21 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pemko Lhokseumawe Belum Sampaikan KUA-PPAS 2020 ke DPRK

...

  • Fazil
  • 14 October 2019 15:00 WIB

Yusuf Muhammad, Wakil Wali Kota Lhokseumawe. Foto: dok. portalsatu.com
Yusuf Muhammad, Wakil Wali Kota Lhokseumawe. Foto: dok. portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Pemerintah Kota Lhokseumawe belum menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 kepada DPRK setempat. Padahal, sisa masa pembahasan anggaran semakin singkat, yakni paling lambat 30 November 2019 harus sudah disetujui bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK 2020.

Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Yusuf Muhammad, dihubungi portalsatu.com, Senin, 14 Oktober 2019 siang, mengatakan, rancangan KUA-PPAS 2020 akan disampaikan ke DPRK jika sudah terbentuk semua alat kelengkapan dewan (AKD) periode 2019-2024.

"(Penyusunan) KUA-PPAS 2020 sudah selesai semuanya. Penyerahan akan berjalan sesuai dengan selesainya pembentukan badan-badan (alat kelengkapan) DPRK periode 2019-2024 nanti. Karena harus rampung semuanya (AKD) baru dapat dilakukan penyampaian kepada dewan,” ujar Yusuf Muhammad.

Yusuf Muhammad belum dapat memastikan kapan rancangan KUA-PPAS 2020 disampaikan kepada DPRK. “Kita belum bisa menentukan tanggal atau jadwalnya secara pasti untuk menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020. Karena jadwal itu akan dibuat oleh Badan Musyawarah (Banmus DPRK) nantinya," kata dia.

Dia mengklaim jadwal pengesahan APBK Lhokseumawe 2020 tidak akan molor, meskipun sampai sekarang belum disampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRK. “Itu tidak terlambat karena batas terakhir (persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun APBK 2020) pada 30 November 2019. Tentunya harus diselesaikan dalam jangka waktu ke depan ini," ujar Yusuf yang juga mantan anggota DPRK Lhokseumawe.

Ditanya berapa pagu belanja diusulkan dalam rancangan KUA-PPAS 2020, Yusuf mengatakan, apabila belum disampaikan kepada DPRK, pihaknya belum bisa menyebutkan jumlah anggaran. Setelah disepakati kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif), kata dia, baru jelas nilai anggaran itu.

"Setelah pembicaraannya atau kesepakatan nanti sudah selesai, baru kita tahu berapa jumlah biaya (belanja) tersebut," ucap Yusuf Muhammad.

Sementara itu, Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf, dihubungi terpisah, Senin, 14 Oktober 2019 siang, mengatakan, semua alat kelengkapan dewan (AKD) sudah terbentuk, sehingga dewan periode 2019-2024 sudah bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. “AKD sudah selesai semua,” ujarnya.

Dia membenarkan Pemko Lhokseumawe belum menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRK. “Kami minta diserahkan secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat ini akan diserahkan, sudah ada koordinasi. Kalau sudah diserahkan, dewan siap segera membahas,” kata Ismail.

Ismail mengakui sisa waktu pembahasan anggaran tahun 2020 tinggal sekitar 1,5 bulan lagi. Pasalnya, sesuai ketentuan berlaku, persetujuan bersama terhadap rancangan Qanun tentang APBK 2020 harus dilakukan paling lambat 30 November 2019.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Daerah dan DPRD harus menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah/Perda (Aceh: Qanun) tentang APBD 2020 paling lambat 30 November 2019, satu bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2020. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dilihat portalsatu.com, Senin, 5 Agustus 2019, dalam Lampiran Permendagri 33/2019 tersebut disebutkan, Pemerintah Daerah harus memenuhi Jadwal Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020, mulai dari penyusunan dan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat minggu II Agustus 2019.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Pemda dengan DPRD sampai tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD paling lambat 30 November 2019, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam membahas Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 antara Kepala Daerah dengan DPRD mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 311 ayat (3) UU 23/2014. Berkaitan dengan itu, pembahasan Rancangan Perda tentang APBD TA 2020 dilaksanakan Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Oleh karena itu, Pemda harus melaksanakan penyusunan APBD TA 2020 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dengan memerhatikan tahapan penyusunan dan jadwal berikut ini.

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD 2020

-Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II Juli 2019);

-Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan PPAS (paling lambat minggu II Agustus 2019);

-Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Perda tentang APBD (paling lambat minggu III Agustus 2019);

-Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu II September 2019 bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu atau paling lambat minggu IV September bagi daerah yang menerapkan enam hari kerja per minggu);

-Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan). Artinya, DPRD (DPRA/DPRK) dan Kepala Daerah harus menyetujui bersama Rancangan Perda/Qanun tentang APBD (APBA/APBK) TA 2020 paling lambat 30 November 2019;

-Selanjutnya, tiga hari kerja setelah persetujuan bersama dengan DPRD, Pemda menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah/Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri)/Gubernur untuk dievaluasi (Rancangan Qanun Aceh tentang APBA dan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA disampaikan kepada Mendagri. Sedangkan Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang APBK dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran APBK disampaikan kepada Gubernur Aceh, red);

-Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD (paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD diterima oleh Mendagri/Gubernur);

-Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil evaluasi);

-Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Mendagri/Gubernur (3 hari kerja setelah Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan);

-Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi (paling lambat akhir Desember/31 Desember);

-Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Mendagri/Gubernur (paling lambat 7 hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan).(Baca: Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.