lembaga negara termasuk BIN, Pori dan TNI, pusat maupun daerah, untuk bersikap netral demi tegaknya demokrasi dan keadilan. Lembaga-lembaga ini juga diminta untuk tidak melibatkan diri dalam politik kekuasaan. 

"Dalam Pilkada serentak tahun 2018 dan Pemilu 2019, biarlah partai-partai politik dan para kandidat bersaing secara jujur dan demokratis. Dimohonkan Kepala Negara memastikan netralitas semua lembaga negara dan pemerintahan dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang," ujar Hinca Pandjaitan.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.