07 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Perkara Aceh Utara, Nagan Raya dan Lhokseumawe
Pengadu dan Teradu Adu Argumen Dalam Sidang Etik DKPP

...

  • Juli Amin
  • 15 November 2019 21:25 WIB

Foto: Juli Amin/portalsatu.com
Foto: Juli Amin/portalsatu.com

BANDA ACEH – Para pengadu dan teradu perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dua kabupaten dan satu kota di Aceh saling adu argumen dalam sidang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI lewat visual conference dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Aceh di Aula KIP Aceh, Jumat, 15 November 2019. 

Amatan portalsatu.com, sidang dimulai sekira pukul 16.00 WIB atau bergeser dua jam dari jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Sidang tersebut untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Lhokseumawe masing-masing nomor 281-PKE-DKPP/IX/2019, 284-PKE-DKPP/IX/2019, dan 304-PKE-DKPP/IX/2019.

Sidang pemeriksaan ini dipimpin anggota DKPP RI, Rahmad Bagja, di Jakarta. Sedangkan di ruang sidang dihadiri tiga anggota TPD Aceh, Dr. Mukhlir (ketua), didampingi Fahruriza Yusuf dan Tarmizi. 

Di awal persidangan, majelis hakim tampak memberi waktu sama kepada pengadu dan teradu. Setelah pihak pengadu membacakan gugatannya, para teradu langsung diberikan kesempatan memberikan jawaban. Aduan dan jawaban tersebut dilakukan secara bergilir berdasarkan nomor perkara.

Kuasa hukum pengadu terhadap Panwaslih Aceh Utara, Zulfa Zainuddin mendapat kesempatan pertama membacakan gugatan. Ia mengatakan, pihaknya mengadukan Panwaslih Kabupaten Aceh Utara karena anggota Panwaslih setempat telah menyalahi kode etik dengan tidak menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. 

“Kami menilai Panwaslih tidak menjalankan pengawasan secara baik atas temuan peralihan hasil suara badan Caleg Partai Demokrat Kabupaten Aceh Utara Daerah Pemilihan (Dapil) 6 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara. Teradu tidak bersedia membuka kotak suara untuk membuktikan kecurangan itu,” ujarnya.

Ketua Panwaslih Aceh Utara, Yusriadi, salah seorang teradu menjawab gugatatan tersebut. Menurutnya, sesungguhnya semua aduan sudah mereka akomodir secara baik sesuai ketentuan berlaku. Namun, ia mengakui, pihaknya tidak mengikuti permintaan pengadu untuk membuka kotak suara guna melihat surat suara berhologram. 

“Kami tidak melakukan itu, karena sesuai aturan kotak suara berhologram tersebut hanya dapat dibuka atas permintaan Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kami tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk membuka kotak suara membuktikan aduannya,” tegas Yusriadi. 

Yusriadi meminta majelis hakim untuk menolak semua gugatan pengadu dan menyatakan bahwa Panwaslih Aceh Utara telah melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan Pemilihan Legislatif di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 secara baik tanpa ada pelanggaran.

Giliran kedua, pembacaan gugatan pengadu terhadap Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya, Idris dan Husaini.  Kedua teradu ini diadukan oleh Said Mahdar.  Dalam gugatan yang dibacakan kuasa hukumnya, Askhalani dan Zulkifli menyebutkan, kedua teradu diduga telah menerima suap dari salah seorang caleg pada Pileg 2019.  Bahkan mereka merincikan nomor rekening dan nominal uang yang dikirimkan ke rekening kedua teradu. 

Sementara dalam jawabannya, kedua teradu menyatakan, dugaan para pengadu terhadap mereka (teradu) adalah aduan tidak berdasar. Bahkan, teradu Idris menduga, uang senilai masing-masing Rp 500 ribu yang masuk ke rekening mereka adalah pengadu sendiri yang mentrasfernya.

“Kami tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang disebut pengadu telah menyuap atau memberikan uang kepada kami. Kami menduga uang terkirim ke rekening kami, dilakukan oleh pengadu guna untuk mendapat bukti slip setor untuk menguatkan laporan mereka,” kata Idris.

Ia juga meminta majelis hakim untuk membatalkan seluruh gugatan pengadu dan menyatakan pihaknya tidak melakukan pelanggaran kode etik seperti yang diadukan.  

Berikutnya, perkara dugaan pelanggaran kode etik yang teradunya adalah Mulyadi, anggota KIP Lhokseumawe mendapat giliran terakhir dilakukan pemeriksaan pada sidang perdana ini. Kuasa hukum pengadu, Rahmat Hidayat menjelaskan soal keterlibatan teradu Mulyadi dalam Pilkada Aceh dan Lhokseumawe pada 2017. 

Menurut Rahmad Hidayat, teradu Mulyadi pernah menjadi tim pemenangan Muzakir Manaf-TA Khalid dalam Pilgub 2017 dan tim pemenangan Suadi Yahya-Muhammad Yusuf di Pilkada Lhokseumawe. Lalu teradu terpilih menjadi komisioner KIP Lhokseumawe. 

“Keterlibatan teradu sebagai tim pemenangan Muzakit Manaf-TA Khalid (Cagub-Cawagub Aceh 2017) dan Suaidi Yahya-Muhammad Yusuf (cawalkot dan cawawalkot) dan sebagai anggota KIP Lhokseumawe adalah merupakan pelanggaran kode etik. Prasangka kami, pelanggaran itu akan terjadi pada Pilkada 2022 mendatang,” ujarnya.

Ia menyebut, gugatan mereka bukan faktual (telah terjadi) tetapi potensial (akan terjadi). Jabatan teradu yang akan berakhir pada 2023, tidak tertutup kemungkinan akan melakukan pelanggaran kode etik pada Pilkada 2022 nanti. Sebab, Muzakir Manaf sudah menyatakan diri kembali akan mencalonkan diri sebagai Cagub Aceh tahun 2022 mendatang. 

“Begitu juga untuk Pilkada Lhokseumawe, tidak tertutup kemungkinan Muhammad Yusuf kembali akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Lhokseumawe, maka teradu sebagai tim pemenangan sebelumnya berpotensi melanggar kode etik komisionernya di KIP Lhokseumawe,” jelasnya sembari meminta majelis hakim agar mengabulkan gugatan mereka.

Sementara Mulyadi menyatakan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum teradu sangat tidak berdasar. Sebab, ketika dia menjadi tim pemenangan Pilkada 2017 dirinya belum sebagai anggota KIP Lhokseumawe, bahkan belum ada proses perekrutan komisioner. 

“Sungguh dipaksakan saya melanggar kode etik sebagai komisioner KIP ketika saya bekerja sebelum menjadi seorang komisioner KIP,” katanya sembari merincikan tanggal dan tahun kapan ia menjadi tim pemenangan dan menjadi anggota KIP Lhokseumawe. 

Usai mendengar jawaban anggota KIP Lhokseumawe ini, sidang babak awal selesai dan dilangsungkan sidang pemeriksaan saksi-saki dari pengadu dan teradu. Namun, sidang tersebut diadakan terpisah atau tidak bersamaan. Hingga pukul 20.00 WIB, sidang masih berlangsung.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.