17 August 2017

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Pembentukan Tim Khusus Pengawal UUPA Bentuk Komitmen Jaga Perdamaian'

...

  • PORTALSATU
  • 12 August 2017 18:10 WIB

Foto: Ilustrasi. @Istimewa
Foto: Ilustrasi. @Istimewa

BANDA ACEH - Pembentukan tim khusus untuk mengawal UUPA diperlukan dengan kondisi politik hari ini. Pasalnya, percaturan politik nasional dinilai sangat menentukan gerak laju pemerintah di daerah. Sejak diundangkan, UUPA sudah tiga kali diusik dengan mengesampingkan kekhususan yang melekat pada teritorial Aceh.

"(Pembentukan tim khusus) ini bentuk komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga perdamaian yang berkelanjutan," ujar Koordinator Pusat Mahasiswa Pemuda Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) Azwar A. Gani melalui siaran pers diterima portalsatu.com, 12 Agustus 2017.

M@PPA sebagai kelompok properdamain tidak anti dengan perubahan dinamika politik dan sosial di nasional. "Akan tetapi, yang terus kami kawal dan dorong adalah jangan sampai kekhususan yang sudah diberikan dicabut, kemudian kembali timbul konflik untuk memberontak. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Aceh hari ini adalah wilayah NKRI dengan dua sistem," kata Azwar. 

Azwar melanjutkan, salah besar jika ada pihak-pihak akademisi yang melihat lembaga ini tidak berguna. Ia menyebutkan, lembaga ini yang nantinya akan membantu Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, DPR RI, dan DPD RI mengkaji dan memberikan masukan untuk setiap UU nasional yang akan diberlakukan di Aceh. "Jadi lembaga ini tidak pada tahap mengambil keputusan," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam UUPA pasal 7 sudah dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah.

"Tidak ada alasan untuk menghentikan pembentukan lembaga ini. Yang tidak boleh dilakukan Pemerintah Aceh mengurus politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan bidang tertentu dalam agama. Di luar itu dengan kewenangan yang luas semua bisa dilakukan untuk kebaikan Aceh, asal jangan minta merdeka saja," kata Azwar.

"Yang perlu diperhatikan nantinya adalah terkait dengan struktur lembaga, jangan sampai terlalu gemuk sehingga tidak efisien dengan tujuan. Kami akan terus menyuarakan untuk pembentukan lembaga ini, serta mengawal pemerintahan berjalan untuk mewujudkan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan," ujarnya.[](rel/*sar)

 

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.