31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Termiskin
Pengadaan Mobil 33 SKPA Kuras APBA Rp100 M, IDeAS: Ini Melukai Hati Rakyat Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 18 November 2019 10:35 WIB

Munzami Hs. Foto istimewa/dok. pribadi
Munzami Hs. Foto istimewa/dok. pribadi

BANDA ACEH - Lembaga Kajian Institute for Development of Acehnese Society (IDeAS) mengungkapkan lebih Rp100 miliar APBA dan APBA-P 2019 terkuras untuk pengadaan mobil dinas di 33 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

Data anggaran tersebut ditemukan IDeAS dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP (www.sirup.lkpp.go.id). “Sangat mengejutkan karena kami menemukan hampir seluruh SKPA melakukan pengadaan mobil dinas yang nominalnya mulai ratusan juta sampai miliaran rupiah,” kata Direktur IDeAS, Munzami Hs., melalui siaran pers kepada portalsatu.com, 17 November 2019.

IDeAS mencatat, sebanyak 172 mobil dinas yang dibeli melalui APBA dan APBA-P 2019, tersebar di 33 SKPA. “Itu tidak termasuk pengadaan mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil pustaka keliling, dan sebagainya, yang tidak kita masukkan karena berkebutuhan khusus,” ujar Munzami.

Munzami menjelaskan, setelah sepekan ini masyarakat Aceh dihebohkan dengan viralnya berita terkait kontroversi pengadaan barang untuk Kadin Aceh yang mencapai Rp2,8 miliar dari APBA, hal tersebut membuat IDeAS mencoba mengakses seluruh pengadaan barang dan jasa yang dilakukan semua SKPA dalam APBA ataupun APBA Perubahan tahun 2019.

Hasil amatan IDeAS, hampir seluruh dinas (SKPA) melakukan pengadaan mobil, mulai dari mobil kepala dinas, kabid, dan sebagainya. Mayoritas pengadaan tersebut bersumber dari APBA-P 2019.

“Dinas terkesan berlomba-lomba menghabiskan realisasi APBA-P melalui pengadaan mobil dinas. Kita mempertanyakan apa urgensi bagi seluruh SKPA sehingga hampir semuanya beli mobil dinas. Hal tersebut sangat melukai hati masyarakat Aceh serta menunjukkan bahwa prioritas anggaran pembangunan dalam APBA sama sekali belum berorientasi pada sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan,” tegas Munzami.

Padahal, lanjut Munzami, Aceh masih provinsi termiskin di Sumatera. Angka pengangguran masih nomor dua tertinggi se-Sumatera serta pertumbuhan ekonomi Aceh sangat rendah. “Tapi realisasi anggaran rakyat justru tidak berorientasi pada pengentasan dua hal utama tersebut,” ungkapnya.

“Perlu dicatat juga, kalau kita bedah pengadaan barang dan jasa di seluruh SKPA, bukan hanya mobil dinas saja, pengadaan kendaraan roda dua, komputer, laptop, kamera, dsb., sangat mendominasi realisasi APBA-P 2019. Artinya, anggaran rakyat hanya dijadikan sebagai penunjang kebutuhan hidup birokrasi di Aceh. Sangat minim pos anggaran untuk pemberdayaan masyarakat,” kata Munzami.

IDeAS menyatakan selalu mengingatkan dan menyoroti Pemerintah Aceh bahwa kondisi kemiskinan di seluruh kabupaten/kota harus menjadi PR utama. “Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat di Aceh untuk mengawasi bersama realisasi APBA 2019”.

“Kita harus mengawal kinerja SKPA, terutama mengawal kebijakan tata kelola anggaran agar tepat sasaran dan meminimalisir terjadinya penyimpangan atau praktik korupsi yang hingga saat ini masih marak terjadi di Aceh. Jangan yang diurus setiap tahun hanya pembangunan fisik serta pengadaan berbagai kebutuhan hidup dinas,” ujar Munzami.

Munzami menambahkan, di Aceh, belanja untuk aparatur masih sangat tinggi. Setiap tahun APBA hanya sebagai instrumen untuk menyejahterakan pegawai dan belanja non-pembangunan lainnya. “APBA saat ini hanya sebagai 'Anggaran Peumakmu Birokrat Aceh',” sindir Munzami.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.