15 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


PT KAI Sosialisasi Penertiban Penggunaan Aset Kepada Pedagang Pasar Geudong

...

  • Fazil
  • 25 January 2019 10:00 WIB

Foto: Fazil
Foto: Fazil

ACEH UTARA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan sosialisasi tentang penertiban penggunaan aset milik PT KAI kepada sejumlah pedagang pasar Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara, yang berada di sepanjang jalur rel kereta api.

Sosialisasi itu dilakukan di Aula Kantor Bupati Aceh Utara, Kamis, 24 Januari 2019, sore. Dihadiri Manager Pengamanan Objek Vital dan Aset PT KAI Divre I Sumatera Utara, Muhammad Safriadi, dan Asisten I Pemkab Aceh Utara, Dayan Albar, Kabag Ops Polres Lhokseumawe, Kompol Ahzan, dan sejumlah pedagang pasar Keude Geudong, serta pihak lainnya.

Manager Pengamanan Objek Vital dan Aset PT KAI Divre I Sumatera Utara, Muhammad Safriadi, mengatakan, pihaknya mensosialisasikan tentang penertiban penggunaan aset milik PT KAI kepada pedagang pasar keude geudong tersebut. Setelah nantinya ditertibkan terhadap 103 bangunan kios milik para pedagang itu, selanjutnya nanti dikerjasamakan dengan pihak ketiga yaitu pengembang atau developer, dan direncanakan ditertibkan pada 30 Januari 2019.

"Ini nama programnya optimalisasi aset. Jadi, lahan milik PT KAI dikelola oleh pihak ketiga untuk jangka waktu sesuai aturan. Akan tetapi terkait upaya masyarakat (pedagang) yang menempati di lokasi jalur rel kereta api tersebut untuk melakukan upaya hukum, kita mempersilakan. Karena PT KAI sangat sering menghadapi situasi seperti ini," kata Safriadi kepada para wartawan, di kantor Bupati Aceh Utara, Kamis.

Asisten I Pemkab Aceh Utara, Dayan Albar, menyebutkan, pertemuan serupa memang sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali dengan para pedagang tersebut. Pihak PT KAI mengharapkan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung kegiatan penertiban pasar di Keude Geudong di atas aset PT KAI. 

"Kita juga ingin menyampaikan baik kejelasan status tanahnya (PT KAI) maupun hal lainnya, yang disosialisasikan kepada para pedagang tekait bagaimana mekanisme pelaksanaan bangunan ataupun penyewaan terhadap aset PT KAI tersebut. Apabila hal ini sesuai dengan ketentuan dan aturan, saya kira pemerintah daerah juga harus mendukung. Hal ini juga demi kepentingan masyarakat," kata Dayan Albar.

Menurut Dayan, dilakukan penertiban (pedagang pasar Keude Geudong) tersebut, pihaknya akan melaksanakan pembangunan pelebaran jalan untuk kelancaran transportasi di jalur Banda Aceh-Medan di daerah setempat. Kata dia, karena sebagaimana diketahui bersama bahwa di lokasi pasar Keude Geudong atau sepanjang jalan itu kerap kali terjadinya kemacetan disebabkan jalan yang sempit.

"Kita juga mengharapkan setelah adanya pelebaran untuk pembangunan jalan di lokasi itu dapat lebih tertib untuk ke depan. Karena yang sangat diprioritaskan adalah untuk pelebaran jalan, tetapi pihak pengembang yang bekerja sama dengan PT KAI sesuai dengan prosedurnya, dan setelah pembangunan itu selesai agar tetap memprioritaskan kepada pedagang yang menempati sekarang," ujar Dayan Albar.

Sebenarnya, kata Dayan, kalau untuk ganti rugi kepada para pedagang di sepanjang jalur rel kereta api tersebut setelah dilakukan penertiban, itu tidak ada. Karena itu merupakan aset PT KAI, tetapi yang ada adalah kompensasi berupa biaya pembongkaran (keude/kios), biaya pemindahan barang, dan itupun dilakukan oleh pihak PT KAI dan pengembang. 

"Tetapi kalau dari segi lainnya, kita mengharapkan kepada mereka (PT KAI) juga mempunyai kewajiban dan sesuai permintaan pemerintah daerah bahwa pelebaran jalan untuk kepentingan umum, dan begitu pula setelah pengembang melakukan pembangunan itu tetap diprioritaskan kepada pedagang, itu juga dalam pengawasan kita," ungkap Dayan.

Sementara itu, salah seorang pedagang Pasar Keude Geudong, Kecamatan Samudera, Teuku Anta Imran Muli, mengungkapkan, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebenarnya masih belum ada kejelasan tentang status tanah yang harus dimiliki oleh pengguna toko baru yang akan dibangun. Maka dalam hal ini pemerintah daerah sudah seharusnya mengusulkan pembebasan hak atas tanah dari hak pakai PT KAI untuk dapat dikelola langsung oleh Pemda, yaitu Pemkab Aceh Utara.

"Sebenarnya keinginan kita kepada Pemkab Aceh Utara supaya terlebih dahulu memproses pembebasan lahan, supaya status tanah PT KAI menjadi tanah negara. Sebaiknya pemerintah sebelum menyelesaikan masalah pembebasan tanah, harus dihentikan terlebih dahulu terkait penertiban tersebut," ujar Teuku Anta Imran.

Apabila pihak PT KAI juga tetap melakukan penertiban terhadap pedagang tersebut, lanjut Anta Imran, pihaknya akan berupaya untuk menempuh jalur hukum. Kata dia, masyarakat tidak menginginkan kompensasi apapun dari pemerintah, tetapi yang diharapkan adalah kejelasan dari status tanah tersebut.

"Seharusnya pemerintah di sini juga harus menguntungkan, tanah di daerah sendiri malah pihak lain yang mengambil keuntungan. Ini kan suatu kelemahan bagi pemerintah," ujarnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.