22 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ramli Minta Sekda Coret Pengadaan Mobil Bupati Meski Dewan Setuju Rp1 M

...

  • Rino
  • 21 September 2018 08:10 WIB

ilustrasi. @ist/net
ilustrasi. @ist/net

ACEH BARAT - Bupati Aceh Barat, Ramli MS., mengatakan, ia tidak pernah mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terkait mengusulkan pengadaan mobil dinas baru untuk dirinya. Bahkan, Ramli meminta sekda mencoret usulan itu meski dewan akhirnya setuju dana pengadaan mobil dinas bupati dialokasikan Rp1 miliar.

"Saya tidak pernah mengarahkan SKPK untuk membeli mobil mewah bagi bupati," tegas Ramli, seperti tertulis dalam keterangan dikirim Kasubag Hubungan Media Massa, Bagian Humas Aceh Barat, Julian Elitear, S.Sos., M.Ikom., kepada portalsatu.com, Kamis, 21 September 2018, malam.

Sebelumnya, Ketua DPRK, Ramli, S.E., menolak pengadaan mobil mewah untuk bupati senilai Rp1,7 miliar dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) 2018, di gedung dewan setempat, Senin, 17 September 2018.

Kendati akhirnya DPRK menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas untuk bupati yang sebelumnya diusulkan Rp1,7 miliar menjadi Rp1 miliar, Ramli tetap menolak. Dia sudah menginstruksikan Sekda, Drs. Adonis, M.Si., untuk mencoret item usulan pengadaan mobil dinas untuk bupati. Namun, Ramli berterima kasih DPRK menyetujui alokasi dana pengadaan mobil dinas untuk dirinya senilai Rp1 miliar itu.

"Ketika sekda menelepon saya saat proses pembahasan di gedung DPRK, sekda memberitahu, DPRK tidak menyetujui pembelian mobil bupati seharga Rp1,7 miliar, namun meyetujui pembelian mobil Rp1 miliar. Saya mengatakan kepada sekda itu terlalu mewah bagi bupati, karena saya bisa dipojokkan seolah saya mencari kemewahan sebagai bupati," kata Ramli.

Soal ada atau tidaknya mobil dinas baru, kata Ramli, tidak memengaruhi tugasnya selaku pemimpin di kabupaten itu. "Tidak ada persoalan sedikitpun, tidak disetujui pembelian mobil. Karena kami dilahirkan oleh rakyat untuk mengabdi pada rakyat. Alhamdulillah kami masih memakai mobil Toyota Land Cruiser tahun 1997. Saya tetap konsisten mewujudkan visi dan misi memakmurkan dan menyejahterakan rakyat dari pedesaan sampai ke perkotaan," ujarnya.

Dia berterima kasih atas setiap dukungan warga Aceh Barat terhadap dirinya. "Saya menjadi pemimpin berkat doa-doa masyarakat terutama orang miskin dan tidak mampu dari segi finansial," ucap Ramli.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, S.E., menolak usulan pengadaan sejumlah mobil dinas baru untuk eksekutif di kabupaten itu. 

Penolakan itu diungkap Ramli dalam rapat DPRK membahas KUPA serta PPAS-P 2018, di gedung dewan setempat, Senin, 17 September 2018, pagi. KUPA PPAS-P itu merupakan cikal bakal Rancangan APBK-P tahun 2018.

Dalam Rancangan KUPA serta PPAS-P itu, usulan pengadaan mobil dinas baru itu antara lain untuk Bupati senilai Rp1,7 miliar, wakil bupati Rp600 juta, dan sekda Rp450 juta. Selain itu, ada pula usulan pengadaan sejumlah kendaraan lainnya dengan pagu miliaran rupiah.

"Mohon maaf, dalam DPRK ini, dapat kita katakan hanya dua orang saja anggotanya. Yang lainnya, apa dibilang sama eksekutif, semua ikut. Kalau pribadi saya, saya malahan tidak mau meneken (menyetujui)," ujar Ramli dihubungi terpisah, Senin, 17 September, sore.

Menurut Ramli, pengadaan mobil dinas dengan pagu miliaran rupiah itu tidak tepat mengingat sedang morat-maritnya kondisi perekonomian di Aceh Barat. Selain itu, kata dia, kemampuan keuangan Aceh Barat saat ini termasuk rendah. 

"Dalam menganggarkan fasilitas pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, semisal mobil dinas, harus melihat kemampuan daerah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah kita termasuk kategori rendah," ujar Ramli. 

Sementara itu, Lembaga Solidaritas Mahasiswa Bela Pendidikan (Sombep) Aceh Barat meminta DPRK Aceh Barat menolak usulan pengadaan mobil mewah tersebut. 

Ketua Sombep Aceh Barat, Nasrijal didampingi Ketua Divisi Advokasi Basriadi dan Darul Makmur dari Divisi OKK, mengatakan, pengadaan mobil itu termasuk pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi Aceh Barat yang tergolong sulit.

"Kita minta dewan menolak. Jangan melakukan pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi tidak stabil ini,” kata Nasrijal dalam keterangan diterima portalsatu.com, Senin malam. 

Namun, kata Nasrijal, biasanya setiap usulan pemerintah ke DPRK pasti disetujui. "Apalagi, infonya, terdapat 30 anggota dewan sudah 'dikuasai' bupati hanya dua anggota yang tidak tidak menerima, karena tidak mendapat dana aspirasi," ujarnya.

Koordinator Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, dalam keterangannya kepada portalsatu.com, 15 September 2018, menilai usulan pengadaan mobil dinas baru tersebut kurang tepat dan terkesan pemborosan anggaran. Edy menyatakan, dirinya tidak menolak pengadaan mobil dinas, tapi seyogyanya pemerintah lebih bijak dalam melihat berbagai hal yang lebih dibutuhkan kabupaten itu.

Dikonfirmasi Sabtu, 15 September 2018 malam, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, Zulyadi, S.E. Ak., mengatakan, usulan pengadaan sejumlah mobil dinas baru dengan pagu miliaran rupiah sudah sesuai ketentuan berlaku.

"Untuk pengadaan mobil pejabat, secara aturan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam PP 109 tahun 2000. Persoalan kapan mau dibeli nanti atau sekarang, itu terpulang lagi masalah kebijakan," kata Zulyadi.

Amatan portalsatu.com, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkenaan sarana mobilitas dijelaskan pada pasal 7. Ayat (1): Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.

Adapun penjelasan ayat (1) itu: Dalam pengadaan kendaraan dinas harus mempertimbangkan prinsip  penghematan, sederhana dan bersahaja yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.