27 April 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pelaksanaan Hukuman Cambuk Dipindahkan ke Lapas, Tapi…

...

  • PORTALSATU
  • 12 April 2018 21:30 WIB

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, konferensi pers terkait Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat, Kamis, 12 April 2018. @Humas Setda Aceh
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, konferensi pers terkait Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat, Kamis, 12 April 2018. @Humas Setda Aceh

BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menegaskan, pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat tidak bertentangan dengan Qanun Syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk.

“Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke Lapas (Lembaga Pemasyarakatan), tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur,” kata Irwandi dalam konferensi pers, di Ruang Potensi Daerah Aceh, Kamis, 12 April 2018.

Irwandi mengatakan, selama ini belum ada Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur teknis pelaksanaan cambuk, sehingga perlu dibuat aturan agar pelaksanaanya lebih tertib.

“Dengan tidak mengurangi hukumannya, saya ingin membuat pelaksanaan hukuman tertib, tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmat dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk,” ujar Irwandi.

Menurut Irwandi, MoU kerja sama Pemerintah Aceh dengan Kemenkumham karena pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di Lapas yang merupakan wilayah kewenangan Kemenkunham.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, menjelaskan, MoU kerja sama dengan Kemenkunham adalah turunan dari Pergub Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Sedangkan Pergub Nomor 5 tersebut, kata Munawar, adalah turunan dari Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

“Di dalam hukum jinayat itu, pelaksanaan teknis itu ada beberapa pergub yang harus kita turunkan, maka pada tanggal 28 Februari 2018, Gubernur telah menandatangani Pergub Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat,” kata Munawar.

Munawar menyebutkan, poin penting di dalam pergub itu adalah seluruh turunan qanun seperti pembinaan dan penahanan. Selain itu, kata Munawar, kerja sama dengan Kemenkunham disebabkan keterkaitan dengan penahanan pelaku jarimah, penitipan barang selain uang dan emas dan pelaksanaan uqubat.

“Yang perlu kami klarifikasi, bahwa pergub, kemudian turunannya termasuk naskah kerja sama itu tidak mengubah qanun yang sudah ada,” ujar Munawar.  

Munawar mengatakan, di dalam Qanun Jinayat, uqubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Di dalam pergub, kata Munawar, juga disebutkan bahwa uqubat cambuk  dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Namun di dalam pergub, teknis pelaksanaannya itu di Lapas.

“Jadi jangan nanti diviralkan di tempat tertutup, kalau di tempat tertutup kita buat, itu melanggar qanun yang sudah ada,” katanya.

Menurut dia, dalam MoU kerja sama tersebut, pihak Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan uqubat cambut dengan tidak mengikutsertakan anak-anak di bawah umur 18 tahun. “Itu saja yang kita antisipasi, karena proses cambuk yang kita saksikan selama ini juga disaksikan oleh anak-anak di bawah umur,” ujar Munawar.[](rel)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.