24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pengadaan 4 Mobil Pemkab Aceh Utara, Ini Solusi Menurut Pengamat Komunikasi Politik Unimal

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 15 October 2018 21:45 WIB

Masriadi Sambo. @istimewa
Masriadi Sambo. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Pengamat Komunikasi Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), Masriadi Sambo, menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Kabupaten Aceh Utara tampaknya tidak bisa membangun alasan logis, terkait mengapa diperlukan empat mobil dinas baru bagi bupati, wakil bupati, istri bupati dan pamtup.

“Keterangan mereka dari waktu ke waktu berubah. Di satu sisi mereka mengeluhkan minim anggaran, hingga hak-hak publik untuk berbagai sektor pembangunan terpaksa dipangkas. Di sisi lain, mereka berargumen mobil dibutuhkan. Ini pernyataan tak konsisten. Jadi pejabat publik harus konsisten ucapan dan perbuatan,” ujar Masriadi Sambo kepada portalsatu.com, Senin, 15 Oktober 2018, via WhatsApp.

Padahal, menurut Masriadi, dalam kondisi krisis anggaran daerah bisa diambil jalan tengah, yaitu per tahun bisa beli satu mobil. Sehingga, kata dia, tidak akan menguras anggaran daerah dan hak-hak publik. “Kalau beli sekaligus, itu menguras hak publik untuk mendapatkan layanan dari pemerintah. Misalnya, untuk memperbesar anggaran rehab rumah duafa yang jumlahnya ribuan di Aceh Utara,” ucap Masriadi akrab disapa Dimas.

Dimas menilai, beli mobil itu sebenarnya soal sensitif atau tidaknya kepala daerah, bukan tim anggaran. Tim anggaran bekerja atas persetujuan kepala daerah. “Itu praktik yang terjadi di pemerintahan hari ini. Kalau kepala daerah sensitif, seharusnya mobil baru bukan prioritas utama, apalagi dibeli dalam jumlah besar sekaligus. Prioritas kepala daerah sesuai janji kampanyenya mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dan meng-eksplore pendapatan daerah untuk digunakan sebesar-besarnya kepada rakyat,” katanya.

"Angka kemiskinan itu PR besar, harus jadi prioritas utama. Mengentaskannya perlu energi luar biasa. Bupati misalnya, dia bisa menggerakan badan usaha untuk membantu pengentasan kemiskinan itu. Nah, ini badan usaha kan tidak berjalan juga. Artinya, belum ada laba. Solusi akhir, ya, buat program pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan sebanyak mungkin UKM dengan dana APBD atau sumber lain yang halal," ujar Dimas.

Diberitakan sebelumnya, Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, mengatakan, Bupati Muhammad Thaib sejak periode pertama sampai saat ini menggunakan mobil dinas bekas bupati sebelumnya yang kini sering rusak. Itulah sebabnya, kata Sekda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Kabupaten (TAPD/TAPK) Aceh Utara mengajukan pengadaan mobil bupati, termasuk untuk wakil bupati, istri bupati dan kendaraan pamtup senilai Rp3,350 miliar dengan anggaran tahun 2019.

"TAPD memikirkan ini sangat dibutuhkan (pengadaan baru)," kata Abdul Aziz yang juga Ketua TAPD Aceh Utara saat diwawancarai portalsatu.com, 15 Oktober 2018.

Tapi kenapa sekalian diusulkan pengadaan empat mobil, tidak secara bertahap, misalnya anggaran tahun depan satu unit dulu? "Memang seperti saya sampaikan tadi, mobil itu yang dipakai (saat ini adalah) tahun sebelum masa jabatan beliau (Bupati Muhammad Thaib), tahun 2007. Tidak ada bupati (lain) pakai kendaraan bekas. Jadi, saya pikir wajar TAPD memikirkan (pengadaan mobil) yang sesuailah dengan porsi jabatan bupati," ujar Abdul Aziz.

Abdul Aziz mengakui angka kemiskinan di Aceh Utara meningkat dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten ini nomor satu di Aceh. Dia pun memaklumi masyarakat menginginkan kegiatan pembangunan berjalan lancar. Namun, menurut Abdul Aziz, dari total rencana anggaran Rp1,82 triliun dalam rancangan KUA-PPAS 2019, masih dalam batas wajar usulan Rp3,350 miliar untuk pengadaan empat mobil dinas.  

"Jadi, seperti sudah disampaikan, dari anggaran Rp1,8 (triliun) tahun 2019, apalah sekitar 3,3 (miliar lebih) diarahkan untuk kelancaran orang nomor satu di kabupaten (bupati), dan wakil bupati. (Mobil) itu untuk melancarkan kegiatan beliau," ujar Abdul Aziz. (Baca selengkapnya: Sekda: Anggaran 2019 Rp1,8 T, Apalah Rp3,3 M Untuk Kelancaran Bupati dan Wabup)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.