13 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Perkara Korupsi Pengadaan Ternak: Pengacara Rizal dan Dahlina Sebut Keterlibatan Pejabat Ini

...

  • PORTALSATU
  • 08 December 2018 09:00 WIB

Akhyar. Foto: Khairul Anwar
Akhyar. Foto: Khairul Anwar

BANDA ACEH - Penasihat hukum (pengacara) terdakwa Rizal dan Dahlina, Akyar, S.H., menyatakan, kedua kliennya itu tidak bersalah dalam perkara korupsi pengadaan ternak bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2014.  

Akyar menyampaikan itu saat membacakan nota pembelaan terdakwa Rizal (mantan Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian/DKPP Lhokseumawe), dan terdakwa Dahlina (mantan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK DKPP), dalam sidang di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Jumat, 7 Desember 2018, sore.

Menurut Akhyar, pihak DKPP Lhokseumawe hanya mengusulkan anggaran pengadaan ternak Rp2 miliar. Namun, kata dia, kemudian muncul perencanaan anggaran yang dibuat di luar usulan DKPP, sehingga totalnya menjadi Rp14,5 miliar. Akhyar menyebutkan, yang membuat perencanaan anggaran di luar DKPP ialah T. Adnan, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sekaligus Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Kota/Daerah (TAPK/TAPD) Lhokseumawe saat itu.

“RKA (rencana kerja anggaran) itu dibuat oleh Kepala DPKAD, tidak dibuat oleh kepala dinas terkait (DKPP). Ketika RKA diserahkan ke dinas, kepala dinas sempat syok, karena pada pengusulan tahap awal dinas hanya mengusulkan 2 miliar. Kok tiba-tiba anggaranya bertambah jadi Rp14,5 miliar,” kata Akhyar menjawab portalsatu.com usai sidang itu.

Selain itu, kata Akhyar, tiba-tiba sudah ada nama-nama rekanan dan penerima bantuan ternak tersebut. Setelah bantuan ternak itu diserahkan kepada masyarakat, kata dia, ada yang ditarik kembali oleh rekanan dan anggota dewan pada tahun 2014.

“Di antara bantuan itu, ada yang hanya diberikan uang kepada ketua kelompok, ada pula bantuan itu yang tepat (tidak fiktif). Dan ada juga bantuan itu yang ditarik kembali oleh rekanan dan anggota dewan,” tegas Akhyar.

Oleh karena itu, Akhyar menyatakan, pihak DKPP tidak bersalah dalam pengadaan bantuan ternak tersebut. "Masalah ini pihak dinas secara hukum tidak terlibat. Yang terlibat adalah pihak lain yang mengambil keuntungan. Dinas hanya menjalankan tugas. Penegak hukum harus membongkar keterlibatan, baik rekanan maupun anggota dewan yang mengambil balik bantuan itu," tegas dia.[]

Penulis: Khairul Anwar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.