26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Respons MaTA Soal Syarat Calon Ketua Kadin Aceh Wajib Setor Dana Partisipasi Rp1 Miliar

...

  • PORTALSATU
  • 12 June 2019 08:30 WIB

Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. Lintasgayo
Alfian, Koordinator MaTA. Foto: dok. Lintasgayo

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai syarat bagi calon Ketua Kadin Aceh wajib menyetor dana partisipasi Rp1 miliar memberikan pesan yang tidak sehat.

Koordinator Badan Pekerja MaTA, Alfian, dalam pernyataan kepada portalsatu.com, Rabu, 12 Juni 2019, menyatakan LSM antirasuah ini sangat berkepentingan terhadap dunia usaha agar pengusaha menjadi pihak yang antikorupsi. Pasalnya, pengusaha adalah salah satu aktor dalam pembangunan Aceh yang berkelanjutan.

"Untuk itu sangat diperlukan menata kembali tatakelola dunia usaha dalam mencegah korupsi, dan menjadi harapan berkelanjutan kepada Kadin supaya berperan aktif dalam membangun budaya antikorupsi, sehingga dunia usaha menjadi pelopor yang menjadi harapan bersama," ujar Alfian.

Menurut Alfian, ada beberapa hal penting harus menjadi perhatian kita semua terhadap proses pemilihan Ketua Kadin Aceh yang sedang berlangsung saat ini untuk disikapi. "Pertama, adanya syarat partisipasi dana sebesar Rp1 miliar bagi yang mencalonkan diri untuk Ketua Kadin Aceh memberikan pesan yang tidak sehat dalam berkompetisi terhadap dunia usaha di Aceh".

"Kalau hanya untuk kebutuhan operasional proses pemilihan, jelas tidak rasional walaupun bagi pengusaha tertentu uang sebesar Rp1 miliar tidak menjadi kendala. Kemegahan proses disaat awal kebiasaan tidak menjadi besar saat perjalanan, dan ini menjadi fakta selama ini," tegas Alfian.

Kedua, MaTA menilai, kehebatan atau kemegahan Kadin Aceh bukan pada proses pemilihan. Akan tetapi, bagaimana mampu memberi kontribusi yang sehat bagi dunia usaha dan manfaat bagi Aceh ke depan. "Kadin (Aceh) selama ini identik dengan dunia usaha yang melirik pada paket APBA, tapi belum mampu menciptakan investasi yang berkelanjutan terhadap pembangunan Aceh yang akan datang," ungkap Alfian.

Ketiga, MaTA juga mempertanyakan keberadaan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi yang pernah digagas KPK bersama Pemerintah Aceh pada 27 April 2018. Dimana Kadin Aceh menjadi sebagai penanggung jawab dalam tatakelola dunia usaha yang berintegritas dan antikorupsi, mengingat kalangan dunia usaha kerap terlibat dalam kasus korupsi terutama di daerah. 

"Seharusnya komite ini penting dibunyikan kembali, dan ini menjadi langkah yang hebat untuk mencegah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan Aceh. Pengabaian komite tersebut dapat berimplikasi buruk terhadap dunia usaha di Aceh ke depan," ujar Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri (Musprov Kadin) Aceh akan digelar di Banda Aceh, 18-19 Juni 2019. Salah satu syarat pendaftaran, bakal calon Ketua Kadin Aceh wajib menyetor dana partisipasi Rp1 miliar. Ketua Steering Committee (Pengarah) Musprov Kadin Aceh, Muhammad Mada, menyebut bagi calon Ketua Kadin Rp1 miliar itu uang receh. Sejauh ini sudah tiga orang yang mendaftar kepada panitia.

Informasi diperoleh portalsatu.com, Selasa, 11 Juni 2019, ada empat poin syarat pendaftaran bakal calon Ketua Kadin Aceh. Pertama, anggota biasa Kadin aktif tahun 2019. Kedua, pernah menjadi pengurus atau sedang dalam kepengurusan berjalan Kadin atau asosiasi/himpunan dari asosiasi yang masih terdaftar dan aktif sebagai anggota luar biasa Kadin Aceh tahun 2019. Ketiga, bersedia memberi dana kontribusi/partisipasi (hangus/tidak dikembalikan) sebesar Rp1 miliar yang disetor langsung ke rekening Kamar Dagang dan Industri Aceh pada Bank Syariah Mandiri No. Rek. 7001535158. Keempat, bersedia menandatangani fakta integritas.

