22 May 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Rancangan PPAS 2019: Dana HUT Aceh Utara Diusulkan Rp1,5 Miliar

...

  • PORTALSATU
  • 11 November 2018 12:00 WIB

Surat undangan menghadiri Pagelaran Adat dan Budaya Pase dalam rangka Hari Jadi ke-792 Aceh Utara. Foto: dok. portalsatu.com
Surat undangan menghadiri Pagelaran Adat dan Budaya Pase dalam rangka Hari Jadi ke-792 Aceh Utara. Foto: dok. portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara mengajukan dana penyelenggaraan HUT Aceh Utara tahun depan Rp1,5 miliar. Usulan itu tercantum dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Aceh Utara tahun 2019.

Hasil penelusuran portalsatu.com, dalam Rancangan PPAS 2019, usulan dana HUT Kabupaten Aceh Utara berada di bawah Sekretariat Daerah (Setda). Pagu dana tersebut "melambung tinggi" dibandingkan angka pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Utara tahun 2019, yang tertulis dana penyelenggaraan HUT Aceh Utara Rp500 juta.

Untuk diketahui, sesuai ketentuan berlaku, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan PPAS merujuk RKPD. Namun, ternyata usulan dana penyelenggaraan HUT Aceh Utara tidak sinkron antara Rancangan PPAS dengan RKPD Aceh Utara 2019.

Asisten I (Bidang Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat) Setda Aceh Utara, Dayan Albar, S.Sos., M.A.P., ditemui portalsatu.com, 9 November 2018, mengaku belum mengetahui soal jumlah pagu penyelenggaraan HUT Aceh Utara tahun 2019. Dayan menyarankan agar soal usulan dana itu dikonfirmasi kepada Sekda atau Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara.

Menurut Dayan, jika benar pagu HUT Aceh Utara tahun 2019 Rp1,5 miliar, ia memperkirakan dana itu termasuk untuk kegiatan pameran.

Sejauh ini, portalsatu.com belum memperoleh penjelasan Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, maupun Kepala BPKK Muhammad Nasir, soal usulan dana HUT Aceh Utara dalam Rancangan PPAS tidak sinkron dengan angka pada RKPD 2019. Dihubungi secara terpisah lewat telepon seluler, Abdul Aziz dan Muhammad Nasir tidak merespons panggilan masuk, 11 November 2018, siang.

Dari APBN 2018


Asisten I, Dayan Albar, merupakan Ketua Panitia Perayaan HUT Aceh Utara tahun 2018 yang sudah dilaksanakan di Lapangan Landing, Lhoksukon, 18-20 September lalu. (Baca: Peringati Hari Jadi ke-792 Aceh Utara, Pemkab Bikin 'Pagelaran Adat dan Budaya Pase')

Dayan menyebutkan, ‘Pagelaran Adat dan Budaya Pase’ dalam rangka memperingati HUT atau Hari Jadi ke-792 Aceh Utara yang dilaksanakan tahun 2018 itu menggunakan dana bersumber dari APBN. "Dari APBN 2018 melalui kementerian terkait, (dananya) sekitar Rp200 juta, tapi tidak mencukupi, sehingga terutang meski tidak banyak," ujarnya.

"(Untuk peralatan) sewa semua. (Karena menggunakan APBN) PHO (panitia penerima hasil pekerjaan/PPHP) turun langsung dari pusat untuk mengecek, termasuk menghitung jumlah kursi di lokasi acara," kata Dayan.

Qanun Hari Jadi

Ditanya soal wacana revisi Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Hari Jadi Aceh Utara, Dayan mengatakan, sejauh ini belum dibahas secara teknis.

"Saat susun Qanun (Hari Jadi), semua elemen kita panggil. Ada dasarnya (penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara). Jika kita revisi, tentunya semua elemen harus kita panggil kembali untuk bahas bersama sebagaimana ketentuan yang berlaku," ujar Dayan.

Diberitakan sebelumnya, dalam Qanun 10/2017 itu disebutkan, Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara ditetapkan pada tanggal 17 Dzulhijjah 622 H bertepatan tanggal 7 September tahun 1226 M. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara didasarkan pada perhitungan tahun wafatnya Ratu Nahrasiah yang tertera pada nisan.

Dasar penetapan Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara dalam qanun tersebut diduga "asal jadi" alias "asal-asalan". Pasalnya, menurut hasil penelitian tim LSM Centre Information for Samudra Pasai Heritage (Cisah), Ratu Nahrasyiyah wafat pada 17 Zulhijjah 831 H (1428 M), bukan 622 H / 1226 M.

Menurut sumber portalsatu.com, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, saat berpidato pada pembukaan ‘Pagelaran Adat dan Budaya Pase’, 18 September lalu, memberi sinyal bahwa Qanun tentang Hari Jadi itu akan direvisi.

"Kalau memang ada polemik, menurut Pak Bupati, kita akan merevisi. Kalau ada pakar-pakar, ada ahli-ahli, karena itu juga disusun oleh ahlinya. Cuma kan tidak ada orang yang tahu kapan pastinya, mulai dari tanggal hingga tahunnya," kata Kabag Humas Setda Aceh Utara, T. Nadirsyah, dikonfirmasi pada 20 September 2018.  

Nadirsyah melanjutkan, "Semua itu kan berdasarkan penelitian-penelitian. Jadi, beliau (bupati) bilang kalau memang ada yang lebih konkret lagi, maka beliau bilang akan coba merevisi kembali. Itu memang disampaikan bupati saat pembukaan pagelaran adat dan budaya".(Baca: Hari Jadi Kabupaten Aceh Utara 'Asal Jadi?')[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.