27 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Peningkatan Kapasitas DPRA Rp13 M, GerTaK: Tak Punya Kapasitas Jangan Jadi Dewan

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 25 March 2019 22:20 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

BANDA ACEH -  Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, menilai alokasi dana peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA 2019 Rp13 miliar lebih sangat tidak pantas.

"Kita prihatin, angka 13 miliar itu banyak. Seharusnya anggota dewan bisa lebih memikirkan kebutuhan masyarakat yang dianggap lebih penting. Kondisi ini seharusnya tidak lagi terjadi di Aceh karena masyarakatnya yang masih hidup miskin dan banyak pengangguran," kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com, 25 Maret 2019.

Menurut Muslem, alokasi dana peningkatan kapasitas itu menunjukkan anggota dewan itu terkesan tidak punya program selain perjalanan dinas. "Kalau mau fokus terhadap segala persoalan yang sedang terjadi di Aceh, seharusnya kerjanya di Aceh, jangan keluar daerah selalu".

"Kantor DPRA juga di Aceh, bukan di luar Aceh, bukan juga di luar negeri. Anggota dewan harus tahu itu. Kalau tidak, maka sepertinya anggota dewan mesti dikarantina di gedung dewan agar mereka tahu kantornya dimana. Peningkatan kapasitas yang dimaksud seharusnya melakukan karantina bagi anggota dewan yang tidak tahu kantornya dimana. Agar kapasitas moralnya juga baik," tegas Muslem.

Muslem menyatakan, "kalau menjadi anggota dewan namun tidak memiliki kapasitas, sebaiknya jangan menjadi anggota dewan. Bagaimana akan membawa aspirasi masyarakat apabila secara kapasitas belum ada. Masyarakat itu harus bergantung pada yang bisa diandalkan yang bisa diharapkan bisa membawa perubahan".

Jika dibandingkan dengan kodisi masyarakat di Aceh saat ini, menurut Muslem, maka sangatlah tidak layak jika masih ada anggota dewan yang suka melakukan perjalanan dinas ke luar daerah bahkan ke luar negeri.

"Belum layaklah, masih banyak yang harus diperbaiki. Karena tidak sebanding dengan kehidupan masyarakatnya. Dan output dari hasil perjalanan itu pun tidak memberikan dampak yang baik untuk Aceh, hanya keuntungan pribadi anggota dewan itu saja. Selama ini kita menilai begitu, belum ada dampak yang bagus untuk daerah selain untuk anggota dewan itu sendiri," kata Muslem.

Diberitakan sebelumnya, alokasi dana peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA tahun anggaran 2019 mencapai Rp13,18 miliar lebih. Pagu (plafon) anggaran itu tampak "melambung" dibandingkan alokasi tahun 2018 yakni Rp9,73 miliar lebih.

Data itu diperoleh portalsatu.com, Senin, 25 Maret 2019, dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Salah satu paket (kegiatan) dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Swakelola Sekretariat DPR Aceh 2019 adalah “Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD”.

Adapun keterangan dalam Paket Swakelola Setwan Aceh itu, detail lokasi pekerjaan (peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA, red) “Luar Provinsi Aceh dan Luar Negeri”. Deskripsi: “Perjalanan dinas Anggota DPRA dalam rangka peningkatan kapasitas DPRA”, dengan pagu anggaran Rp13.185.169.800 (Rp13,18 miliar lebih). Pelaksanaan pekerjaan: Januari – Desember 2019.

Untuk diketahui, 2019 merupakan tahun terakhir masa jabatan anggota DPRA periode 2014-2019.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari SiRUP terkait RUP Sekretariat DPR Aceh tahun 2018, pagu dana peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA Rp9.731.802.000 (Rp9,73 miliar lebih).

Ketua DPRA, Sulaiman akrab disapa Tgk. Amad, dikonfirmasi portalsatu.com lewat telepon seluler, Senin, 25 Maret 2019, sekitar pukul 12.30 WIB, belum bersedia memberikan penjelasan. “Nyoe baro troh u Banda (ini baru tiba di Banda Aceh),” ujar Tgk. Amad saat ditanya apakah tetap penting peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA pada tahun terakhir masa jabatan.

Woe dari dapilEnteuklah beh (Pulang dari dapil/daerah pemilihan. Nantilah, ya, konfirmasi lebih lanjut soal anggaran peningkatan kapasitas DPRA 2019),” kata Tgk. Amad saat ditanya pulang dari mana sehingga ia baru tiba di Banda Aceh.

Sementara itu, Sekretaris DPRA, Suhaimi, dihubungi portalsatu.com, Senin, sekitar pukul 12.35 WIB, dan pukul 14.00 WIB tadi, ia tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Hingga pukul 14.20 WIB tadi, Suhaimi juga belum membalas konfirmasi melalui pesan WhatsApp: Apakah benar anggaran peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRA tahun 2019 Rp13,18 miliar lebih?

Data dilihat portalsatu.com dari SiRUP tentang RUP Swakelola Sekretariat DPRA 2019, ada juga "Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah", deskripsi "Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dalam rangka peningkatan sumber daya aparatur" dengan pagu Rp878 juta. Selain itu, "Rapat-rapat paripurna", deskripsi: "Kegiatan rapat-rapat paripurna dalam 4 kali masa persidangan" dengan pagu Rp880.502.150.

Sedangkan "Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun" (di Setwan Aceh) pagunya Rp14.202.665.000 (Rp14,20 miliar lebih).(Baca: 2019: Dana Peningkatan  Kapasitas DPRA Rp13  Miliar Lebih)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.