22 June 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Persoalan RAPBK 2018, Bupati Menunggu Petunjuk Gubernur

...

  • PORTALSATU
  • 10 March 2018 18:00 WIB

Ilustrasi RAPBD (RAPBK). @ANTARA
Ilustrasi RAPBD (RAPBK). @ANTARA

LHOKSEUMAWE – Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2018 sampai saat ini belum ditetapkan menjadi qanun. Pasalnya, eksekutif dan legislatif Aceh Utara gagal mencapai kesepakatan meskipun sudah beberapa kali pertemuan membahas anggaran untuk pembayaran utang tahun 2017 senilai Rp173,71 miliar lebih.

Bupati Aceh Utara kemudian melaporkan persoalan tersebut kepada Gubernur Aceh pada pengujung Februari 2018. Saat ini, bupati masih menunggu petunjuk gubernur untuk mempercepat penetapan RAPBK Aceh Utara. Hal ini menunjukkan, belum jelas kapan anggaran Aceh Utara 2018 dapat dicairkan, termasuk untuk membayar utang tahun 2017 kepada pihak ketiga Rp73 miliar lebih.     

Informasi dihimpun portalsatu.com, 10 Maret 2018, menyebutkan, Bupati Aceh Utara sudah menyurati Gubernur Aceh tanggal 27 Februari 2018, perihal pemberitahuan hasil tindak lanjut evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK 2018.

Dalam surat itu, bupati menjelaskan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah, yaitu menjalin komunikasi dengan Panitia Anggaran DPRK, dan dilaksanakan rapat pada 22 dan 26 Februari 2018. Selain itu, Inspektorat Aceh Utara sudah memverifikasi sisa Surat Perintah Membayar (SPM) yang belum dibayarkan tahun anggaran 2017 senilai Rp173,71 miliar lebih. Bupati menyebutkan, hasil verifikasi tersebut sudah disampaikan kepada Pimpinan DPRK. (Sisa SPM itu merupakan utang Pemerintah Aceh Utara, red)

Berikutnya, bupati menyebutkan, pihaknya sudah merasionalisasi pendapatan daerah senilai Rp86 miliar lebih sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 tahun 2017. Selanjutnya, menghilangkan pinjaman daerah Rp71,67 miliar lebih.

Baca juga: Rencana Pinjaman Daerah Rp71 Miliar, Bupati Minta Persetujuan Dewan

Masih dalam surat tersebut, bupati menyebutkan, pihaknya sudah merasionalkan belanja daerah dari beberapa program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk mengakomodir sisa SPM tahun 2017.

Bupati menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah/Kabupaten (TAPK) dan Panitia/Badan Anggaran atau Banggar DPRK pada prinsipnya setuju dianggarkan kembali sisa SPM tahun anggaran 2017 pada tahun 2018, tapi dilakukan secara bertahap.

Menurut bupati, Banggar DPRK tidak setuju dikuranginya belanja pada beberapa program dan kegiatan tahun anggaran 2018. Namun, dalam surat itu, bupati tidak menyebutkan, mengapa Banggar DPRK tidak setuju.

Dalam surat tersebut, bupati menyampaikan, hasil rasionalisasi pada pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah masih terjadi defisit terbuka yang tidak ada sumber pembiayaannya. “Untuk menghindari terjadi defisit terbuka yang tidak ada sumber pembiayannya, maka kami harus mengurangi belanja daerah dari beberapa program dan kegiatan tahun anggaran 2018,” bunyi surat bupati kepada gubernur.

Bupati menyampaikan, “Dari uraian tersebut di atas sampai saat ini belum adanya kesepakatan untuk penetapan Rancangan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018. Untuk itu kami mohon petunjuk dan arahan Bapak (Gubernur, red) untuk mempercepat proses penetapan Rancangan APBK Aceh Utara tahun anggaran 2018”.

