24 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Anggaran Tim Penasihat Gubernur Harus Dievaluasi
RAPBA 2020: Banggar DPRA Tolak Kenaikan TPK Aparatur Pemerintah Aceh

...

  • PORTALSATU
  • 25 September 2019 13:50 WIB

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Tgk. Anwar Ramli, berjabat tangan dengan Sekda Aceh, Taqwallah, usai menyampaikan pendapat Banggar terhadap RAPBA 2020, Selasa, 24 September 2019, malam. Foto istimewa
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRA, Tgk. Anwar Ramli, berjabat tangan dengan Sekda Aceh, Taqwallah, usai menyampaikan pendapat Banggar terhadap RAPBA 2020, Selasa, 24 September 2019, malam. Foto istimewa

BANDA ACEH – Badan Anggaran DPR Aceh menyatakan menolak alias tidak setuju terhadap rencana kenaikan Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) bagi aparatur Pemerintah Aceh sebagaimana diusulkan dalam RAPBA Tahun Anggaran 2020.

“Mengingat belum sesuai dan tidak patut dilakukan disaat banyak persoalan di Aceh saat ini yang masih harus diselesaikan dan butuh anggaran yang tidak sedikit. Seperti tingginya angka kemiskinan dan jumlah pengangguran, termasuk kualitas SDM yang masih belum sepenuhnya menggembirakan,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRA, Tgk. H. Anwar Ramli, S.Pd., M.M.

Pernyataan tersebut bagian dari Pendapat, Usul dan Saran Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh terhadap rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) tahun 2020, dibacakan Tgk. Anwar Ramli, dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Selasa, 24 September 2019, malam. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRA, Muhammad Sulaiman, S.E., M.S.M, didampingi Wakil Ketua DPRA, Drs. Sulaiman Abda, Teuku Irwan Djohan, S.T., dan Dalimi, S.E.Ak., dihadiri Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes., mewakili Plt. Gubernur Aceh.

Tgk. Anwar Ramli melanjutkan, rencana kenaikan TPK ini, menurut Banggar DPRA, bukanlah jalan keluar terhadap reformasi di sektor birokrasi. “Hasil amatan Badan Anggaran DPR Aceh, selama ini menunjukkan masih terdapat tumpang tindih dalam penempatan anggaran, di mana Aparatur Sipil Negara (ASN) masih juga mendapat honorarium di luar gaji pokok yang terjadi di hampir setiap kegiatan dan event yang dilaksanakan SKPA”.

“Badan Anggaran DPR Aceh meminta kepada saudara Plt. Gubernur Aceh dan TAPA untuk mengalihkan anggaran yang telah dialokasikan untuk kenaikan TPK pada tahun anggaran 2020 kepada program/kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan penurunan angka kemiskinan,” tegas Tgk. Anwar Ramli.

Selain itu, Banggar DPRA merekomendasikan agar alokasi anggaran untuk Tim Penasihat Khusus Plt. Gubernur Aceh sepatutnya dievaluasi secara menyeluruh. “Dan perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan aspek kualifikasi dan kompetensi untuk penempatannya, dan memerhatikan efisiensi anggaran,” ujar Jubir Banggar DPRA itu.

Namun, Banggar DPRA tidak mengungkapkan, berapa pagu TPK, dan anggaran Tim Penasihat Khusus Gubernur, yang diusulkan Pemerintah dalam RAPBA 2020.  

Baca juga: Banggar DPRA Sorot Pembagian Anggaran SKPA Tanpa Memerhatikan Program Prioritas

Struktur RAPBA 2020

Sesuai Nota Keuangan RAPBA 2020 disampaikan Pemerintah Aceh kepada DPRA, berikut rincian struktur anggaran pendapatan dan belanja:

I. Pendapatan Aceh

1. Pendapatan Asli Aceh; direncanakan Rp2.624.349.661.274

2. Dana Perimbangan; direncanakan Rp3.994.320.016.700

3. Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah; direncanakan Rp8.838.550.784.000

II. Belanja Aceh

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, total pagu belanja Rp8.043.511.546.758;

2. Urusan Wajib Pelayanan non-Dasar, total pagu belanja Rp1.238.543.278.020;

3. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Aceh, total pagu belanja Rp816.029.372.143;

4. Urusan Pilihan, total pagu belanja Rp1.418.100.760.893;

5. Urusan Penunjang, total pagu belanja Rp5.284.637.520.710;

6. Urusan Pendukung, total pagu belanja sebesar Rp4.531.664.647.823;

7. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, total pagu belanja sebesar Rp. 25.539.397.447.

Dengan demikian, Banggar DPRA menyimpulkan, RAPBA 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp15.457.220.461.974;

b. Belanja Rp17.279.528.340.753;

Defisit Rp1.822.307.878.779

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp1.822.307.878.779,-

- Pengeluaran Rp.-

Pembiayaan Netto Rp.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) Rp0,00.

Seperti diketahui, Sekda Aceh, Taqwallah, mewakili Plt. Gubernur, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis, 19 September 2019. Dalam Rancangan Qanun APBA (RAPBA) 2020 itu, belanja Aceh direncanakan senilai Rp17.279.528.340.753 (Rp17,279 triliun lebih). (BacaBelanja Aceh 2020 Direncanakan Rp17,279 Triliun)[](nsy)

Laporan Khairul Anwar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.