18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pemerintah Aceh Tak Transparan Soal Data RLH, BEM Hukum: Inkonstitusional dan Memalukan!

...

  • PORTALSATU
  • 18 January 2020 13:00 WIB

Muhammad Fadli, Ketua BEM FH Unimal. Foto istimewa
Muhammad Fadli, Ketua BEM FH Unimal. Foto istimewa

BANDA ACEH – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Muhammad Fadli, menilai Pemerintah Aceh telah menunjukkan sikap inkonstitusional dan memalukan lantaran tidak transparan soal data pengadaan rumah layak huni (RLH) untuk kaum duafa.

Penilaian itu disampaikan Muhammad Fadli menyikapi langkah Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang telah mengajukan sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Aceh ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Pasalnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh tidak memberikan data pengadaan RLH tahun anggaran 2019 yang diminta MaTA. (Baca: MaTA Sengketakan Pemerintah Aceh ke KIA Soal Data Rumah Layak Huni)

BEM FH Unimal menyatakan mendukung langkah MaTA tersebut dan mengecam tindakan inkonstitusional Pemerintah Aceh. “Ini sungguh memalukan ketika Pemerintah Aceh tidak taat hukum,” kata Muhammad Fadli melalui siaran persnya diterima portalsatu.com, Sabtu, 18 Januari 2020. 

“Padahal, landasan negara kita sudah jelas termaktub di dalam UUD 1945, pasal 1 ayat (3) menyebutkan, Indonesia adalah negara hukum. Setiap tindakan yang dilakukan di negara ini harus berlandaskan hukum, bukan kekuasaan penguasa,” tegas Fadli.

Fadli menilai Pemerintah Aceh yaitu Dinas Perkim dan PPID telah melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Yakni setiap data dan informasi yang bersifat untuk kepentingan umum harus bisa diakses oleh publik,” ujarnya. 

“Kita sangat heran, apa penyebab Pemerintah Aceh tertutup terkait data bantuan rumah duafa tersebut. Masyarakat perlu tahu terkait alokasi rumah tersebut, apakah sudah tepat sasaran. Karena selama ini kami mahasiswa banyak mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa (sebagian) rumah bantuan diberikan bukan kepada yang berhak, dan ketika disalurkan diminta uang atau fee (oleh oknum tertentu). Bagi yang punya uang maka akan bisa mendapatkan rumah bantuan RLH tersebut,” ungkap Fadli.

Menurut Fadli, seharusnya Pemerintah Aceh transparan dengan memberikan data tersebut untuk menjawab kekhawatiran masyarakat, bukan malah sebaliknya menyembunyikan informasi publik. “Dengan demikian prasangka kekhawatiran tersebut semakin kuat bahwa ada permainan dalam penyaluran bantuan RLH tersebut, sehingga terindikasi adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” katanya.

Fadli meminta Polda dan Kejati Aceh agar memonitor permasalahan ini. Dia berharap Pemerintah Aceh serius dalam mengentaskan kemiskinan dan melakukan pembangunan di Aceh, apalagi saat ini Aceh masih menjadi daerah termiskin se-Sumatera.

“Jangan terlalu sering menunjukkan sifat para kaum kapitalis dan borjuis komprador yang selalu menyengsarakan rakyat,” kata Fadli. 

BEM FH Unimal juga meminta agar KIA bisa menyelesaikan sengketa informasi publik ini dengan putusan berpihak kepada rakyat, sehingga data dan informasi tersebut diketahui masyarakat. “Dan kita semua tahu ada permainan apa di balik penutupan data ini,” ujarnya.

"Pemerintah Atjeh kajeut beudoeh, bek le lale teungeut di miyub AC," pungkas Muhammad Fadli.[](rilis)

Lihat pula: Dukung Langkah MaTA Soal RLH, Anggota DPRA: 'Terkesan Ada Sesuatu yang Disembunyikan'

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.