Lihat pula: Rapat Banggar Dewan dan TAPK Belum Capai Titik Temu, Ini Kata Ayahwa

Tembusan surat Bupati Aceh Utara kepada Gubernur Aceh turut disampaikan ke Mendagri c/q. Dirjen Bina Keuangan Daerah, dan Menkeu c/q. Dirjen Perimbangan Keuangan.

Sekretaris Kabupaten Aceh Utara, Abdul Aziz, berulang kali dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Sabtu siang sampai sore, tidak tersambung. Sementara Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Aceh Utara, T. Nadirsyah, mengatakan, sejauh ini belum ada balasan surat dari Gubernur Aceh terhadap surat bupati tersebut. Informasi diperoleh Nadirsyah, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, masih berada di luar daerah. Hal itu juga disampaikan satu sumber portalsatu.com di Pemerintah Aceh.

“Bapak Bupati masih menunggu petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur (untuk mempercepat penetapan RAPBK Aceh Utara 2018),” kata Nadirsyah menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Sabtu, sekitar pukul 14.50 WIB.

Ditanya program/kegiatan apa saja yang dikurangi dalam anggaran belanja tahun 2018 untuk mengakomodir sisa SPM 2017, Nadirsyah mengatakan, kegiatan fisik bersumber dari APBK murni tidak ada lagi. “Karena Pemerintah Aceh Utara memprioritaskan pembayaran utang, dan diharapkan dapat diselesaikan semuanya tahun ini,” ujar Nadirsyah.

Menurut Nadirsyah, anggaran tahun 2018, termasuk untuk pembayaran utang kepada pihak ketiga dan honorarium geuchik jatah tahun 2017, akan dicairkan paling lambat pada awal April 2018. “Sekarang tinggal menunggu petunjuk dari Bapak Gubernur, setelah itu langsung diproses sesuai ketentuan berlaku. Mungkin akhir Maret atau paling telat awal April sudah bisa mulai dicairkan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Banggar DPRK Aceh Utara, Anzir, S.H., menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Sabtu sore, mengatakan, pihaknya akan duduk kembali dengan eksekutif membahas anggaran untuk pembayaran utang. Meskipun bupati sudah meminta petunjuk gubernur, kata dia, Banggar DPRK dan eksekutif Aceh Utara tetap bisa menggelar rapat lanjutan untuk menyelesaikan pembahasan persoalan anggaran terkait pembayaran utang.

Namun, Anzir mengakui, sejauh ini belum ditentukan jadwal pertemuan lanjutan kedua belah pihak. “Kita akan duduk kembali. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara ini,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam surat ditandatangani Sekda Aceh, Dermawan atas nama gubernur, kepada Bupati dan Ketua DPRK tanggal 19 Februari 2018, disebutkan, hasil evaluasi RAPBK Aceh Utara tahun 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh bersifat final dan wajib ditindaklanjuti, serta perlu untuk dikomunikasikan dengan baik antara pihak Pemkab dengan DPRK.

Dalam surat perihal tindak lanjut evaluasi Gubernur Aceh terhadap RAPBK 2018 itu, Bupati dan Pimpinan DPRK Aceh Utara juga diminta melakukan upaya percepatan penetapan APBK 2018 dan memastikan pelaksanaan tindaklanjutnya sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh.

Selain itu, sisa SPM yang belum dibayarkan tahun 2017 harus terlebih dahulu diverifikasi dan/atau evaluasi oleh Inspektorat Aceh Utara. Gubernur mengingatkan, dalam pelaksanaan verifikasi itu, supaya memprioritaskan terlebih dahulu penyelesaian pembayaran untuk belanja pihak ketiga Rp73,389 miliar lebih, rapel gaji PNS Rp3,478 miliar lebih, pembayaran ADG dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan III dan IV Rp61,584 miliar lebih, serta sisa carry over tambahan penghasilan guru PNSD sesuai PP Nomor 30 Tahun 2015 Rp7,460 miliar lebih, dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang APBK Tahun Anggaran 2018.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.