22 February 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Rancangan KUA-PPAS Aceh Utara 2019 Rp1,82 Triliun, Anjlok dari 2018

...

  • PORTALSATU
  • 28 September 2018 19:00 WIB

Rapat paripurna DPRK Aceh Utara penyampaian Rancangan KUA PPAS 2019 oleh Wabup Fauzi Yusuf, 26 September 2018. @istimewa
Rapat paripurna DPRK Aceh Utara penyampaian Rancangan KUA PPAS 2019 oleh Wabup Fauzi Yusuf, 26 September 2018. @istimewa

LHOKSEUMAWE – Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf, sudah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRK, 26 September 2018. Kini Rancangan KUA-PPAS 2019 mulai dibahas Badan Anggaran DPRK Aceh Utara.

Wabup Fauzi Yusuf mengatakan, dalam Rancangan KUA-PPAS 2019 itu, target pendapatan daerah Rp1,82 triliun. "Terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp239 miliar, dana perimbangan Rp976 miliar, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp614 miliar lebih," kata Fauzi Yusuf  membacakan pidato bupati dalam rapat paripurna DPRK.

Fauzi Yusuf menyebutkan, total belanja daerah Rp1,82 triliun, yaitu belanja tidak langsung Rp1,38 triliun dan belanja langsung Rp442 miliar.

Menurut Fauzi Yusuf, kondisi dana perimbangan beberapa tahun terakhir cenderung menurun, khususnya pendapatan bersumber dari dana bagi hasil dengan pemerintah pusat. "Begitu juga dengan dana otonomi khuus tidak lagi ditransfer ke kabupaten/kota, sehingga plafon anggaran untuk semua SKPK cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya," ujarnya.

Oleh karena itu, Fauzi Yusuf melanjutkan, "Kami telah melakukan penghematan penggunaan anggaran rutinitas yang bersifat operasional untuk diunakan pada belanja prioritas pembangunan".

Sekretaris Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara, Tgk. Fauzan Hamzah, dihubungi portalsatu.com, Jumat, 28 September 2018, mengatakan, pihaknya sedang membahas sepihak terhadap Rancangan KUA PPAS 2019 itu. "Mulai Senin nanti, baru dibahas dua pihak, Banggar DPRK dengan TAPK (Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten)," katanya.

Untuk diketahui, target pendapatan dan belanja daerah Rp1,82 triliun dalam Rancangan KUA PPAS 2019 itu, anjlok dibandingkan alokasi anggaran 2018.

KUA PPAS 2018

Penyampaian Rancangan KUA PPAS Aceh Utara 2019 ke DPRK lebih telat dibandingkan tahun lalu. Wabup Fauzi Yusuf alias Sidom Peng menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2018 dalam rapat paripurna dewan, 25 Juli 2017.

Saat itu, Sidom Peng yang membacakan sambutan bupati mengatakan, dalam Rancanan KUA PPAS 2018, target pendapatan daerah Rp1,98 triliun. Rinciannya, PAD Rp247 miliar lebih, dana perimbangan Rp1,04 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp692 miliar lebih. Sedangkan belanja daerah Rp1,98 triliun, yaitu belanja tidak langsung Rp1,49 triliun dan belanja langsung Rp486 miliar.

Menurut Sidom Peng, atas dasar kondisi Dana Perimbangan beberapa tahun terakhir cenderung menurun, khususnya pendapatan bersumber dari Migas dan dana Otsus tidak lagi ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga plafon anggaran untuk semua SKPK cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk hal ini, kami telah melakukan penghematan penggunaan anggaran rutinitas yang bersifat operasional untuk digunakan pada belanja prioritas pembangunan,” ujar Sidom Peng saat itu. (Baca: Sidom Peng Serahkan KUA-PPAS 2018, Cek Mad Sampaikan LKPj AMJ)

Meskipun Rancangan KUA PPAS 2018 disampaikan ke dewan pengujung Juli 2017, tapi setelah dibahas kedua belah pihak, baru disepakati Bupati dan DPRK Aceh Utara, 13 Desember 2017. Artinya, persetujuan bersama terwujud setelah lebih empat bulan Rancangan KUA PPAS 2018 diserahkan kepada dewan.

