15 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Rencana BPKH Ambil Alih Pengelola Baitul Asyi, Ini Tanggapan Wabup Pidie

...

  • ZAMAH SARI
  • 11 March 2018 20:03 WIB

SIGLI - Rencana Pemerintah Indonesia melalui Badan Pelaksanaan Keuangan Haji (BPKH) mengambil alih tanah wakaf Habib Bugak untuk rakyat Aceh di kawasan Masjidil Haram mengundang tanggapan dari sejumlah elemen sipil di Aceh. Wakil Bupati Pidie, Fadhlullah TM Daud, misalnya.

Dia menganggap pengelolaan Baitul Asyi yang kini di atasnya telah dibangun dua hotel megah tidak memerlukan investor baru. Apalagi pengelolaan Baitul Asyi oleh Pemerintah Arab Saudi selama ini sudah berjalan baik.

“Kita melihat selama ini pihak pengelola Batul Asyi yang merupakan investor dari Arab Saudi berjalan baik dan komit membantu para jamaah haji asal Aceh saat berada di Arab Saudi. Jadi belum diperlukan investor lain untuk mengelola tanah wakaf tersebut,” kata Fadhlullah, Minggu, 11 Maret 2018.

Dia mengajak para pihak untuk melihat alasan pengalihan jikapun ada rencana mendatangkan investor untuk pengelolaan Baitul Asyi tersebut. Menurutnya jika pengelolaan lama bermasalah, terutama tidak bermanfaat bagi masyarakat Aceh, maka sah-sah saja dialihkan kepada investor lain. Namun, menurut Fadhlullah, pengelolaan Baitul Asyi selama ini sangat menguntungkan rakyat Aceh, baik yang menunaikan ibadah haji dan para pelajar yang menuntut ilmu di Arab Saudi.

“Selama ini penggunaannya sudah sesuai dengan niat yang mewakaf untuk membantu rakyat Aceh ketika menunaikan ibadah haji dan para penuntut ilmu asal Aceh di sana,” katanya, dengan harapan aset rakyat Aceh jangan sampai hilang.

Dia mengkhawatirkan pengelolaan Baitul Asyi oleh pihak lain akan mengabaikan niat pewakaf. Jika hal ini terjadi, kata dia, maka Pemerintah Pidie akan dengan tegas menolak pengalihan pengelolaan.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, menerima anggota Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab, di Istana Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, pihak BPKH melaporkan rencana investasi di Arab Saudi sesuai instruksi Wapres JK. Salah satu rencana investasi BPKH adalah tanah milik masyarakat Aceh yang berjarak 400 meter dari Masjidil Haram.[]

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.