10 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Permohonan Ditolak, Kuasa Hukum Bintang-Salmaza Laporkan Panwaslih ke DKPP

...

  • SUDIRMAN
  • 22 May 2018 23:30 WIB

Kuasa Hukum Affan Alfian Bintang - Salmaza, Mohd. Syafrijal Bako. @istimewa
Kuasa Hukum Affan Alfian Bintang - Salmaza, Mohd. Syafrijal Bako. @istimewa

SUBULUSSALAM - Kuasa Hukum pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, S.E., - Drs. Salmaza, MAP., Mohd. Syafrijal Bako, S.H., akan melaporkan Komisioner Panwaslih ke DKPP karena menolak permohonan sengketa surat 28/71/Panwaslih KSS/V/2018.

"Hari ini Panwaslih resmi mengeluarkan surat tentang  tidak dapat diterima permohonan sengketa dari kuasa hukum pasangan calon nomor urut 5. Karena itu, kami akan melaporkan komisioner (anggota) Panwaslih Ke DKPP," kata Syafrijal Bako dalam siaran pers dikirim kepada portalsatu.com, Selasa, 22 Mei 2018, malam.

Robet panggilan akrab Syafrijal Bako menyebutkan, laporan yang tidak dapat diregister dalam sengketa di Panwaslih tertera pada pasal 14 ayat (5) PERBAWASLU RI Nomor 15 Tahun 2017. Menurut Robet, dalam pasal tersebut menerangkan bahwa permohonan yang tidak dapat diregister karena adanya sifat kedaluwarsa jika pemohon tidak melengkapi berkas/dokumen permohonnanya dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam peraturan tersebut.

"Bukan karena perkara tersebut telah disidangkan seperti alasan Panwaslih. Atau adanya pembuktian yang tidak dapat dibuktikan oleh pihak terkait pada sidang sengketa sebelumnya," ujar Robet.

Robet mengatakan, tindakan Panwaslih menolak permohonan sengketa dari paslon nomor urut 5, bertentangan dengan aturan Perbawaslu tentang laporan yang tidak dapat diregister.

Menurut  Robet, permohonan dalam sengketa sebelumnya adalah khusus Surat Keputusan KIP Subulussalam Nomor 40. Sedangkan pemohon perkara baru, diajukan paslon nomor urut 5, menyangkut ketidakpastian hukum jadwal kampanye atas ditetapkannya kembali surat KIP Nomor 20.

Robet menjelaskan, hal tersebut salah satu objek sengketa proses pemilihan yang tertuang di dalam pasal 4 ayat (1) poin a, b dan c. Seharusnya, kata dia, Panwaslih melakukan sidang terlebih dahulu kemudian memutuskan. "Bukan menolak perkara yang notabenenya adalah domain dari Panwaslih Kota Subulussalam," ungkapnya.

Kuasa hukum Bintang-Salmaza itu menduga adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Panwaslih Subulussalam dalam mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan paslon nomor 2 dan 3. 

"Karena putusan Panwaslih dalam perkara sebelumnya tidak ada dasar hukum dan fakta hukum yang telah dilanggar oleh pihak terkait maupun pihak KIP Subulussalam," ujar Robet. "Namun anggota Panwaslih tetap bertahan dengan tanpa dasar mengabulkan permohonan dari permohon tersebut," katanya.

Menurut Robet, ada banyak dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh pihak Panwaslih Subulussalam terhadap ketidaknetralan sebagai penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, kuasa hukum Bintang-Salmaza ini akan melaporkan anggota Panwaslih Subulussalam ke DKPP di Jakarta tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Hal itu diatur dalam BAB III pedoman perilaku penyelenggara Pemilu Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 2 Tahun 2017.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.