21 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Perkara Korupsi Pengadaan Ternak: Mantan Kepala DKPP Ini Disidang Besok

...

  • PORTALSATU
  • 07 August 2018 11:30 WIB

Ilustrasi pengadaan bantuan ternak. @ist/net
Ilustrasi pengadaan bantuan ternak. @ist/net

BANDA ACEH – Pengadilan Tipikor Banda Aceh dijadwalkan menggelar sidang perdana perkara korupsi pengadaan ternak bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2014 senilai Rp14,5 miliar yang merugikan keuangan negara Rp8,1 miliar lebih, Rabu, 8 Agustus 2018 (besok).

Informasi diperoleh portalsatu.com, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mendaftarkan perkara korupsi itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh, 31 Juli 2018. Perkara korupsi yang didaftarkan itu menjerat Rz (mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian/DKPP Lhokseumawe/pengguna anggaran), DH (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK), dan IM (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Pengadaan Ternak di DKPP tahun 2014).

“Ketiganya akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU, 8 Agustus 2018. Mereka disidang terpisah karena dalam perkara itu memiliki peran masing-masing sebagai pengguna anggaran, PPTK dan PPK,” kata Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., melalui Ketua Tim JPU, Fery Ihsan, S.H., kepada portalsatu.com, Senin, 6 Agustus 2018, sore.  

Fery menyebutkan, saat ini Rz, DH, dan IM berstatus tahanan hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh. Rz dan IM ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kajhu, dan DH (perempuan) di Rutan Lhoknga, Aceh Besar (Rutan khusus perempuan). “Hakim sudah menetapkan penahanan ketiga terdakwa untuk 30 hari sejak berkas perkara yang kita daftarkan diterima dan ditetapkan jadwal sidang perdana,” ujar Fery yang juga Kasi Pidana Khusus Kejari Lhokseumawe didampingi Kasi Intelijen, Miftahuddin, S.H.

Diberitakan sebelumnya, kejaksaan langsung menahan tiga tersangka setelah diserahkan penyidik Polres Lhokseumawe kepada pihak Kejari Lhokseumawe di Kantor Kejati Aceh, di Banda Aceh, Kamis, 26 Juli 2018. Tiga tersangka itu Rz, DH dan IM. Saat terjadi kasus itu, DH dan IM merupakan bawahan alias “anak buah” Rz di DKPP Lhokseumawe.

Kasus pengadaan/penyaluran bantuan ternak bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2014--yang dananya dialokasikan melalui DKPP senilai Rp14,5 miliar, berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh merugikan negara Rp8,1 miliar lebih. (Baca: Jaksa Tahan Kepala DKPP Lhokseumawe dan Dua ‘Anak Buahnya’)

Beberapa hari setelah ditahan, Rz diberhentikan dari jabatan Kepala DKPP oleh Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya. Wali kota menunjuk Riza Irwan, Sekretaris DKPP Lhokseumawe menjadi Pelaksana Tugas (Plt.) kepala dinas tersebut. Hal itu dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lhokseumawe, M. Nur.[](idg)  

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.