Hal itu dibenarkan Ketua Steering Committee (SC) Musprov Kadin Aceh, Muhammad Mada, selaku panita penerima pendaftaran, dikonfirmasi portalsatu.com, Selasa malam. “Pendaftaran calon, kita sudah buka sebulan yang lalu sampai 12 (Juni 2019), besok,” ujarnya.

(Yang sudah mendaftar) sampai sore ini tiga orang: Said Isa, Makmur Budiman, dan H. Nahrawi,” kata Muhammad Mada akrab disapa Cek Mada.

Cek Mada memperkirakan masih ada yang akan mendaftar sebagai bakal calon, Rabu. “Ada, cuma belum bisa kita buka dulu, karena belum mendaftar secara resmi,” ujarnya.

Apa pertimbangan ditetapkan syarat wajib setor Rp1 miliar?

Menurut Cek Mada, persyaratan tersebut diputuskan dalam rapat panitia dengan pertimbangan Musprov Kadin Aceh kali ini akan dibuat meriah. “(Syarat) itu  diputuskan pertama di rapat kami panitia, rapat Kadin, abis itu di SC. Pertimbangannya, yang paling krusial, karena pelaksanaan (Musprov) Kadin ini sesuai waktu kami audiensi dengan Gubernur, Gubernur mengatakan tolong Kadin hidup kembali, buat Kadin menggema di Aceh karena selama ini sudah vakum”.

“Jadi, kami terjemahkan, kami harus buat acara yang besar. Musyawarah ini yang besar, yang meriah,” kata Cek Mada.

Itulah sebabnya, kata Cek Mada, butuh duit besar. “Makanya kita menjaring calon-calon ketua yang siap lahir batin,” ujarnya.

Cek Mada menyebut “Rp1 miliar bagi Ketua Kadin kan uang receh itu”.

“Kalau Ketua Kadin mempersoalkan Rp1 miliar, berarti nyalinya terlalu kecil. Jadi, tingkat itu dia takut, apalagi berkorban yang lain juga untuk Kadin,” ujar Cek Mada.

Cek Mada menegaskan, dana partisipasi Rp1 miliar tersebut tidak boleh diminta kembali. “Itu hangus, untuk biaya pelaksanaan Musprov. Kalau pun nanti ada sisanya kita kembalikan ke rekening, kas Kadin. Jadi, lebihnya untuk saya, ndak,” katanya.

“Jadi, saya pikir, enggak perlu calon-calon ketua umum membahas uang Rp1 miliar, tapi bahas program kerja, visi misi. Kalau dia masih mempersoalkan itu, berarti dia ndak mampu,” tegas Cek Mada.

Selama dibuka pendaftaran, apakah banyak yang mempersoalkan syarat itu? “Secara langsung ke kita enggak, tapi dia pakek pihak-pihak lain, provokasi. Tapi kita tahu siapa yang provokasi itu,” ujar Ketua SC ini.

Apakah syarat Rp1 miliar itu bukan untuk mengondisikan calon tertentu dan/atau mengganjal calon tertentu? “Oh tidak, tidak. Hari ini kita lihat dengan daftarnya Nahrawi. Nahrawi itu pengusaha besar migas di Aceh. Dia punya truk BBM itu mungkin 100 unit, punya SPBU sekian unit, punya SPBE. Uang Rp1 miliar bagi Nahrawi itu kan taik kuku menurut saya”.

“Pak Makmur lagi, uang Rp1 miliar itu apa itu Rp1 miliar. Bagi kita (uang) Rp1 miliar kalau ditimpa mati kita. Bagi orang itu kan taik kuku kalau Rp1 miliar. Jadi, kita tidak mempersulit siapa pun, kalau kita persulit kita enggak ekspose kek gini besar, kita diam-diam aja enggak usah promosi di sini, promosi di sana,” kata Cek Mada.(BacaWajib Setor Dana Partisipasi Rp1 M, Cek Mada: Bagi Ketua Kadin Aceh Itu Uang Receh)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.