26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pemerintah Aceh Serahkan KUPA-PPASP 2019, DPRA: Belum!

...

  • PORTALSATU
  • 09 August 2019 20:15 WIB

Arsip. Gedung DPRA. Foto: kanal73.com
Arsip. Gedung DPRA. Foto: kanal73.com

BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyatakan sudah menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBA (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan atau PPASP Tahun 2019 kepada DPRA. Namun, pihak DPRA menyebut, “belum!”

“Alhamdulillah, KUPA PPAS (Perubahan) 2019 sudah kami serahkan kepada DPRA melalui Pak Sekretaris Dewan, hari ini, Jumat (9/8). Insyaallah usai Idul Adha dapat dijadwalkan proses selanjutnya,” ujar Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), menjawab portalsatu.com via pesan WhatsApp (WA), Jumat, 9 Agustus 2019, sore.

Menurut dia, Rancangan KUPA-PPASP 2019 tersebut diserahkan usai waktu shalat Jumat. “Penyerahan melalui Sekretaris Dewan sesuai dengan mekanismenya,” kata SAG.

Sementara itu, Sekretaris DPRA, Suhaimi, dikonfirmasi melalui WA, Jumat sore, belum merespons meski ia sudah membaca pertanyaan dikirim portalsatu.com.

Anggota Badan Anggaran DPRA, Nurzahri, dikonfirmasi, Jumat sore, mengatakan, “Setahu saya belum (disampaikan Rancangan KUPA-PPASP 2019 oleh Pemerintah Aceh)”.

Ketua DPRA, Sulaiman akrab disapa Tgk. Amad, Jumat malam, juga mengatakan, “Belum!”.

Informasi diterima portalsatu.com dari Pemerintah Aceh, Rancangan KUPA-PPASP 2019 sudah diserahkan kepada DPRA melalui Sekretaris Dewan, usai waktu shalat Jumat. Terkait hal itu, Tgk. Amad belum merespons.

Sebelumnya, anggota Badan Anggaran DPRA, Nurzahri, diwawancarai, 5 Agustus 2019, mengatakan, pihaknya dalam posisi menunggu dan melihat, karena sejauh ini tidak ada komunikasi langsung antara eksekutif dan legislatif terkait rencana penyampaian Rancangan KUPA-PPASP 2019.

“Kalau dikirim dalam bentuk surat, tentu kita balas dengan surat nanti. Karena sebenarnya tahapan perencanaan Perubahan APBA itu harus dimulai dengan penetapan SiLPA dulu melalui qanun. Sampai hari ini kan belum ada penetapan SiLPA 2018,” katanya.

“Saya dengar ini (SiLPA 2018) mau ditetapkan dengan Pergub. Kalau ditetapkan dengan Pergub itu kan menyalahi aturan, karena tidak ada celah hukum yang mengatakan bahwa SiLPA itu ditetapkan dengan peraturan gubernur. Dia tetap dengan Peraturan Daerah (Qanun). Kalau APBA atau APBD ada mekanisme, apabila dia terlambat dibahas, maka boleh dipergubkan, tapi kalau SiLPA itu tidak bisa,” ungkap Nurzahri.

Berdasarkan Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD 2019 sebagaimana diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA dan PPASP harus dilakukan paling lambat minggu II Agustus 2019.[](idg)

Lihat pula:

Ini Isi Surat Tanggapan Plt. Gubernur Aceh Setelah DPRA 'Tolak' KUA-PPAS 2020

Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.