12 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pemerintah Aceh Serukan Pembayaran Iuran JKN-KIS

...

  • MHD SAIFULLAH
  • 24 December 2017 11:00 WIB

Asisten Setda II Aceh Taqwallah membuka acara @PORTALSATU.COM/MHD SAIFULLAH
Asisten Setda II Aceh Taqwallah membuka acara @PORTALSATU.COM/MHD SAIFULLAH

BANDA ACEH -- Pemerintah Aceh memberikan dukungan penuh terhadap keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS). Hal itu disampaikan Asisten II Setda Aceh, Taqwallah, saat membuka Kegiatan Rekonsiliasi Iuran PNS/Pemda serta Kegiatan Forum Kemitraan, Pemangku Kepentingan dan Forum Koordinasi Pengawasan & Pemeriksaan Kepatuhan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 21 Desember 2017

Di hadapan peserta Forum yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Satuan Kerja Perangkat Kota/Kab. (SKPK) Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang, Pidie, dan Pidie Jaya, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Aceh dan stakeholder terkait lainnya, Taqwallah menyerukan kepada pemerintah kab/kota untuk segera membayar iuran kepesertaan PNS yang ada di kab/kotanya kepada BPJS Kesehatan. 

“Iuran yang dibayarkan sangat penting untuk keberlangsungan program JKN-KIS karena iuran yang dibayarkan tersebut akan diigunakan untuk kepentingan masyarakat juga seperti untuk membayar biaya pelayanan kesehatan yang diakses oleh masyarakat di setiap fasilitas kesehatan,” kata Asisten II yang membidangi Perekonomian dan Pembangunan Aceh.

Di sisi lain, ia juga mengimbau agar di setiap rumah sakit di kab/kota di Aceh segera dibentuk Pos Terpadu yang menangani keluhan masyarakat dan membantu mengurus administrasi bagi masyarakat saat mengakses pelayanan di rumah sakit yang merupakan bagian dari program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) Plus yang dicanangkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

“Yang dimaksud dengan JKA Plus oleh Pemerintah Aceh selain adanya Pos Terpadu di setiap rumah sakit juga adanya manfaat yang tidak ditangggung dalam program JKN-KIS, maka menjadi tanggungan Pemerintah Aceh dan tentunya ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkap Taqwallah.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Budi Moh. Arif, dalam pemaparan materinya menyampaikan, selain masih adanya piutang iuran wajib pemda kab/kota di Aceh sejak 2004 hingga 2017, juga belum berjalannya pelaksanaan sanksi administratif oleh intansi terkait kepada badan usaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Kesehatan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Program JKN-KIS dan program JKA adalah program bersama karena program bersama kita wajib mendukung sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing, dalam hal ini pemda diharapkan men-support program ini dengan cara membayar Iuran wajib pemda secara rutin dan tepat waktu,” katanya.

Budi menambahkan, pemerintah kab/kota dapat mengembangkan kualitas pelayanan di rumah sakit dan di fasilitas kesehatan primer seperti Puskesmas yang menyediakan sumber daya yang memadai sesuai dengan jumlah populasi peserta JKN-KIS di wilayahnya masing-masing.

Pada kesempatan tersebut ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Aceh berupa tercapainya Universal Health Coverage (UHC) di Aceh melalui program JKA, yang membuktikan begitu besar perhatian Pemerintah Aceh kepada masyarakatnya sehingga dari program JKA ini yang diharapkan adalah tingkat kualitas kesehatan masyarakat Aceh menjadi lebih baik dari sebelumnya.[] (*sar)

Editor: IHAN NURDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.