18 August 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


''Pasal 44 ayat 1 dan 4 Tidak Bertentangan dengan UUPA''

...

  • BOY NASHRUDDIN
  • 18 January 2018 22:11 WIB

BANDA ACEH - Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al Farlaky, menyebutkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Reintegrasi Aceh sama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan tinjauan terhadap uji materi Qanun Aceh Nomor 6/2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh yang telah dipelajari DPRA.

Seperti diketahui, Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB) melayangkan uji materi pasal-pasal yang berkenaan dengan pengangkatan Ketua BRA ke Mahkamah Agung RI. Surat gugatan itu kemudian mendapat respon dan telah masuk dalam register Mahkamah Agung.

Adapun bunyi Pasal 44 ayat 1 yang diminta untuk uji materil tersebut adalah, "Ketua BRA diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul tertulis dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat." 

Selanjutnya masih dalam pasal yang sama ayat 4, yang berbunyi, "Ketua Satpel BRA Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas rekomendasi Bupati/Walikota atas usul tertulis oleh Ketua KPA wilayah."

Menurut Iskandar Usman berdasarkan hasil tinjauan hukum diketahui kedua ayat dalam pasal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini, kata dia, didasarkan pada dua alasan.

Menurutnya frasa, “usul tertulis dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat” dalam Pasal 44 ayat (1) sama sekali tidak mengurangi atau mereduksi kewenangan Gubernur untuk mengangkat dan memberhentikan Ketua BRA. Ini dikarenakan hal tersebut hanya bersifat “usulan” dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, "hal ini bukanlah bersifat “persetujuan”."

Kemudian Frasa “usul tertulis oleh Ketua KPA wilayah” dalam Pasal 44 ayat (4) juga sama sekali tidak mengurangi (mereduksi) kewenangan Gubernur karena hal tersebut hanya bersifat “usulan” dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat hal ini bukanlah bersifat “persetujuan”.

Menurut Iskandar Usman, “Usulan” dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) cukup beralasan. Hal ini dikarenakan KPA merupakan representasi dari mantan kombatan GAM, yang saat terjadinya konflik antara Pemerintah RI dan GAM berupakan pihak yang terkena dampak langsung dari persengketaan tersebut. 

Menurut pihaknya, hal ini secara jelas disebutkan dalam ketentuan menimbang Qanun Aceh a quo yang berbunyi, “bahwa reintegrasi ke dalam masyarakat harus dilaksanakan oleh pemerintah melalui Pemerintah Aceh terhadap mantan pasukan Gerakan Aceh Merdeka dan tahanan politik yang memperoleh amnesti, serta masyarakat yang terkena dampak konflik, demi Penguatan Perdamaian."

Di sisi lain, kata Iskandar, pada saat rancangan qanun tersebut dirumuskan, Gubernur dan DPR Aceh telah melakukan uji publik terhadap qanun tersebut. Dia mencontohkan seperti rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan diskusi.  

"Hal ini sesuai dengan  Pasal 96 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Atas dasar uraian tersebut di atas, kata Iskandar, cukup baralasan bagi pembentuk qanun (Gubernur dan DPR Aceh) untuk merumuskan ketentuan diperlukan usulan dari KPA. "Maka dari itu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh tidak bertentangan dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan UU No. 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," kata anggota Komisi 1 DPRA tersebut.

Iskandar menyebutkan saat pembahasan pasal-pasal ini, pihak DPRA juga sudah menyampaikan tentang urgensitas dan kebutuhan lembaga reintegrasi guna meneruskan program reintegrasi yang masih tertunda kepada korban konflik secara holistik, "tidak hanya terfokus kepada mantan GAM semata."

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2015 tentang BRA telah mengamanatkan tanggung jawab kepada pemerintah untuk menuntaskan program reintegrasi di Aceh. Program ini diarahkan untuk melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap mantan kombatan, masyarakat korban konflik, eks tapol/napol dan unsur masyarakat lainnya. 

“Program reintegrasi juga menjadi bagian dari upaya menuntaskan konflik sosial yang selama ini terjadi di Aceh. Karenanya, percepatan program sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi konflik yang selama ini masih berpeluang terjadi,” katanya.

Atas tujuan tersebut, lanjut Iskandar, DPR Aceh telah menetapkan Qanun Nomor 6 tahun 2015 sebagai landasan hukum dilaksanakannya percepatan program tersebut. “Jika tidak ditindaklanjuti dengan cepat, maka saya khawatir malah akan kontraproduktif dengan semangat dan tujuan yang sudah dirumuskan tersebut. Persoalan lainnya, kita tidak mau jika pembiaran ini justru menimbulkan potensi yang tidak baik,” ujar mantan Ketua Badan Legislasi DPRA ini.

Dia juga meminta Pemerintah Aceh untuk melakukan dorongan yang sama kepada Pusat. Dia meminta agar program reintegrasi menjadi sasaran prioritas. "Secara khusus, Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk melakukan penetapan usulan penunjang tugas BRA. Jangan sampai badan yang sudah dibentuk dan diatur tugas tidak menjalankan fungsi secara maksimal," kata Iskandar Usman Al Farlaky.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.