22 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Petani Miskin, Kesadaran Kelas dan Predator Anggaran'

...

  • MUDIN PASE
  • 20 February 2019 09:00 WIB

Muhammad Mirza Ardi. Foto istimewa
Muhammad Mirza Ardi. Foto istimewa

BANDA ACEH - Intelektual Poros Darussalam, Muhammad Mirza Ardi, menilai penyebab petani di Aceh miskin karena masalah kultural. Yakni etos kerja petani di Aceh rendah, tapi gaya hidup mereka mahal. 

"Beberapa studi tahun 1980-an ada yang membandingkan petani Aceh dengan petani asal luar Aceh (imigran). Ternyata petani imigran lebih giat bekerja dan gemar menabung, sehingga hidup mereka lebih sejahtera. Tentu saja kesimpulan penelitian ini bisa didebat, tapi fenomena ini memang ada," ungkap Mirza Ardi kepada portalsatu.com, minggu lalu.

Dia menjelaskan, dimensi ekonomi-politik dalam persoalan agraria di Aceh, yakni tidak adanya kesadaran kelas di kalangan petani Aceh. "Ini bisa dilihat dari fakta lapangan bahwa tidak ada perkumpulan petani yang solid, kokoh, mandiri, dan militan di Aceh," tegas peneliti di Pusat Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya (PPISB) Unsyiah ini dengan fokus pada Critical Public Policy

Organisasi petani memang ada, tapi lemah dan tidak terorganisir dengan baik. Bahkan, kata Mirza, ada beberapa organisasi petani justru berafiliasi dengan elite penguasa. Akibatnya, tidak ada demonstrasi petani besar-besaran saat uang APBA digunakan elite penguasa untuk membeli mobil dinas yang mewah.

"Sementara irigasi atau benih untuk petani tidak ada yang peduli. Petani gagal panen karena kekeringan dikatakan secara gampang disebabkan faktor alam. Tak ada usaha gigih dari pemerintah untuk berinovasi membangun sistem pengairan yang mantap atau melakukan hujan buatan," jelas Mirza dengan nada prihatin

Mirza menyebutkan, kekosongan ‘kesadaran kelas’ petani inilah yang membuat kelas penguasa bisa seenaknya melupakan nasib petani. "Toh, petani tak akan melawan. Anggaran lebih banyak dihabiskan untuk membangun infrastruktur yang menguntungkan kontraktor bangunan. Ini terjadi karena banyak dari politisi Aceh memang kontraktor atau memiliki hubungan dekat dengan kontraktor," ungkapnya.

"Berbeda dengan kelas petani, penguasa Aceh tak memiliki kepentingan untuk menghabiskan anggaran untuk para petani. Oleh karena itu, kelas petani yang lemah dan tidak kritis justru menguntungkan elite penguasa dan predator anggaran. Bahkan demi kepentingan mereka, kelas petani perlu dibuat lemah dan terpecah secara politik," ujar dosen Sosiologi Politik dan HAM di UIN Ar-Raniry dan Sosiologi Hukum Unsyiah ini.

Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat petani di Aceh tidak memiliki ‘kesadaran kelas’? Alasan utamanya, menurut Mirza, adalah karena ide-ide kritis-progresif tidak hidup di masyarakat Aceh, terutama di masyarakat bawah. 

"Tak ada narasi di kalangan petani bahwa mereka miskin bukan karena takdir mereka miskin, tapi karena struktur kekuasaanlah yang membuat mereka miskin. Mereka miskin karena dilupakan penguasa dan mereka dilupakan karena mereka lemah secara politik. Mereka, sebagai pemilik sah negeri ini, terasing dari kebijakan-kebijakan anggaran dan publik yang diambil elite penguasa," kritik Mirza.

Mirza mengatakan, narasi ide yang dominan di Aceh ada dua, yakni narasi agama dan narasi etno-nasionalisme. Pengusung dua narasi itu pun sama sekali tidak menghidupkan kesadaran kelas di kalangan petani. "Para agamawan menghidupkan sentimen keagamaan dan mobilisasi massa untuk hal-hal tidak substantif seperti memegang tongkat saat khutbah Jumat".

"Seolah-olah rakyat miskin karena tidak atau kurang taat. Tak ada khutbah atau ceramah yang menggelorakan semangat perlawanan terhadap elite yang korup dan yang tak peduli terhadap para petani," tegas Mirza.

Sementara golongan etno-nasionalis memobilisasi emosi massa untuk soal seperti bendera, lambang, atau himne Aceh. Tak ada narasi bahwa harkat dan martabat Aceh berdiri tegak jika petaninya mandiri dan pemimpinnya peduli pada nasib petani. 

"Tak ada orasi bahwa kejayaan Aceh ditentukan oleh kelas petani yang makmur, atau jika Aceh telah menjadi daerah agro-industri dan pengekspor hasil olah pertanian," pungkas magister bidang Public Policy and Management lulusan The University of Melbourne, Australia itu.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.