29 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Perkara Pelecehan Seksual: Ini Vonis Mahkamah Syariah Terhadap Oknum Mantan Pimpinan Pesantren

...

  • Fazil
  • 30 January 2020 16:20 WIB

Sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe terhadap terdakwa AI, 30 Januari 2020. Foto: Fazil/portalsatu.com
Sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Lhokseumawe terhadap terdakwa AI, 30 Januari 2020. Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe menjatuhkan vonis terhadap terdakwa berinisial AI (45) dan MY (26), oknum mantan pimpinan pesantren dan guru ngaji, terkait perkara dugaan pelecehan seksual terhadap santri (anak) di bawah umur di salah satu pesantren. Terdakwa AI divonis 190 bulan, dan MY 160 bulan pidana penjara.

Vonis itu dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Lhokseumawe dalam sidang terbuka untuk umum, Kamis, 30 Januari 2020. Sidang tersebut dipimpim Hakim Ketua, Drs. Azmir, S.H., M.H., didampingi Hakim Anggota, Drs. Ahmad Luthfi, dan Drs. Kamaruddin Abdullah. Terdakwa AI dan MY turut didampingi Penasihat Hukumnya, Armia, S.H., M.H., Khairil Fadri, S.H., M.H., Muzakir, S.H., Al Kausar, S.H., dan Ade Oscar, S.H. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lhokseumawe, dihadiri Syahril, S.H., M.H.

JPU Syahril kepada para wartawan usai sidang itu menyebutkan, dalam putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah menyatakan terdakwa AI dan MS terbukti bersalah melanggar pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, juncto (jo) pasal 65 ayat (1) KUHPidana. Hal itu sesuai dengan tuntutan JPU.

Menurut Syahril, putusan majelis hakim terhadap terdakwa AI 190 bulan pidana penjara. Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa AI dihukum 200 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Sedangkan untuk terdakwa MY, JPU menuntut dihukum 170 bulan, dan hakim memvonis yang bersangkutan 160 bulan pidana penjara.

Syahril menyebutkan, dalam putusan hakim itu, kedua terdakwa juga dihukum membayar restitusi masing-masing 30 gram emas kepada korban pelecehan seksual. “Restitusi itu dilakukan setelah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht," ungkapnya.

“Putusannya itu alternatif. Artinya, boleh dicambuk ataupun hukuman penjara. Kita menilai hukuman penjara sangat tepat kepada terdakwa guna menghindari terjadinya pengulangan dari tindak pidana atau jarimah tersebut. (Terdakwa) tidak dilakukan cambuk, karena ini alternatif. Kalau kita sudah memilih hukuman penjara maka itu yang dijalankan," ujar Syahril.

Namun, kata Syahril, hakim tidak mempertimbangan tuntutan JPU terhadap terdakwa AI yakni "Menjatuhkan uqubat ta'zir tambahan berupa pencabutan izin dan pencabutan hak terdakwa untuk mengajar pada lembaga pendidikan dayah (pesantren) selama 224 bulan yang mulai berlaku sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap". Sedangkan tuntutan JPU kepada terdakwa MY yang tidak dipertimbangkan hakim yaitu berupa uqubat ta'zir tambahan berupa pencabutan izin dan haknya untuk mengajar pada lembaga pendidikan pesantren selama 194 bulan yang mulai berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Syahril menambahkan, pihaknya akan mempelajari secara seksama terhadap salinan putusan yang telah dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Syariah. “Dalam waktu satu minggu ke depan kita akan menentukan sikap (menerima atau mengajukan banding atas putusan itu). Nanti kita akan menyiapkan kontra memori banding (jika terdakwa mengajukan banding). Pada intinya kita mempelajari terlebih dahulu secara seksama putusan dari mahkamah," tuturnya.

Sementara itu, penasihat hukum kedua terdakwa, Armia, mengatakan pihaknya menyatakan banding atas putusan tersebut. “Karena putusan hakim yang tercermin dari pertimbangan hukumnya itu sangat jauh dari fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, kita melakukan banding, walaupun satu hari pun (pidana penjara) divonis kita akan banding. Ini bukan masalah ringan atau berat," kata Armia kepada para wartawan usai sidang di Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

Seperti diketahui, personel Polres Lhokseumawe mengamankan oknum pimpinan pesantren berinisial AI (45) dan guru ngaji berinisial MY (26) pada Juli 2019 lalu lantaran diduga melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah santri yang masih di bawah umur. Kasus tersebut terjadi di pesantren yang dipimpin AI di Lhokseumawe. Pemilik yayasan pesantren tersebut kemudian memberhentikan AI dari jabatan pimpinan dayah itu.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.