15 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Fraksi Nasional Bersatu DPRK:
Pemkab Abdya Jangan Tutup Mata Terhadap Jeritan Masyarakat Desa

...

  • PORTALSATU
  • 09 November 2018 20:35 WIB

Ketua Fraksi Nasional Bersatu DPRK Abdya, Samsul Bahri. Foto: portalsatu.com/Suprian
Ketua Fraksi Nasional Bersatu DPRK Abdya, Samsul Bahri. Foto: portalsatu.com/Suprian

BLANGPIDIE - Ketua Fraksi Nasional Bersatu DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Samsul Bahri, menyatakan pemerintah daerah jangan 'tutup mata' terhadap jeritan masyarakat akibat terjerat kredit DP murah yang ditawarkan berbagai lembaga keuangan di pedesaan.

"Pemkab Abdya jangan tutup mata tentang jeritan warga pedesaan akibat terjerat kredit DP murah, mulai dari sepeda motor, peralatan rumah tangga ditawarkan oleh toko-toko, lembaga finance yang kini tumbuh subur di Abdya," kata Samsul Bahri.

Samsul menyampaikan pernyataan tersebut saat membacakan pendapat akhir Fraksi Nasional Bersatu DPRK Abdya terhadap Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) 2019 dalam sidang paripurna penutupan pembahasan dan pengambilan keputusan, di Gedung DPRK setempat, Jumat, 9 November 2018, sore.

Fraksi Nadional Bersatu DPRK mengharapkan Pemkab Abdya segera membuat regulasi untuk menertibkan lembaga-lembaga keuangan dalam melaksanakan operasionalnya di tengah masyarakat desa yang kini sedang menjamur.

Pasalnya, kata Samsul, semua penghasilan masyarakat baik dari bidang pertanian dan pendapatan warga dari sumber lainnya dengan "terpaksa" mencicil untuk membayar kredit harian dan bulanan sehingga berdampak kepada kebutuhan warga di pedesaan.

"Efek lainnya juga berimbas pada pedagang lokal. Pasar-pasar yang ada menjadi sepi pembeli akibat daya beli masyarakat turun. Menurunnya daya beli karena masyarakat sudah sibuk dengan mencicil utang pada (lembaga) finance," ujarnya.

Fraksi Nasional Bersatu juga mendesak Pemkab Abdya untuk membantu masyarakat, khususnya petani dengan cara memperbanyak subsidi alat-alat pertanian keperluan para petani di pedesaan. Sehingga mereka bisa terbantu akibat tingginya ongkos kerja, dan harga pupuk non-subsidi yang tidak sebanding dengan hasil penjualan padi sebab harga jual gabah belum sebanding biaya produksi dikeluarkan petani.

"Sehingga tidak lagi muncul istilah petani sawit naik haji dari hasil produksi sawitnya. Sementara petani padi pergi haji dengan cara menjual tanah sawahnya," ujar Samsul Bahri.[](Suprian)
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.