24 January 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pembangunan SUTET di Tahura Belum Mengantongi Surat PKS?

...

  • SUDIRMAN
  • 07 January 2019 17:00 WIB

Foto: Sudirman/portalsatu.com
Foto: Sudirman/portalsatu.com

SUBULUSSLAM - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam mengklarifikasi terkait izin pinjam pakai kawasan Tahura Lae Kombih untuk pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Eksra Tinggi (SUTET) 150 KV.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Subulussalam, Abdul Rahman Ali, kepada portalsatu.com, Senin, 7 Januari 2019, mengakui pihaknya belum menerima salinan rekomendasi surat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) Republik Indonesia.

Ia mengatakan, status hutan di lokasi pembangunan SUTET masuk kawasan konservasi dan sumber daya alam, sehingga untuk pembangunan di lokasi itu cukup dengan surat PKS dengan Dinas Kehutanan yang disetujui oleh Kemen LHK.

Ia menjelaskan, karena itu masuk kawasan konservasi tidak perlu ada izin pinjam pakai dari Gubernur Aceh maupun Kemen LHK, namun cukup dengan surat PKS dengan Dinas Kehutanan yang disetujui oleh Kemen LHK.

Hingga saat ini Kemen LHK RI belum mengeluarkan rekomendasi PKS, sementara pembangunan SUTET sudah berlangsung dan bahkan hampir rampung. 

Hal ini berpotensi bertentangan dengan aturan yang ada, karena surat PKS baru sebatas pengajuan kepada Kemen LHK. Bagaimana jika Kemen LHK tidak menyetujui PKS tersebut, sementara tujuh tower SUTET ditambah satu tiang pembantu telah dibangun, dan kawasan Tahura Lae Kombih pun telah gundul akibat banyak pohon kayu yang ditebang?

Sejatinya PT PLN mengantongi surat PKS terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan tower SUTET 150 KV yang berdampak pada kerusakan hutan di kawasan Tahura Lae Kombih sekitar 15 ha dari 1.482 ha dari kawasan Tahura Lae Kombih.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.