31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Patut Dicurigai Kenapa Pemerintah Aceh Tidak Berikan DPA-SKPA ke DPRA?'

...

  • PORTALSATU
  • 19 February 2020 10:00 WIB

M. Falevi Kirani. Foto: acehonline.co
M. Falevi Kirani. Foto: acehonline.co

BANDA ACEH - Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, tidak melayani permintaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) tahun 2020.

Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, menegaskan, dewan sudah beberapa kali menyurati Plt. Gubernur Aceh untuk meminta DPA-SKPA. Namun, kata dia, Plt. Gubernur melalui Sekda Aceh membalas surat dengan menyampaikan tidak ada pengaturan dan kewajiban Pemerintah Aceh untuk menyampaikan DPA tersebut.

“Kenapa Pemerintah Aceh tidak memberikan ke dewan, apakah dewan ini tidak berhak melihat DPA-SKPA. Padahal permintaan dewan sudah jelas sebagai pengawasan anggaran,” kata Rizal Falevi Kirani, Selasa, 18 Februari 2020, di Banda Aceh.

Menurut Falevi, Pemerintah Aceh harus memberikan DPA-SKPA kepada DPRA. “Fungsi dewan sudah jelas sebagai pengawasan anggaran. Jadi kenapa Pemerintah Aceh marahasiakan DPA-SKPA, apa juga fungsi dewan,” ucapnya.

Falevi menilai Pemerintah Aceh sengaja menup-nutupi DPA karena sebagian program/kegiatan di sejumlah SKPA diduga melenceng dari usulan dan pembahasan tahun 2019 lalu.

“Patut dicurigai, kenapa Pemerintah Aceh tidak berani memberikan DPA-SKPA. Apakah ada permainan pada pelaksanaan anggaran di luar usulan pembahasan tahun lalu,” Fahlevi mempertanyakan.

Dia menjelaskan, hasil rapat Komisi-Komisi DPRA sepakat akan membedah DPA-SKPA. Apabila ditemukan anggaran kegiatan tertentu di luar pembahasan dan kesepakatan kedua belah pihak maka akan dievaluasi kembali dan dicoret.

“Hasil rapat semua komisi sepakat, DPA-SKPA akan dibedah. Namun Pemerintah Aceh main 'kucing-kucingan', beginilah jadinya,” ujar Fahlevi.

Fahlevi mencontohkan, anggaran senilai Rp2,7 triliun dalam APBA 2020 terhadap 12 paket tahun jamak 2020-2022 di Dinas PUPR Aceh yang disebut tanpa melalui pembahasan bersama anggota DPRA periode 2014-2019.

Paket-paket tersebut proyek pembangunan dan pengawasan jalan Jantho-batas Aceh Jaya senilai Rp152 miliar lebih. Kemudian, proyek pembangunan dan pengawasan jalan Simpang Tiga Redelong-Pondok Baru-Samar Kilang Rp260 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan Peureulak-Lokop-Batas Gayo Lues senilai Rp650 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan peningkatan jalan batas Timur-Pining-Blangkejeren Rp187 miliar.

Pembangunan dan pengawasan jalan batas Aceh Timur-Kota Karang Baru Rp71 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Blangkejeren-Tongra batas Aceh Barat Daya Rp407 miliar, pembangunan dan pengawasan jalan Babah Roet-Batas Gayo Lues Rp129 miliar.

Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Trumon-Batas Aceh Singkil Rp287 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil Telaga Bakti Rp74 miliar. Selanjutnya, proyek pembangunan dan pengawasan jalan Sinabang-Sibigo Rp85 miliar. Proyek pembangunan dan pengawasan jalan Nasreuhe-Lewak-Sibigo Rp169 miliar. Serta pembangunan dan pengawasan bendung daerah irigasi Sigulai, Kabupaten Simeulue Rp181 miliar.

“Ini sudah jelas, pada penganggaran tidak susai prosedur,” ungkap M. Riza Fahlevi Kirani.[](Khairul Anwar)

 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.