19 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Proyek Fisik Belum Ditender, Mahasiswa Sorot Pemko dan DPRK Lhokseumawe

...

  • Fazil
  • 19 May 2019 16:00 WIB

Muhammad Fadli, Ketua BEM FH Unimal. Foto istimewa
Muhammad Fadli, Ketua BEM FH Unimal. Foto istimewa

LHOKSEUMAWE - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (FH Unimal) menyoroti kinerja Pemko dan DPRK Lhokseumawe. Pemko dinilai bekerja sangat lamban sehingga sampai sekarang belum satu pun proyek fisik dari APBK 2019 yang ditender. Sementara DPRK dianggap lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, sehingga terjadi keterlambatan pelaksanaan tender proyek.

“Kita sangat menyanyangkan dan ini menjadi preseden yang sangat buruk untuk Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2019. Di Dinas PUPR saja, dari lebih 30 proyek yang harus ditender, baru satu paket yang sedang ditender, itupun paket jasa konsultansi badan usaha. Lalu, apa yang dilakukan Pemko Lhokseumawe selama ini, termasuk Dinas PUPR itu,” kata Ketua BEM FH Unimal, Muhammad Fadli, kepada portalsatu.com, Minggu, 19 Mei 2019.

Fadli meminta pejabat terkait di Pemko Lhokseumawe tidak mencari-cari alasan keterlambatan pelaksanaan tender proyek tahun 2019 karena Perpres baru tentang PBJ Pemerintah. "Mereka harus selalu siap melayani dan bekerja sesuai tugas dan kewenangannya. Apabila banyak alasan, untuk apa mereka menempati jabatan itu? Ini membuktikan sangat sedikit SDM yang bagus dan profesional di Pemko Lhokseumawe," ujarnya.

Menurut Fadli, Pemko Lhokseumawe ke depan harus lebih maksimal melakukan reformasi birokrasi, termasuk  dalam seleksi jabatan kepada orang yang sesuai dengan kapasitas keilmuannya. Hal ini penting, kata dia, agar kinerja para pejabat Pemko Lhokseumawe lebih baik sebagaimana harapan semua pihak, termasuk dalam hal pelaksanaan tender proyek.

“(Terkait keterlambatan tender proyek 2019) kita juga menyoal di mana fungsi DPRK Lhokseumawe selama ini dalam melihat kejadian tersebut. Padahal konstitusi telah mengamanahkan tiga fungsi utama DPR yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran,” katanya.

"Apakah para dewan itu sibuk kampanye pemilu beberapa waktu lalu, atau sudah puas karena sudah mendapatkan dana aspirasi atau pokir (pokok pikiran). Mereka harus ingat para legislator itu merupakan representasi dari masyarakat yang harus selalu siap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, bukan duduk di kursi dewan hanya agar mendapatkan dana aspirasi," ungkap Fadli.

Oleh karena itu, Fadli berharap DPRK segera memanggil dan mendesak Pemko Lhokseumawe untuk mempercepat pelaksanaan tender proyek-proyek tahun 2019. “Jangan sampai ketika mahasiswa sudah bertindak, baru nanti mereka akan menindaklanjuti keinginan rakyat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Lhokseumawe sampai saat ini baru menenderkan satu paket kegiatan bersumber dari APBK 2019. Padahal, APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019 sudah ditetapkan pada pengujung November 2018.

Pantauan portalsatu.com pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lhokseumawe, 16 Mei 2019 malam, satu paket yang sedang ditender yakni Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Jembatan di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tahapan tender paket kategori jasa konsultansi badan usaha dengan pagu Rp2,5 miliar itu, pengumuman prakualifikasi dan download dokumen kualifikasi,14 – 20 Mei 2019.

Menurut data dilihat portalsatu.com, dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas PUPR Lhokseumawe tahun 2019, dari ratusan paket kegiatan/proyek, lebih 30 di antaranya harus ditender. Di Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe lainnya juga terdapat proyek-proyek yang harus ditender. 

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sekretariat Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com, 17 Mei 2019, membenarkan sejauh ini baru satu paket jasa konsultansi badan usaha ditender. Sedangkan proyek fisik (pekerjaan konstruksi) dan pengadaan barang belum dilelang.

Tri mengaku hal ini karena persoalan teknis. Menurut Tri, keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah, pengganti Perpres sebelumnya, dampaknya cukup signifikan terhadap perubahan ketentuan. “Dari aturan itu dibagi sistim yang berjenjang. Dari perencanaan, PPK (pejabat pembuat komitmen) pakek sistim. ULP pakek sistim. Dari Pokja (kelompok kerja) pakek sistim. Semua pakai sistem,” ujarnya.

“Kendalanya, SDM di kita. Kemarin saya ajak pelatihan, sudah, tapi kan mungkin harus adaptasi. Itu permasalahannya. Yang kedua, saya lihat ini lagi gagap terhadap aturan. Jadi, aturan di Perpres itu, satu tahun sebelum pelaksanaan (proyek) fisik itu harus ada perencanaan. Misalnya untuk 2019 harus dibuat perencanaan 2018. Sekarang ini berjejer, gimana coba, harus masuk perencanaan dulu. Aturan teknis itu baru muncul bulan Februari (2019). SDP (Standar Dokumen Pengadaan)-nya dari Kementerian PU baru keluar bulan April kemarin,” kata Tri.

Selain paket di Dinas PUPR tentu ada proyek dari dinas-dinas lain yang harus ditender, tapi mengapa belum dilaksanakan? “Paket-paket lain kendalanya itu tadi, gagap (dengan aturan Perpres baru). Di sini (ULP) ada klinik, pak caranya gimana perbaiki, datang ke klinik, ini caranya,” ujar Kepala ULP itu.

Ditanya berapa orang ‘anak buahnya’ di ULP yang menangani pelelangan, Tri mengatakan delapan orang, dan mereka sudah mengikuti pelatihan. “Selain pelatihan tatap muka, juga ada kelas online. Delapan orang untuk sementara cukup. Untuk ke depan sesuai dengan Tupoksi mungkin (butuh) sekitar 15 orang,” kata Tri.

Tri menambahkan, dalam beberapa minggu ini sudah masuk sekitar 13 dokumen proyek dari sejumlah dinas untuk ditender. “(Dokumen) ini lagi di-review, dicek lagi. Kemudian enggak kalah pentingnya mereka (dinas-dinas) harus masuk ke sistim LPSE, baru kita buka. Insya Allah, 13 dokumen itu minggu depan akan ditayangkan (di LPSE) untuk dilelang. Sebagian besar (paket) dari Dinas PUPR,” ujarnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.