21 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Perdamaian Aceh dan Rasa yang Hilang

...

  • MUDIN PASE
  • 09 February 2019 08:00 WIB

Alkaf. Foto: istimewa
Alkaf. Foto: istimewa

 BANDA ACEH - Dosen sejarah dan politik IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Muhammad Alkaf, menilai ada dua hal yang hilang selama 14 tahun perdamaian Aceh.

"Pertama, rasa kepemilikan. Kedua, absennya narasi damai, sebagai pengganti narasi perang yang hadir terus menerus selama beberapa dekade," ungkap Alkaf kepada portalsatu.com, 8 Februari 2019.

Rasa kepemilikan terhadap perdamaian, yang dibungkus dengan frasa MoU Helsinki dan UUPA, semakin lama semakin menipis. "Perdamaian kini dipersepsikan hanya milik elite saja. Bahkan lebih sempitnya, dipersepsikan menjadi kepemilikan elite politik dari Partai Aceh saja," ungkap pria kelahiran Aceh Rayek ini.

Dia bahkan telah menulis tentang ini beberapa tahun lalu dalam esainya. Pemilik situs esai Bung Alkaf ini mengaku prihatin atas fonomena ini. "Gugatan oleh elemen sipil, protes oleh akademisi karena napas ekonomi Aceh yang semakin sesak, adalah maujud dari hilangnya rasa kepemilikan itu," tegas Alkaf.

"Bahkan yang lebih celaka, sesama penandatangan MoU Helsinki pun, dari unsur GAM, kini sudah tidak menyapa lagi, sehingga MoU Helsinki diklaim menjadi milik segelintir dari mereka saja," kata mantan peneliti Aceh Institut ini.

Menurut Alkaf, selama lebih 10 tahun jalannya perdamaian, dengan segala bentuk aksi politik penguasaan frasa perdamaian, maka ajakan yang mengatakan bahwa perdamaian milik bersama terasa sumir, ketika kue perdamaian dinikmati secara terbatas.

"Kesadaran yang terendap bahwa perdamaian adalah milik GAM saja dapat dilihat dari absennya tema MoU Helsinki dan UUPA dalam agenda politik, baik pemilu maupun pilkada, setiap parpol selain dari GAM," ungkap Alkaf prihatin.

Ini mengindikasikan bahwa tidak terbangunnya perdamaian menjadi milik bersama, kecuali hanya seremonial belaka setiap tahunnya. "14 tahun perdamaian inipun kita rasakan sekali betapa narasi damai absen sama sekali. Sejak ditandatangani di Helsinki, tidak ada upaya serius untuk melakukan, meminjam istilah Fachry Ali, Re-branding Aceh, kecuali upacara seremonial sebagai penjaga ingatan saja," ujarnya.

"Aceh, setelah MoU Helsinki, masihlah Aceh yang bergelora. Bahkan pemimpin Aceh, seperti gubernur, masih lebih suka menyapa dengan sebutan ‘rakyat Aceh’ yang lebih memiliki konotasi gegap gempita, daripada dengan menyebut ‘masyarakat Aceh’ yang terkesan lebih tenang dan teratur," jelas Alkaf.

Ataupun, kata Alkaf, setelah Helsinki, narasi perang masih juga menghiasi percakapan, baik di warung kopi, media massa, karya akademik, sastra dan juga pembicaraan politik. Misalnya, ada salah seorang pemimpin partai di Aceh yang masih memakai kata ‘melawan pemerintah pusat’ daripada memilih padanan kata lain yang lebih smooth dan elegan.

Intinya, menurut Alkaf, tidak ada upaya serius, terutama secara politik, untuk membangun narasi baru setelah perang. "Menjelang pileg begini malah menjadi isu praktis bagi mantan pejuang atau partainya berkampanye, usai pileg isu ini redup dan tanpa diperjuangkan," tambahnya.

"Saya kira inilah pekerjaan rumah kita dalam memahami dan menyerap makna perdamaian, yang seharusnya tidak hanya berhenti kepada upacara belaka. Namun lebih dari itu, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun rasa memiliki perdamaian dan membangun narasi baru setelah perang. Hal yang mesti dilakukan dengan serius, demi masa depan bersama masyarakat Aceh," pungkas pengagum Bung Karno ini.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.