26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Proyek Fisik Belum Ditender karena Dewan tak Kawal Kinerja Pemko Lhokseumawe'

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 18 May 2019 23:00 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE - Kalangan elemen sipil menyayangkan sampai saat ini belum ditenderkan proyek-proyek fisik bersumber dari APBK Lhokseumawe tahun 2019. Kondisi ini dinilai terjadi lantaran DPRK terkesan luput mengawasi kinerja Pemko Lhokseumawe.

"Kita harapkan dewan sudah bisa kembali bekerja untuk mengawal kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe setelah sebagian dari anggota dewan disibukkan dengan pemilu. Pemerintah Kota Lhokseumawe terkesan tidak terkawal sehingga kinerjanya lamban seperti persoalan tender tahun ini," ujar Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, kepada portalsatu.com, 18 Mei 2019.

Muslem menilai lahirnya Perpres baru tentang PBJ Pemerintah tidak tepat dijadikan dalih keterlambatan pelaksanaan tender proyek-proyek APBK Lhokseumawe tahun 2019. Keterlambatan itu menunjukkan pihak terkait sebagai pelaksana tidak siap menjalankan tugas dan kewenangannya.

"Keterlambatan ini harusnya bisa dicegah kalau SDM-nya siap. Sistem yang baru diberlakukan itu untuk memudahkan, juga agar prosesnya bisa lebih transparan, lebih berkualitas, dan bukan untuk mempersulit," kata mantan Ketua BEM Unimal itu.

Dia mengingatkan Pemko Lhokseumawe bekerja serius membangun daerah, termasuk mempercepat pelaksanaan tender proyek-proyek fisik sehingga realisasinya tidak menumpuk di akhir tahun seperti sebelumnya. Oleh karena itu, wali kota harus mengevaluasi kinerja dinas-dinas terkait termasuk pihak ULP terkait keterlambatan pelaksanaan tender proyek.

"SDM-nya sebagai pelaksana harus siap. Kita tahu ada banyak anggaran di pemerintah daerah yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, seharusnya itu bisa menjawab tantangan dan persoalan pelaksanaan tender proyek yang seperti ini. Kegiatan-kegiatan pelatihan itu memang harus untuk meningkatkan kualitas SDM, jangan sampai dijadikan sebagai program kegiatan untuk menghabiskan anggaran daerah saja," kata Muslem.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Lhokseumawe sampai saat ini baru menenderkan satu paket kegiatan bersumber dari APBK 2019. Padahal, APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan pada pengujung November 2018.

Pantauan portalsatu.com pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lhokseumawe, 16 Mei 2019 malam, satu paket yang sedang ditender yakni Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jembatan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahapan tender paket kategori jasa konsultansi badan usaha dengan pagu Rp2,5 miliar itu, pengumuman prakualifikasi dan download dokumen kualifikasi,14 – 20 Mei 2019.

Menurut data dilihat portalsatu.com, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2019, dari ratusan paket kegiatan/proyek, lebih 30 di antaranya harus ditender. Di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe lainnya juga terdapat proyek-proyek yang harus ditender. 

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com, 17 Mei 2019, membenarkan sejauh ini baru satu paket jasa konsultansi badan usaha ditender. Sedangkan proyek fisik (pekerjaan konstruksi) dan pengadaan barang belum dilelang.

Tri mengaku hal ini karena persoalan teknis. Menurut Tri, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, pengganti Perpres sebelumnya, dampaknya cukup signifikan terhadap perubahan ketentuan. “Dari aturan itu dibagi sistim yang berjenjang. Dari perencanaan, PPK (pejabat pembuat komitmen) pakek sistim. ULP pakek sistim. Dari Pokja (kelompok kerja) pakek sistim. Semua pakai sistem,” ujarnya.

“Kendalanya, SDM di kita. Kemarin saya ajak pelatihan, sudah, tapi kan mungkin harus adaptasi. Itu permasalahannya. Yang kedua, saya lihat ini lagi gagap terhadap aturan. Jadi, aturan di Perpres itu, satu tahun sebelum pelaksanaan (proyek) fisik itu harus ada perencanaan. Misalnya untuk 2019 harus dibuat perencanaan 2018. Sekarang ini berjejer, gimana coba, harus masuk perencanaan dulu. Aturan teknis itu baru muncul bulan Februari (2019). SDP (Standar Dokumen Pengadaan)-nya dari Kementerian PU baru keluar bulan April kemarin,” kata Tri.

Selain paket di Dinas PUPR tentu ada proyek dari dinas-dinas lain yang harus ditender, tapi mengapa belum dilaksanakan? “Paket-paket lain kendalanya itu tadi, gagap (dengan aturan Perpres baru). Di sini (ULP) ada klinik, pak caranya gimana perbaiki, datang ke klinik, ini caranya,” ujar Kepala ULP itu.

Ditanya berapa orang ‘anak buahnya’ di ULP yang menangani pelelangan, Tri mengatakan delapan orang, dan mereka sudah mengikuti pelatihan. “Selain pelatihan tatap muka, juga ada kelas online. Delapan orang untuk sementara cukup. Untuk ke depan sesuai dengan Tupoksi mungkin (butuh) sekitar 15 orang,” kata Tri.

Tri menambahkan, dalam beberapa minggu ini sudah masuk sekitar 13 dokumen proyek dari sejumlah dinas untuk ditender. “(Dokumen) ini lagi di-review, dicek lagi. Kemudian enggak kalah pentingnya mereka (dinas-dinas) harus masuk ke sistim LPSE, baru kita buka. Insya Allah, 13 dokumen itu minggu depan akan ditayangkan (di LPSE) untuk dilelang. Sebagian besar (paket) dari Dinas PUPR,” ujarnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.