19 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Penasihat Hukum Penyebar Video Ma'ruf Amin Berkostum Mirip Sinterklas Bantah Tuntutan JPU

...

  • Fazil
  • 13 May 2019 15:00 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Penasihat hukum Safwan, terdakwa penyebar video Ma'ruf Amin berkostum mirip sinterklas, Armia, S.H., M.H., membantah seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Bantahan itu disampaikan dalam sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe, Senin, 13 Mei 2019.

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H., didampingi dua Hakim Anggota, Sulaiman, S.H., M.H., dan M. Yusuf, S.H., M.H. Terdakwa Safwan hadir didampingi tim penasihat hukum, Armia, Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., dan Munawir, S.H. Turut hadir Ketua Tim JPU Kejari Lhokseumawe, Fakhrillah, S.H., M.H.

Penasihat hukum terdakwa Safwan, Armia, mengatakan, dalam pledoi tersebut pihaknya telah membantah seluruh tuntutan JPU dan bahkan membantah dakwaan alternatif pertama dan ketiga. Jadi, menurut tim penasihat hukum, seluruh tuntutan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

"Sehingga kita mohon tadi kepada mejelis hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan dakwaan. Artinya kita memohon kepada majelis hakim untuk tidak diberikan hukuman terhadap terdakwa karena tidak bersalah," kata Armia kepada portalsatu.com usai sidang tersebut.

Menurut Armia, pihaknya banyak menemukan fakta persidangan yang tidak bersesuaian dengan dakwaan/tuntutan JPU. Kata dia, fakta-fakta persidangan itu misalnya ahli bahasa menyatakan bahwa ini bukan kebencian SARA, tapi terhadap pribadi Ma'ruf Amin. “Sehingga itu tidak masuk dalam kualifikasi kebencian SARA. Kemudian menurut ahli agama menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka menyampaikan ceramah tentang larangan mengucapkan selamat natal bagi kaum Muslim, dan itu ada dalil-dalilnya baik di dalam hadis maupun kitab serta perkataan-perkataan ulama. Maka jelas itu merupakan bukan suatu kebencian SARA," ujarnya.

"Kita melihat dalam persidangan tadi bahwa JPU tetap pada tuntutannya 10 bulan penjara, dan kita pun tetap pada pledoi supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan," kata Armia.

Ketua Tim JPU Kejari Lhokseumawe, Fakhrillah, menyebutkan, terkait pledoi yang disampaikan penasihat hukum, pihaknya dari JPU sangat keberatan dan menilai bahwa apa yang disampaikan itu sangat keliru. Di mana dalam pledoi disebutkan bahwa JPU tidak mengambil secara utuh tentang fakta-fakta yang disampaikan saksi-saksi dan ahli.

Ia menambahkan, yang menjadi penilaian JPU terhadap pledoi itu keliru dan tidak benar dengan pertimbangannya adalah terhadap alat-alat bukti yang telah dihadirkan di dalam persidangan maupun saksi dan ahli. Artinya, kata dia, yang dipertimbangkan adalah fakta-fakta yang mempunyai nilai pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap terdakwa, sehingga selebihnya pihaknya tidak mempertimbangkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap apa yang telah JPU dakwakan.

"Kemudian dakwaan JPU juga bersifat alternatif, sehingga tidak seluruh dakwaan yang kami dakwakan itu harus kami (JPU) buktikan. Terhadap dakwaan yang bersifat alternatif tersebut, bahwa JPU hanya membuktikan dakwaan yang paling tepat dan benar sesuai fakta-fakta yang mempunyai nilai pembuktian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, ahli dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dalam persidangan itulah yang menjadi pembuktian terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa," ujar Fakhrillah.

Maka dalam hal ini berdasarkan persidangan, lanjut Fakhrillah, pihaknya menilai dakwaan yang paling tepat dan benar untuk dibuktikan sesuai fakta-fakta dalam persidangan adalah dakwaan kedua yang telah terbukti sebagaimana telah diatur dalam Pasal 184 KUHP. "Sehingga dakwaan yang lain tidak akan kami buktikan lagi. Intinya kami tetap pada tuntutan yang telah disampaikan kepada majelis hakim (dalam sidang sebelumnya)," ungkap Fakhrillah.

Setelah pembacaan pledoi dan sanggahan dari JPU, majelis hakim menutup sidang dan akan dilanjutkan, Selasa, 21 Mei 2019, dengan agenda pembacaan putusan.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.