12 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Pertemuan Tim Korsupgah KPK dan Wali Kota Banda Aceh Bahas Ini

...

  • PORTALSATU
  • 13 March 2018 23:30 WIB

@Humas Setda Banda Aceh
@Humas Setda Banda Aceh

BANDA ACEH – Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Wilayah Sumbagut melakukan pertemuan dengan Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman, di Balai Kota, Selasa, 13 Maret 2018.

Dari Tim Korsupgah KPK Wilayah Sumbagut dihadiri Yuliawan dan Ardiansyah. Sementara Wali Kota Aminullah Usman didampingi Sekda, Bahagia, Asisten Administrasi Umum, Tarmizi Yahya, Inspektur Inspektorat, Ritasari Pujiastuti, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kota (BPKK) Banda Aceh, Purnama Karya. 

Dalam pertemuan ini, tim KPK mendorong Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pilot project dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi. KPK menilai Pemko Banda Aceh sudah melakukan upaya pengelolaan keuangan dengan baik melalui proses perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan Aplikasi e-Budgeting (gabungan dari Aplikasi e-Musrenbang dan iRen). KPK juga memberikan apresiasi terhadap aplikasi e-Kinerja dan layanan perizinan online. 

Yuliawan meminta agar daerah lain khususnya di Aceh dapat menjadikan Banda Aceh sebagai rujukan di bidang pengelolaan keuangan, pelayanan perizinan serta pengelolaan kinerja pegawai. "Saya pikir daerah-daerah yang lain, terutama di wilayah Aceh dapat menjadikan Banda Aceh sebagai daerah tujuan studi. Banyak aplikasi milik Pemko Banda Aceh yang bisa diadopsi. Untuk apa jauh-jauh kalau di Banda Aceh ada, kan bisa menghemat anggaran," katanya.

Tim KPK juga mendorong Pemko Banda Aceh untuk melakukan penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau lazimnya disebut Inspektorat. Adapun penguatan itu dilaksanakan dalam bidang kemandirian, penguatan organisasi dan peningkatan kualitas SDM APIP. Hal ini agar peran APIP ke depan lebih optimal dalam pencegahan area rawan korupsi yang mungkin timbul.

Wali Kota Aminullah menyampaikan bahwa Pemko Banda Aceh sangat terbuka bagi siapapun. "Kami membuka diri kepada semua daerah untuk dapat mengadopsi aplikasi yang ada di Banda Aceh secara gratis atas dasar semangat saling berbagi pakai," ujarnya.

Aminullah meminta seluruh jajaran Pemko Banda Aceh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar berpegang pada peraturan perundang-undangan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) berlaku, sehingga tidak tersangkut masalah hukum.[](rel)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.