10 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Pemerintah Harus Tegas Selesaikan Krisis Air di Aceh Besar'

...

  • PORTALSATU
  • 16 February 2020 20:30 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

LHOKNGA - Solidaritas Perempuan (SP) Bungoeng Jeumpa Aceh menggelar diskusi publik bertema “Krisis Air Melanda Aceh Besar, Apa Respons Pemerintah dan Dampak Terhadap Perempuan?” di Meunasah Gampong Lambaro Seubun, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu, 15 Februari 2020. 

Kegiatan itu mengundang aparatur gampong, tuha peut perempuan, dan sejumlah anggota serta perwakilan perempuan dari enam gampong di Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga, dan Leupung. Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan itu Suraiya Kamaruzzaman (akademisi sekaligus pegiat perempuan Aceh), Eli Susanti (tokoh perempuan di Lambaro Seubun dan anggota SP Aceh), serta Anggota DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti.

Eli Susanti memaparkan kondisi kekeringan di Gampong Lambaro Seubun, Lhoknga, yang situasinya serupa dengan sejumlah gampong lainnya di Peukan Bada, dan Leupung. Warga desa saat ini, kata dia, sangat kesulitan air. Untuk dapat mengakses air, masyarakat harus menempuh jarak yang jauh, “Dan terkadang air yang kami peroleh itu tak layak dikonsumsi,” kata Eli.

Meski belakangan sudah menerima suplai air dari sejumlah pihak, menurutnya, itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang ia maksud terutama bagi kaum perempuan yang biasanya berperan lebih di ranah domestik rumah tangga.

“Bagi kami yang ibu-ibu, air itu adalah sumber kehidupan utama, dan selama ini rata-rata air dari sumur rumah semua kering. Jadi kami berharap dari pemerintah untuk menyelesaikan krisis air di desa kami,” keluhnya.

Ia menjelaskan, krisis air di desa tempat tinggalnya sudah setahun lebih. Selama ini banyak upaya yang sudah ditempuh masyarakat. Namun yang menyedihkan, ujarnya, masalah kelangkaan air tak kunjung tuntas. Kaum perempuan terpaksa antre untuk mengangkut air, bahkan begadang malam hingga mengurangi waktu istirahatnya.

“Sementara dari pihak gampong belum dapat berbuat banyak, karena sudah ada penyuplai itu saja kami sudah sangat bersyukur,” ujarnya.

Warga lainnya, Nurmi dari Gampong Deah Mamplam mengeluhkan krisis air di desanya. Suplai air pernah diberikan beberapa tangki oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar gampong. Namun hanya beberapa waktu saja, setelah itu suplai mandek dan warga kembali kesulitan. Untuk kebutuhan sehari-hari, mereka terpaksa membeli air. “Kami sangat berharap bapak dewan bisa mendesak pemerintah untuk memberi kami mobil tangki, untuk ketersediaan air ke Deah Mamplam,” pinta Nurmi.

Hal senada disampaikan warga Lambadeuk, Nurmasyitah. Ia menceritakan, Embung Lambadeuk yang biasanya menampung air kini sudah menipis. Dikelola oleh PDAM dari tahun 2015, namun warga setempat belum dapat menikmati air dari embung tersebut. “Tahun 2019 ada dipasang pipa tapi tidak ada air, bantuan tidak ada,” katanya.

Warga sempat lega dengan adanya mata air dari Desa Lamguron yang dapat menyediakan air untuk dua gampong sekitarnya. Namun kendala muncul saat terjadi kebocoran pada pipa saluran. “Kami warga sekarang butuh bantuan untuk memperbaiki itu,” pungkasnya.

Krisis air persoalan struktural

Pegiat perempuan, Suraiya Kamaruzzaman mengawali penjelasannya dengan menegaskan kembali amanat konstitusi negara bahwa bumi dan seisinya merupakan kekayaan alam yang perlu dikelola dengan baik oleh negara dan diperuntukkan bagi masyarakat, termasuk yang paling utama, sumber daya air.

Sementara itu bicara krisis air, data global pada tahun 2018 menunjukkan ada 100 juta warga yang terjebak dalam kemiskinan dan didera bermacam penyakit yang disebabkan kekurangan air.

