06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Catatan GerTaK Soal Tiga Tahun Cek Mad-Sidom Peng dan Suaidi–Yusuf:
Pemerintah Aceh Utara dan Lhokseumawe ‘tidak Bekerja, tapi Bermain-main dengan Jabatannya’

...

  • PORTALSATU
  • 12 July 2020 21:55 WIB

Muslem Hamidi. Foto: istimewa
Muslem Hamidi. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE – Masa jabatan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya-Yusuf Muhammad, dan Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf, sudah tiga tahun, 12 Juli 2020. Menurut catatan Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTAK), Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Pemerintah Kota Lhokseumawe “tidak bekerja, tapi bermain-main dengan jabatannya”.

Suaidi-Yusuf dan Muhammad Thaib alias Cek Mad-Fauzi Yusuf alias Sidom Peng dilantik sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe dan Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara periode 2017-2022 oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, 12 Juli 2017. Suaidi-Yusuf dilantik di Gedung DPRK Lhokseumawe, pagi. Cek Mad-Sidom Peng dilantik di Gedung DPRK Aceh Utara, sore hari itu.

“Pertama kita menilai bahwa tidak ada peningkatan yang cukup mengesankan setelah tiga tahun masa jabatan Bupati dan Wali Kota. Masyarakat tidak bisa berharap pada pemerintah terutama pemerintah daerah (Aceh Utara - Lhokseumawe) apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini,” kata Koordinator GeRTAK, Muslem Hamidi, dalam pernyataannya dikirim kepada portalsatu.com, Ahad, 12 Juli 2020, sore.  

Muslem Hamidi menyebutkkan kondisi pandemi ini membuka tabir bahwa selama ini Pemerintah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe belum mampu mengelola perekonomian daerah dengan baik. “Apalagi ingin memperbaiki dan meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Ini menjadi sebuah pekerjaan yang mustahil bisa dilakukan dengan baik oleh Cek Mad dan Suaidi”.

“Seharusnya menjadi pemimpin, apalagi di tengah kondisi pendemi seperti saat ini yang lebih diperhatikan adalah bagaimana menunjukkan kerja-kerja birokrasi yang baik dan tinggalkan dulu kerja-kerja politik. Karena sejatinya apabila kerja birokrasi telah berjalan dengan baik maka hasil dari kerja birokrasi itu juga akan memberikan nilai positif bagi kerja-kerja politik ke depan,” tegas mantan Ketua BEM Unimal itu.

Menurut Muslem, selama tiga tahun kepemimpinan Suaidi-Yusuf ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik. Namun, masih menjadi masalah yang belum diselesaikan Pemko Lhokseumawe, seperti persoalan parkir liar yang seharusnya bisa menjadi sumber besar pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, pemerintah masih belum mampu mengelolanya dengan baik dan benar.

“Persoalan parkir memang jika dinilai hanya persoalan biasa. Namun, apabila kita mau melihatnya lebih jujur, kita katakan ini bukan persoalan biasa. Bandingkan dengan daerah-daerah lain. Misalnya, pemerintah tertib dalam mengelola persoalan parkir ini, tentu kita bisa melihat ada potensi besar di situ yang dapat membantu sumber pendapatan daerah,” ujar Muslem.

Selain itu, menurut Muslem, persoalan parkir juga sering menjadi perhatian masyarakat. “Dan menjadi keluh kesah masyarakat setiap harinya selama bertahun-tahun, terutama saat hendak berbelanja maupun melakukan aktivitas lainnya,” ucap dia.

Dia melanjutkan, Pemko Lhokseumawe terkesan lebih berbangga dan menganggap sebuah capaian besar itu hanya melalui keberhasilan membangun sebuah kawasan industri. “Kita ingin mengingatkan bahwa meskipun hal-hal yang dipandang kecil, namun apabila mampu dikelola dengan baik maka itu akan lebih bermanfaat daripada harus mengejar hal yang dianggap besar, tapi tidak mampu dikelola dengan baik dan benar”.

“Seperti persoalan KEK Arun yang hingga saat ini tidak ada perkembangan signifikan. Padahal, apabila Pemko Lhokseumawe dan Pemkab Aceh Utara benar-benar memahami isi PP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe, yang ditandatangani Presiden Jokowi tiga tahun lalu, mereka tahu bahwa ini potensi besar yang juga ada tujuan investasi di dalamnya, termasuk di bidang industri,” tutur Muslem.

Muslem menjelaskan, hari ini pemerintah daerah berbicara kawasan industri. Padahal, KEK tersebut sejak ditandatanganinya PP oleh Jokowi juga sudah berbicara tidak hanya soal industri, tapi ada lebih dari satu bidang, yaitu lima zona sekaligus yang diberikan manfaatnya oleh pemerintah pusat. “Termasuk juga kemudahan perizinan bagi pengusaha. Kemudahan perizinan ini bukan hal yang biasa karena termasuk perizinan menyangkut persoalan lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL. Dengan adanya KEK ini pengusaha dimudahkan untuk berusaha di dalam KEK tersebut. Bukankah ini membuka jalan agar memudahkan pemerintah daerah mengundang dan menjalin kerja sama yang mudah dengan investor?”

