26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pembakar Bendera Divonis 10 Hari, Ini Kata Busyro Muqaddas

...

  • REPUBLIKA
  • 06 November 2018 17:30 WIB

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, M Busyro Muqaddas. Foto: Republika/Putra M. Akbar
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, M Busyro Muqaddas. Foto: Republika/Putra M. Akbar

JAKARTA - Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, M. Busyro Muqaddas, menyayangkan putusan hakim Pengadilan Negeri Garut atas terdakwa kasus pembakaran bendera tauhid pada Senin, 5 November 2018. Hakim hanya memutuskan kurungan penjara selama 10 hari dan denda Rp 2.000.

"Itu tidak (tepat), tidak peka," ujarnya melalui pesan singkat, seperti dilansir republika.co.id, Selasa, 6 November 2018.

Ia berujar, polisi, jaksa, dan hakim adalah orang-orang yang cerdas dan tajam terhadap kasus yang berdampak luas pada aspek hak-hak masyarakat dalam bidang sosial keagamaan. Kecerdasan dan ketajaman itu seharusnya, kata dia, tecermin secara tegas di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), tuntutan, dan vonis.

“Jika tidak, aparat penegak hukum tersebut telah menodai hakikat nilai dan dimensi ruhaniah hukum dan keadilan,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, jika kemudian putusan hakim pengadilan hanya 10 hari penjara kepada pembawa bendera dan pelaku pembakaran, sama saja, hukum seolah telah menghina agama.

“Ini sama saja menghina agama, masyarakat, serta hak-hak serta rasa keadilan masyarakat sekaligus menghina Pancasila,” ujarnya menegaskan.

Sementara itu, pengamat hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai, hukuman terhadap pembawa dan pembakar bendera tauhid sudah cukup adil.

Ia mengatakan, pemberian hukuman tersebut didasarkan pada Pasal 174 KUHP yang hukuman maksimalnya adalah tiga pekan alias 21 hari. "Ketentuan Pasal 174 KUHP ya segitu, maksimal tiga pekan alias 21 hari, jadi 10 hari itu sudah cukup adil," kata dia, Selasa (6/11).

Fickar menjelaskan, hukuman yang dijatuhkan memang hanya terkait perbuatan mengganggu rapat dan bukan membakar bendera. Vonis ini juga terkait dengan proses penyidikan di kepolisian yang menganggap tidak ada unsur pelanggaran pada pembakaran bendera.

Karena itu, hal tersebut tidak termuat dalam dakwaan jaksa. “Membakar bendera sendiri tidak dipertimbangkan oleh penuntut umum karena dianggap tidak ada unsur kesalahannya kata penyidik,” ujar Fickar.

Namun, Fickar melanjutkan, hal terpenting dalam kasus ini, yakni proses dan penghukuman ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Pelajaran itu, yakni tindakan negatif, seperti mengganggu rapat umum, termasuk membakar bendera, mendapat pengawalan dari hukum. "Bukan hanya hukuman fisik, tapi juga sanksi sosial yang secara politis sangat merugikan siapa pun," kata dia.

Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mengaku kecewa. Bahkan, ia menganggap putusan hakim telah melukai umat Islam. “Kami sangat kecewa, ini vonis abal-abal, dagelan," kata dia.

Ia juga menganggap putusan tersebut sangat jauh dari tuntutan umat yang telah disampaikan melalui aksi bela tauhid beberapa waktu lalu di depan istana. Ia menilai, hukum berpihak pada penguasa. “Kami akan terus berjuang untuk kibarkan jutaan bendera tauhid panji Rasulullah di negeri ini," kata dia.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengaku menghormati perbedaan pendapat mengenai vonis itu. Ia mengatakan, jika ada yang tidak bisa menerima, hal tersebut merupakan hak pribadi mereka. “Itu hak mereka yang tidak mau terima," kata dia, Selasa (6/11).

Akan tetapi, ia berpendapat vonis itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ia pun sepakat kasus ini diproses dengan pasal pelanggaran membuat gaduh rapat umum. “Di sini persoalannya menurut saya persoalan membuat gaduh saja,” kata Marsudi.

Ia berpendapat jika pembakaran bendera diproses sebagai penghinaan agama, akan ada perdebatan yang tidak menemui ujung. Ia menerangkan, Hizbut Tahrir Indonesia (HT) selaku organisasi yang sudah dibubarkan di Indonesia mengklaim tidak memiliki bendera.

HTI menyatakan, bendera yang kerap digunakan oleh simpatisan HTI merupakan panji Rasulullah ketika berperang. Akan tetapi, ia mengatakan, penjelasan ini akan mengundang pertanyaan lain. "Negara Indonesia kan bukan negara perang. Bendera itu di negara-negara perang. Kalau ngomong seperti ini debatable terus, tidak ada selesainya,” kata dia.

Karena itu, ia mengajak semua pihak menghormati hukum. Sebab, proses hukum sudah berjalan dan ketiganya sudah dihukum. “Apa lagi?” ujar dia.

Seperti diketahui, polisi menjerat pembawa bendera dan pelaku pembakaran bendera dengan Pasal 174 KUHP tentang membuat kegaduhan di rapat umum. Kemudian, jaksa mendakwa F dan M selaku pembakar bendera, dan U sebagai pembawa bendera dengan pasal yang sama.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat, akhirnya Senin kemarin memvonis tiga terdakwa pembawa bendera dan pembakar bendera bertuliskan Arab saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, 22 Oktober 2018, dengan kurungan penjara selama 10 hari. Tiga terdakwa telah terbukti dan sah mengganggu ketertiban umum. Tiga terdakwa tersebut menyatakan menerima putusan hakim. Mereka mengaku tidak akan melakukan banding.

Reporter: Mabruroh/Umar Mukhtar.[]Sumber: republika.co.id

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.