Dalam pendapat Banggar DPRK terhadap persetujuan bersama KUA PPAS 2018 disebutkan, pendapatan senilai Rp2,30 triliun lebih, belanja Rp2,36 triliun lebih, defisit dan pembiayaan neto masing-masing Rp58,94 miliar lebih. Pendapatan dan belanja dalam KUA PPAS 2018 yang sudah disepakati itu masing-masing bertambah sekitar Rp320 miliar dan Rp380 miliar lebih dari alokasi dalam rancangan saat diserahkan ke DPRK.

“Saat Rancangan KUA PPAS 2018 diserahkan ke dewan, eksekutif belum memasukkan dana perimbangan dari dana transfer khusus atau DAK, karena waktu itu belum jelas pagu DAK untuk Aceh Utara. Dalam masa pembahasan dua pihak, baru diketahui pagu DAK untuk 2018 berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” ujar Wakil Ketua DPRK Aceh Utara Abdul Mutaleb alias Taliban menjawab portalsatu.com, 14 Desember 2017. (Baca: Lebih 4 Bulan Setelah Diserahkan, KUA-PPAS Aceh Utara 2018 Disepakati)

Beberapa hari setelah kesepakatan KUA PPAS, bupati kemudian menyampaikan Rancangan APBK (RAPBK) 2018 kepada DPRK Aceh Utara. Dalam waktu singkat, RAPBK selesai dibahas sehingga disetujui bersama melalui rapat paripurna DPRK, 27 Desember 2017. Dalam RAPBK 2018 disepakati pendapatan Rp2,31 triliun lebih dan belanja Rp2,37 triliun lebih, sehingga defisit Rp61,46 miliar lebih, ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp74,19 miliar lebih, dan pengeluaran pembiayaan Rp12,73 miliar lebih.  

Setelah RAPBK 2018 disepakati bersama, kedua pihak kemudian harus mengutak-atik kembali untuk memangkas sebagian program dan kegiatan lantaran anggaran tersedia harus diprioritaskan untuk membayar utang Pemkab Aceh Utara tahun 2017 mencapai Rp173 miliar lebih. 

Rapat tim DPRK dan TAPK Aceh Utara membahas anggaran untuk pembayaran utang itu berlanjut sampai ke Banda Aceh. Kedua pihak baru mencapai kata sepakat setelah petemuan kedua kali di Banda Aceh, 10 April 2018.

Menurut Taliban, anggaran dalam RAPBK Aceh Utara 2018 yang disepakati bersama setelah menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur, yakni pendapatan Rp2,33 triliun lebih dan belanja Rp2,35 triliun lebih, sehingga defisit Rp10,72 miliar lebih, ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah Rp10,72 miliar lebih.

Kepala BPKK Aceh Utara, Muhammad Nasir, mengatakan, dalam hasil kesepakatan bersama tersebut, tidak ada lagi anggaran untuk kegiatan/proyek fisik bersumber dari APBK murni 2018, karena anggaran diprioritaskan untuk membayar utang. Kegiatan fisik hanya ada dari DAK dan sumber lainnya di luar APBK murni.

Dia mengatakan, dari jumlah utang (sisa Surat Perintah Membayar tahun 2017 yang belum dibayar) Rp173 miliar lebih, dalam hasil kesepakatan bersama itu tertampung anggaran bayar utang Rp151 miliar lebih. “Sisanya akan diajukan dalam Perubahan APBK 2018,” kata Nasir. (Baca: Jalan Panjang RAPBK Aceh Utara 2018)

Kini muncul pertanyaan, apakah pembahasan Rancangan KUA PPAS hingga RAPBK Aceh Utara 2019 akan "berjalan mulus", atau mengikuti jejak jalan panjang pembahasan RAPBK 2018?[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.