“Apabila berbicara tentang industri maka berbicara tentang usaha dan palaku usaha. Peran utama pemerintah adalah memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha. Salah satunya kemudahan perizinan dan itulah yang telah diberikan dalam PP tentang KEK tersebut. Sehingga pemerintah daerah hanya tinggal menjalankan dengan lebih serius dan punya visi yang jelas dalam memajukan industri dan daerahnya. Tetapi, nyatanya KEK ini tidak berjalan dengan baik,” kata Muslem.

Persoalan lainnya di Lhokseumawe, kata Muslem, kebijakan pengelolaan pasar tidak terurus dengan baik. Banyak bangunan terbengkalai, bentuk kurang harmonisnya komunikasi pemerintah dengan masyarakatnya. Sehingga masyarakat merasa tidak perlu bekerja sama dengan pemerintah dan mengikuti kebijakan pemerintah.

“Apabila ada bangunan yang terbengkalai diduga persoalan ini ada karena kebijakannya sudah ada masalah sejak awal perencanaan. Maka pada tahap pelaksanaannya akan muncul persoalan sehingga merugikan masyarakat dan anggaran yang digunakan. Apakah ini pernah dievaluasi oleh Pemko Lhokseumawe (di bawah kepemimpinan Suaidi-Yusuf) yang sudah memasuki usia pemerintahan tiga tahun ini,” Muslem mempertanyakan.

Muslem menambahkan, selain beberapa persoalan kebijakan, ada juga persoalan moral yang sedang bermasalah pada diri pemerintah dalam hal ini Wali Kota Lhokseumawe. “Kehidupan yang terlihat hedonisme saat masyarakat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan banyaknya pengangguran menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakatnya,” tegas dia.

“Bagaimana seorang pemimpin seharusnya menciptakan kultur birokrasi yang bersih dengan memberikan teladan yang baik yang dapat dicontoh oleh bawahannya. Rusaknya moral dan arogansi pemerintah saat berhadapan dengan masyarakat merupakan hal yang tidak baik bagi seorang kepala daerah (pejabat publik) menjadikan tiga tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe tidak mampu memposisikan dirinya bersama rakyat kecil, dan belum mampu menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat bermanfaat dan menguntungkan masyarakat,” ungkap Muslem.

Begitu juga dengan tiga tahunnya kepemimpinan Cek Mad-Sidom Peng, kata Muslem, “yang kita nilai masih dengan pola pemerintahan lama. Banyak persoalan yang muncul namun bertahun-tahun tidak diselesaikan. Seharusnya di masa kepemimpinan periode kedua bagi Bupati harus punya kerja-kerja terobosan baru yang lebih baik. Segala persoalan yang ada pada masa pemerintahannya dulu (periode pertama) harus mampu diselesaikan pada periode kedua ini. Sayangnya kita melihat justru malah bertambah masalahnya”.

“Seperti persoalan komitmen untuk memindahkan seluruh aktivitas perkantoran dari Lhokseumawe ke Ibu Kota Aceh Utara di Lhoksukon. Persoalan ini terus menjadi desakan masyarakat Aceh Utara. Namun, Pemerintah Aceh Utara belum mampu melahirkan terobosan kerja yang cepat. Kita menilai pemerintahan Cek Mad sangat lamban dalam hal mengeksekusi sebuah kebijakan, bahkan kebijakan yang dibuat olehnya sendiri,” tegas Muslem.

Selain menyelesaikan persoalan lama (periode pertama), kata Muslem, “kini kita justru menemukan beberapa persoalan baru seperti beberapa bangunan yang terbengkalai dan telah rusak. Ini dapat mengakibatkan kerugian negara dan berpotensi rawan terhadap indikasi korupsi”.

(Gedung Farmasi Dinas Kesehatan di Alue Mudem yang terbengkalai. Foto: dok. GerTaK)

Seperti terbengkalanya bangunan Puskesmas Baktiya Barat, kata Muslem. Lalu, ada juga Gedung Farmasi Dinas Kesehatan di Alue Mudem. “Dan ada banyak lagi bangunan-bangunan lainnya. Kita telah mendatangi lokasi bangunan tersebut dan kita melihat memang ada persoalan di sana. Kondisi-kondisi seperti ini yang menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh Utara terkesan lamban dalam mengatasi masalah. Bahkan masalah yang sudah coba kita sampaikan ke publik,” ungkap Muslem.

Itulah sebabnya, GerTaK menilai kalau Pemkab Aceh Utara dan Pemko Lhokseumawe sama-sama “tidak bekerja, melainkan bermain-main dengan jabatannya”. Hal ini, menurut Muslem, sangat berbahaya bagi daerah dan amat merugikan masyarakat.

“Apabila pemerintah sudah tidak lagi bekerja dan masyarakat tidak bisa lagi berharap maka lebih baik jabatannya segera berakhir dan memilih pemimpin baru yang lebih baik. Pemimpin baru yang mau bekerja dan memerintah dengan hati nurani serta mempunyai jiwa kepemimpinan dan keteladanan yang baik demi kemajuan daerah dan kehidupan masyarakat yang lebih baik,” pungkas Muslem Hamidi.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.