26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Program JKN-KIS, Kejati Aceh Ajak Optimalkan Koordinasi Antarlembaga

...

  • portalsatu.com
  • 24 June 2019 11:30 WIB

Foto: istimewa/dok. BPJS Kesehatan
Foto: istimewa/dok. BPJS Kesehatan

Banda Aceh – Dalam rangka meningkatkan Penegakan Hukum dan Kepatuhan Badan Usaha untuk mendaftar ke Program JKN-KIS tahun ini, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumut dan Aceh kembali melaksanakan Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Aceh, Kamis (20/6).

Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Kejaksaan Tinggi Aceh ini dihadiri oleh anggota forum dari unsur Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

“Terhadap badan usaha yang tidak patuh walaupun telah diserahkan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Kami berharap juga agar koordinasi antarlembaga terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perizinan terus dilakukan,” kata Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Aceh selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN), A. Jazuli saat membuka forum tersebut.

Ia mengingatkan bahwa pentingnya kontribusi dari seluruh masyarakat termasuk badan usaha untuk keberlangsungan Program JKN-KIS. 

“Kalau tidak ada kontribusi dari masyarakat mungkin Program JKN-KIS ini tidak dapat berlangsung lama. Untuk itu saya mengajak kepada semuanya untuk mendukung keberlangsungan program ini,” tambahnya.

Harapan lainnya ia ungkapkan adalah dengan adanya Program JKN-KIS angka masyarakat yang sakit bisa menurun. Menurut, hal ini salah satu faktor yang juga dapat mendukung keberlangsungan Program JKN_KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Sementara itu Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Mariamah mengatakan saat ini masih ada 16 % masyarakat yang belum patuh untuk mendaftar. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota forum yang selama ini telah membantu dalam hal pemberian data badan usaha beserta data karyawannya dan membantu dalam hal pengawasan.

“Program JKN-KIS ini adalah amanat undang-undang, namun saat ini masih ada 16% masyarakat yang belum patuh untuk mendaftar. Sedangkan khusus untuk badan usaha masih ada yang belum sama sekali mendaftar, ada yang telah mendaftar namun tidak dilaporkan karyawannya secara benar dan akurat serta tidak patuhnya dalam membayar iuran,” ungkapnya.

Asisten Deputi Direksi Bidang Monitoring dan Evaluasi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut dan Aceh, Sari Quratul Ainy dalam paparan materinya menyampaikan pada Selasa (18/6) telah menyerahkan SKK kepada Kejaksaan Negeri 5 Kab/kota di Aceh terhadap 49 badan usaha yang tidak patuh.

“Terima kasih kepada pihak kejaksaan baik itu Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri berkat dukungan selama ini dalam penegakan hukum dan kepatuhan, kami telah menyerahkan 49 badan usaha melalui SKK untuk dapat ditindaklanjuti,” ucapnya.[](adv)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.