21 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pernyataan Dirjen PAD Kemendagri Soal Aceh Dinilai Asbun

...

  • portalsatu.com
  • 29 July 2020 08:30 WIB

Kepala Divisi Kosntitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Mulana
Kepala Divisi Kosntitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Mulana

Jika Pemerintah Aceh tetap ngotot melawan keputusan sidang paripurna dengan tetap melaksanakan proyek yang dibatalkan dalam paripurna itu, DPRA harus lebih tegas bersikap, karena UU memberikan penegasan sikap itu dalam interpelasi dan angket.

BANDA ACEH -- Pernyataan  Direktur Perencanaan Anggaran Daerah (PAD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Arsan A. Latief tentang proyek multiyears di Aceh dinilai asal bunyi (asbun). Arsan mengatakan bahwa tidak ada pihak manapun yang dibolehkan mengutak-atik Anggara Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Pernyataan Arsan itu oleh Kepala Divisi Konstitusi Koalisi NGO HAM Aceh, Muhammad Reza Mulana sebagai pernyataan menyesatkan, terkesan tidak mengerti aturan perencaaan dan kaitannya dengan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Menurutnya, pernyataan “utak-atik” bukan kata yang tepat untuk dimunculkan.

“Perlu diingat bahwa keputusan tertinggi di DPRA dalam bentuk kesepakatan atau kesepahaman antara lembaga eksekutif dan legislatif ada di sidang paripurna sebagai sidang keputusan tertinggi lembaga legislatif untuk menerbitkan keputusan secara kelembagaan,” jelas Reza Maulana melalui siaran pers, Selasa, 28 Juli 2020.

Menurut Reza Maulana, apa yang dilakukan DPRA bukanlah “utak-atik” tetapi menyeleraskan ketentuan yang ada sehingga segala keputusan diterbitkan harus berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

“Penganggaran kegiatan tahun jamak yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan dewan yang telah dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan agar dapat dikatakan keputusan sah dari lembaga legislatif yang yang harus dilakukan untuk menindaklanjutinya adalah melaksanakan paripurna untuk mengesahkan MoU tersebut menjadi keputusan sah lembaga DPRA. Sehingga karena hal tersebut tidak dilakukan maka tidak dapat dikatakan bahwa DPRA secara kelembagaan telah menyetujui proyek multiyears itu. Artinya keputusan DPRA yang membatalkan pelaksanaan proyek multiyears tersebut adalah tepat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Selain itu Koalisi NGO HAM Aceh juga meminta kepada Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin jangan hanya melakukan pengawasan-pengawasan saja, harus jelas dan tegas sikapnya. Jika Pemerintah Aceh tetap ngotot melawan keputusan sidang paripurna dengan tetap melaksanakan proyek yang dibatalkan dalam paripurna itu, DPRA harus lebih tegas bersikap, karena UU memberikan penegasan sikap itu dalam interpelasi dan angket, sehingga tidak terkesan seperti yang terjadi selama ini, bahwa DPRA terkesan tidak punya power untuk melaksanan tugas pengawasannya tersebut.

Jika Plt. Gubernur Aceh tetap ngotot melaksanakan proyek tersebut dan mengangkangi keputusan Rapat Paripurna DPRA, maka tugas pengawasan yang harus dilakukan secara tegas adalah menerapkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf d UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Kepala daerah diberhentikan.

“Dalam pasal 67 huruf b UU Pemda yaitu menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dasar tidak mentaati Keputusan DPRA sebagai lembaga pengawas adalah bentuk ketidakpatuhan hukum atau tidak mentaati ketentuan peraturan perundang undangan, sehingga dapatlah DPRA melaksanakan fungsi pengawasannya secara maksimal dan tidak hanya gertak sambal dengan menggunakan hak Interpelasi maupun angket untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,” pungkasnya.[rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.