15 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pemerintah Diminta Review Izin Perusahaan Perkebunan di Aceh

...

  • TAUFAN MUSTAFA
  • 13 December 2017 21:00 WIB

Foto: Ilustrasi. @binadesa.org
Foto: Ilustrasi. @binadesa.org

BANDA ACEH – Pemerintah diminta me-review atau meninjau ulang terkait izin untuk perusahaan-perusahaan perkebunan yang sedang beroperasi di Aceh. Hal ini untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan kewajiban dan mematuhi seluruh prosedur berlaku.

Demikian salah satu poin yang berkembang dalam seminar bertema “Urgensi Review Izin Perusahaan Perkebunan di Aceh”, yang digelar Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), di Banda Aceh, Rabu, 13 Desember 2017. MaTA memaparkan hasil review terhadap empat perusahaan perkebunan. MaTA bersama elemen sipil lainnya di Aceh menemukan beberapa potensi penyimpangan yang dilakukan perusahaan tersebut.

“Saat ini MaTA sedang fokus mendorong perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Aceh. Salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah dengan melakukan review terhadap empat perusahaan perkebunan sawit yang berlokasi di Aceh Tamiang dan Aceh Timur,” kata Koordinator MaTA, Alfian, saat membuka seminar itu.

Alfian menyebutkan, MaTA akan menyampaikan hasil review tersebut kepada pemerintah agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan peninjauan izin secara menyeluruh terkait keberadaan perusahaan-perusahaan perkebunan di Aceh.

Agung Dwinurcahya dari Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dalam seminar tersebut mengatakan, review izin yang dilakukan bersama MaTA bertujuan untuk memastikan apakah keempat perusahaan yang dijadikan sampel telah mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku atau tidak.

"Keempat perusahaan yang dimaksud terdiri dari PT Mestika Prima Lestari Indah, PT Teunggulon Raya, PT Sinar Kaloy Perkasa Indo dan PT Tegas Nusantara. Proses review yang dilakukan melalui uji prosedur dan juga peninjauan langsung ke lokasi perusahaan," kata Agung.

Riki Yuniagara dari LBH Banda Aceh dalam seminar itu menyebutkan, dari proses review ini pihaknya menemukan beberapa temuan. Di antaranya, hak guna usaha (HGU) keempat perusahaan tersebut sebagian berada dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). “Pemberian izin-izin tidak sesuai dengan prosedur dan cacat hukum, dan juga diduga melakukan perambahan kawasan hutan lindung untuk budidaya perkebunan sawit," ujarnya.

Menurut Riki, sedikit kesulitan melakukan review terhadap keempat perusahaan tersebut karena keterbatasan data dan informasi yang dimiliki. “Meskipun MaTA sendiri sudah melakukan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh (KIA) untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dokumen keempat perusahaan tersebut," kata Riki.

Beberapa peserta dalam seminar ini menyampaikan bahwa review izin terhadap seluruh perusahaan perkebunan di Aceh penting segera dilakukan oleh pemerintah. Ilyas Isti dari Ombudsman RI Perwakilan Aceh, mengatakan, “Review secara menyeluruh perusahaan perkebunan harus segera dilakukan, karena beberapa ditemukan adanya tumpang tindih”.

Yarmen Dinamika, praktisi media dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa review terhadap izin perusahaan perkebunan perkebunan seperti yang dilakukan MaTA perlu dilanjutkan secara berkala dan terus menerus. “Dari empat perusahaan yang di-review oleh MaTA ditemukan beberapa potensi penyimpangan. Bagaimana kalau di-review secara menyeluruh, pasti ditemukan potensi penyimpangan yang lain,” katanya.

Dia menyebutkan, review izin itu juga untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan yang selama ini kehadirannya terkadang justru berdampak negatif bagi masyarakat. Selain itu, Yarmen mengingatkan, agar setiap penyelesaian konflik lahan jangan sampai merugikan masyarakat. Menurut dia, publik dapat memanfaatkan Komisi Informasi Aceh untuk meminta data kepada pihak terkait yang selama ini terkesan dipersulit.[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.