22 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Ranperbup Penjabaran APBK Aceh Utara 2018
Pengadaan Mobil Dinas Bupati, Wabup dan Pamtup Rp3,18 Miliar

...

  • PORTALSATU
  • 05 January 2018 15:00 WIB

Wabup Aceh Utara, Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @Irman/portalsatu.com
Wabup Aceh Utara, Fauzi Yusuf (Sidom Peng). @Irman/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Pagu dana pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati (wabup), dan pengamanan tertutup atau pamtup dalam Rancangan APBK Aceh Utara tahun 2018 senilai Rp3,18 miliar.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Kamis, 4 Januari 2018, bupati dan DPRK sudah menandatangani persetujuan bersama Rancangan Qanun APBK (RAPBK) tahun 2018 dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPRK Aceh Utara, Rabu, 27 Desember 2017, malam. RAPBK 2018 senilai Rp2,377 triliun lebih, saat ini masih dievaluasi oleh Tim Gubernur Aceh.

Data diperoleh portalsatu.com, dalam Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) Aceh Utara tentang Penjabaran APBK 2018, di Sekretariat Kabupaten/Daerah atau Setda, terdapat alokasi belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp3,18 miliar.

Rinciannya, pengadaan kendaraan dinas roda empat Bupati Aceh Utara 1 unit (jenis Jeep) x Rp1,5 miliar, pengadaan kendaraan dinas roda empat Wakil Bupati Aceh Utara 1 unit (micro bus) x Rp800 juta, pengadaan kendaraan double cabin Pamtup Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara 2 unit x Rp440 juta = Rp880 juta.

Wabup Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, mengakui adanya alokasi dana untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Sidom Peng menyebutkan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi Tim Gubernur Aceh terhadap RAPBK Aceh Utara 2018, untuk mengambil sikap, apakah alokasi dana pengadaan empat kendaraan dinas tersebut dipertahankan atau dirasionalkan kembali sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Makanya, (setelah diperoleh) hasil evaluasi dari provinsi, mungkin kita akan duduk kembali, bagaimana aturan? Karena kan sikap yang utama kita, defisit (kekurangan anggaran) harus selesai di akhir 2018. Apa memang mesti tidak membeli, ya tidak kita beli. (Jika) harus tidak kita beli, kita tunda tahun depan, hana (tidak) masalah,” ujar Sidom Peng menjawab portalsatu.com, di Gedung DPRK Aceh Utara, Kamis, 4 Januari 2018, sore.

Baca juga: Sidom Peng: Utang 2017 Harus Dibayar 2018 Rp220 Miliar

Apabila Tim Gubernur Aceh yang mengevaluasi RAPBK Aceh Utara 2018 tidak mencoret/mengoreksi alokasi pengadaan empat mobil dinas itu, tapi publik meminta usulan tersebut dicoret? “Memang seubeutoi jih harus ta nging cit kebutuhan (memang sebetulnya harus kita lihat juga kebutuhan/kendaraan dinas untuk bupati, wabup, dan pamtup),” kata Sidom Peng.

Sebelumnya diberitakan, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengusulkan pengadaan tiga mobil dinas senilai Rp3,3 miliar dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (KUA PPAS TA) 2018. Tiga mobil dinas itu, dua di antaranya untuk bupati dan wabup.

Data diperoleh portalsatu.com, Kamis, 27 Juli 2017, dalam Rancangan PPAS Aceh Utara 2018, alokasi dana pengadaan tiga mobil dinas Rp3,3 miliar berada di Setda pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, bagian dari anggaran administrasi pemerintahan Rp30,2 miliar. Dari total pagu program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp4,5 miliar, paling banyak untuk pengadaan tiga kendaraan dinas/operasional Rp3,3 miliar lebih. Kegiatan lainnya bagian dari program tersebut, pagunya Rp90 juta sampai Rp304 juta. (Baca: Usulan Pengadaan 3 Mobil Dinas Rp3,3 Miliar Untuk Bupati-Wabup dan?)

Usulan pengadaan tiga mobil dinas dalam Rancangan PPAS 2018 itu kemudian mengundang kritik dari elemen sipil, di antaranya Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA). (Baca: MaTA: Uang Untuk Beli Mobil Bupati Bisa Buat 47 Rumah Duafa)

Setelah dikritik elemen sipil, Pemkab Aceh Utara melalui Kabag Umum Setda, Fauzan mengatakan, pengadaan mobil dinas dari tiga unit direvisi menjadi dua dalam rancangan anggaran 2018. “Awalnya tiga unit, tapi setelah kita revisi dengan berbagai pertimbangan tinggal dua unit, yaitu untuk bupati dan wakil saja. Terkait nilai per unit akan kita sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah tahun 2018,” ujar Fauzan didampingi Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah kepada portalsatu.com,  Selasa, 1 Agustus 2017.

Menurut Fauzan, usulan pengadaan mobil dinas untuk bupati dan wabup awalnya diajukan dalam rancangan anggaran tahun sebelumnya. Namun, kata dia, usulan tersebut dibatalkan dengan pertimbangan anggaran lebih diprioritaskan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak sehingga diajukan kembali dalam Rancangan KUA PPAS 2018.

Fauzan menyebutkan, pihaknya mengusulkan pengadaan mobil dinas itu dengan pertimbangan bupati dan wabup periode 2017-2022 sudah layak menggunakan kendaraan operasional yang baru. Pasalnya, kata dia, saat ini bupati masih menggunakan mobil dinas merek Toyota Prado yang usia pemakaiannya sudah masuk 12 tahun lebih. Sedangkan Toyota Camry, kata Fauzan, dalam proses penjualan karena sudah masuk pemakaian sekitar lima tahun.

Begitu juga untuk wabup, menurut Fauzan, mobil dinas lama dalam proses penjualan kepada wabup periode lalu, yaitu Muhammad Jamil. Sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kata dia, bupati dan wabup selaku pejabat negara berhak mendapat satu mobil dinas usai habis masa jabatan, dengan cara membeli.

“Mobil yang akan dijual ke wakil lama adalah merek Toyota Fortuner, usia pemakaiannya lebih kurang sudah lima tahun. Bila merujuk kepada Permen tersebut, untuk harga jual mobil dinas yang masuk usia lima tahun adalah 40 persen dari harga pasar. Bila harga pasar Rp100 juta, maka hanya dijual seharga Rp40 juta saja. Sedangkan bila usia mobil di atas 10 tahun harganya hanya 20 persen dari harga pasar,” kata Fauzan saat itu.

Fauzan menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan untuk mobil dinas, bupati hanya boleh memakai mobil maksimal tipe sedan standar 2500 CC dan tipe Jeep 3200 CC, sedangkan untuk wabup tipe sedan 2200 CC dan Jeep 2500 CC. (Baca: Kabag Umum: Usulan Mobil Dinas Aceh Utara Direvisi Jadi Dua Unit)

Ternyata, dalam RAPBK Aceh Utara 2018, pengadaan mobil dinas bukan dua unit. Akan tetapi, jumlahnya menjadi empat unit, yakni untuk bupati, wabup dan dua kendaraan pamtup.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.