13 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


RAPBK Aceh Utara 2020: Inilah Pagu Belanja Pegawai dan Belanja Modal

...

  • PORTALSATU
  • 28 November 2019 21:20 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengalokasikan anggaran belanja dalam Rancangan APBK tahun 2020 senilai Rp2,22 triliun lebih. Dari jumlah itu, pagu belanja pegawai mencapai Rp816,05 miliar lebih, sedangkan belanja modal ‘hanya’ Rp217,10 miliar lebih.

Rancangan Qanun tentang APBK (RAPBK) Aceh Utara 2020 disampaikan Sekda Abdul Aziz mewakili bupati dalam rapat paripurna DPRK, 21 November 2019. Badan Anggaran DPRK bersama tim eksekutif sedang membahas RAPBK tersebut. “Direncanakan ketuk palu (persetujuan bersama), malam besok (Jumat, 29 November 2019, malam,” kata satu sumber, Kamis, 28 November 2019.

Baca juga: Ini Nama-Nama Anggota Banggar, Banleg Hingga Badan Kehormatan DPRK Aceh Utara

Data dilihat portalsatu.com, Rabu, 27 November 2019, dalam buku Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2020 yang diserahkan ke DPRK, pagu pendapatan senilai Rp2,19 triliun dan belanja Rp2,22 triliun lebih. Sehingga, defisit Rp22,57 miliar, yang akan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Dari total rencana pendapatan daerah Rp2,19 triliun, pendapatan asli daerah (PAD) 'hanya' Rp256,48 miliar, dana perimbangan Rp1,03 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp906,15 miliar lebih (sebagian besar dana penyesuaian dan dana Otsus, yakni Rp786,85 miliar lebih).

Adapun pagu belanja tidak langsung (BTL) Rp1,48 triliun lebih. Rinciannya, belanja pegawai Rp723,12 miliar lebih, belanja subsidi Rp3 miliar, belanja hibah Rp7,53 miliar lebih, belanja bantuan sosial Rp14,89 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp5,10 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp732,50 miliar lebih, dan belanja tidak terduga Rp3 miliar.

Pagu belanja langsung (BL) Rp731,31 miliar lebih. Rinciannya, belanja pegawai Rp92,92 miliar lebih, belanja barang dan jasa Rp421,28 miliar lebih, dan belanja modal Rp217,10 miliar lebih.

Data tersebut menunjukkan, jumlah alokasi belanja pegawai mencapai Rp816,05 miliar lebih (belanja pegawai dalam BTL Rp723,12 miliar lebih + belanja pegawai pada BL Rp92,92 miliar lebih).

Sebagai perbandingan, alokasi belanja daerah dalam APBK murni (sebelum perubahan) Aceh Utara tahun 2019 Rp2,65 triliun lebih. Dari jumlah itu, belanja pegawai dalam BTL Rp877,93 miliar (M), dan belanja pegawai pada BL Rp100,05 M (total belanja pegawai Rp977,98 M). Sedangkan belanja barang dan jasa Rp463,15 M, dan belanja modal Rp420,05 M.

Setelah perubahan (APBK-P) Aceh Utara tahun 2019, pagu belanja Rp2,75 triliun lebih. Dari jumlah itu, alokasi belanja pegawai dalam BTL Rp881 M, belanja pegawai pada BL Rp99 M. Sedangkan belanja barang dan jasa Rp522 M, dan belanja modal Rp450 M.

Sekda Aceh Utara, Abdul Aziz, dihubungi portalsatu.com, Kamis sore, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK) Aceh Utara, Salwa, nomor teleponnya sedang tidak dapat menerima panggilan.

Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, membenarkan sesuai jadwal hasil Badan Musyawarah (Banmus) DPRK, direncanakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap RAPBK 2020 melalui rapat paripurna, Jumat, 29 November 2019, malam. “Rencana seperti itu sesuai jadwal hasil Banmus. Pokja (Badan Anggaran) mengikuti jadwal itu. Dan tadi sudah bentuk Gabungan Komisi untuk duduk membahas hasil yang sudah dibahas oleh Pokja. Misalnya, apa saja catatan kepada pemerintah, dan hal-hal lainnya yang lahir dalam pembahasan dua pihak,” ujar Arafat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Kamis malam.

Dalam RAPBK 2020 yang diajukan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) kepada DPRK, pagu belanja pegawai mencapai Rp816 M lebih, sedangkan belanja modal Rp217 M lebih. Hasil pembahasan dua pihak sejauh ini, apakah pagu belanja tersebut berubah? “Sampai tadi sore tim anggaran masih melakukan pembahasan. Sebentar lagi ada rapat laporan Pokja (Banggar) kepada Gabungan Komisi. Nanti kita minta dipresentasikan. Dari laporan itu nanti akan kita ketahui pagunya (bertambah atau berkurang),” kata Arafat.

Pengertian belanja pegawai dan belanja modal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan klasifikasi belanja daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai—salah satu bagian dari belanja operasi—digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi dimaksud diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.

Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memerhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan penghasilan dimaksud diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi: a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Berikutnya, c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Lalu, e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.[](nsy)

Lihat pula: APBK Lhokseumawe: Belanja Pegawai Lebih Besar dari Belanja Modal

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.