“Sementara problem global, lebih dari 50 persen masyarakat di dunia mengalami penyakit akibat kondisi air yang buruk,” kata Suraiya.

Soal dampak terhadap perempuan, kata akademisi yang juga presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) ini, tentu berkaitan dengan akses dan pemenuhan air untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam satu penelitian, diketahui bahwa perempuan terutama ibu rumah tangga membutuhkan waktu sekitar enam jam untuk dapat menjamin ketersediaan air di rumah mereka. Hal ini turut menggerus waktu produktif mereka. Sedangkan untuk konsumsi air sendiri, perempuan membutuhkan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

“Habis waktu untuk mengakses air, waktu untuk mengerjakan hal lainnya semakin sempit, bahkan untuk sebagian perempuan kesulitan untuk mencari nafkah. Jadi lingkaran kemiskinan, hingga ancaman kekerasan, ikut menghantui mereka,” ujar dia.

Menurut Suraiya, ada dua hal yang perlu diperhatikan tentang pemenuhan hak atas air, yakni kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, pemerintah perlu menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Perlu ada koordinasi bersama antara masyarakat, pemerintah dan DPRK terkait penyaluran air di Aceh Besar. Bisa dengan membuat terobosan dengan penyuplaian air ke rumah-rumah, “sehingga ibu-ibu tidak lagi mengantre.”

Sedangkan untuk jangka panjang, ada persoalan yang jauh lebih besar perlu dipahami masyarakat. Kelangkaan air disebabkan maraknya perambahan hutan, penambangan dan sebagainya. “Ini berpengaruh pada tergerusnya tutupan hutan di suatu wilayah. Semakin berkurang, maka penyangga dan penyimpan air juga ikut terdampak,” tegas dia.

Di wilayah Aceh Besar, ungkapnya, penebangan liar terus terjadi di sejumlah titik, seperti di hutan Jantho, Suelimum, Lhong dan Leupung. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat debit air di Embung Lambadeuk sebagai penampung air di Aceh Besar, kian mengering. Meski pada tahun 2017, air pernah mengalir dari Goh Leumo ke embung tersebut, namun sekarang alirannya kian kecil. Bahkan ketka terjadi hujan pun, air tetap tak memadai.

Terakhir, ia meminta pemerintah serius memastikan ekosistem di kawasan hutan Aceh Besar, terutama keberadaan karst. “Penambangan yang dilakukan perusahaan-perusahaan sangat berdampak buruk bagi masyarakat, pemerintah harus tegas menyikapinya,” tandas Suraiya.

Anggota DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti mengatakan, “Persoalan ini diusulkan untuk rekomendasi pansus”

Secara pribadi, Abdul Muchti mengaku terus memantau kondisi krisis air di Aceh Besar. Hal jangak pendek yang pernah dilakukannya, seperti mendesak PDAM Tirta Montala menyalurkan air beberapa tangki ke gampong-gampong terdampak. Ia mengaku, krisis air di Kecamatan Peukan Bada, Lhoknga dan Leupung sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi kondisi hutan yang semakin rusak akibat penambangan.

 “Kaum ibu yang paling lelah, tentunya. Ini jujur membuat saya sangat sedih melihat kondisi warga,” kata Muchti di hadapan hadirin diskusi.

Pemerintah Aceh Besar, lanjut dia, sudah menandatangani kerja sama terkait pasokan air PDAM ke gampong-gampong. Hal itu ditargetkan bisa terealisasi tahun 2021 mendatang. Ia juga memantau debit air di kawasan Mata Ie dan Pucok Krueng, yang juga mengering. Muchti sempat mengusulkan kepada pemerintah agar membenahi ulang bendungan tersebut agar kapasitas penampungan airnya lebih besar.

“Ini tanggung jawab semua pihak, terutama perusahaan yang melakukan perambahan hutan. Perlu perhatian semua lini, dan saya akan memasukkan ini dalam pandangan umum di rekomendasi pansus,” kata Muchti yang juga anggota Pansus Lingkungan di DPRK Aceh Besar itu.

Diskusi tersebut ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara aparatur gampong, tokoh perempuan, SP Aceh dan Abdul Muchti selaku anggota DPRK.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.