15 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Politikus Ini Minta Pemerintah Subulussalam Pro Terhadap Kesetaraan Gender

...

  • SUDIRMAN
  • 12 October 2018 18:00 WIB

Ketua DPD PAN Subulussalam, Dewita Karya. @istimewa
Ketua DPD PAN Subulussalam, Dewita Karya. @istimewa

SUBULUSSALAM - Pemerintah Kota Subulussalam diharapkan memuat program-program yang pro terhadap kesetaraan gender dengan melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan perencanaan program melalui Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena).

Hal ini disampaikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Subulussalam, Dewita Karya, menjelang pembahasan rancangan APBK 2019. Ia berharap segala kebijakan dan program Pemerintah Kota Subulussalam tahun depan harus ada yang pro terhadap kesetaraan gender. 

"Kita berharap perempuan di Kota Subulussalam dilibatkan dalam kegiatan perencanaan program Musrena," kata Dewita Karya kepada portalsatu.com, Jumat, 12 Oktober 2018.

Menurut Dewita, program pro kesetaraan gender sudah selayaknya direalisasikan di Bumi Sada Kata ini, apalagi Kota Subulussalam telah memiliki qanun soal pengarusutamaan gender Nomor 21 Tahun 2010. 

"Namun hal ini perlu didorong kembali agar bisa diimplementasikan, dengan membuat program-program  kesetaraan gender pada APBK 2019," ungkapnya.

Jika menilik ke belakang, kata Dewita, perempuan di Kota Subulussalam pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrena pada tahun 2012. Namun itu hanya berlaku satu kali, selanjutnya perempuan tidak pernah dilibatkan lagi sampai sekarang.

"Miris kita melihatnya, padahal qanun pengarusutamaan gender telah ada. Ke depan kita berharap kaum perempuan kembali dilibatkan," kata Dewita.

Dewita menilai, dengan adanya perencanaan dan program responsif gender diharapkan dapat mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan terhadap akses, kontrol dan partisipasi dalam pembangunan. 

"Supaya ada keadilan baik laki-laki dan perempuan dalam penerimaan manfaat pembangunan," ujar Dewita.

Untuk merealisasikan program tersebut di tahun 2019 mendatang, kata Dewita perlu komitmen pemerintah selaku  pengambil keputusan untuk mengakomodir program-program yang pro terhadap kesetaraan gender.

Dewita mencontohkan, pembangunan fasilitas publik seperti kantor harus memerhatikan kebutuhan perempuan, dengan menyediakan sarana untuk wanita hamil, menyusui dan lainnya.

“Masih banyak lagi contoh program pro gender yang perlu didorong dan harus memerhatikan kebutuhan kaum perempuan," pungkas Dewita.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.