23 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sejumlah Keuchik Jadi Caleg, Serapan Dana Desa Jangan Terhambat

...

  • PORTALSATU
  • 11 July 2018 18:35 WIB

 Irwansyah, S.T. @dok. portalsatu/ist
Irwansyah, S.T. @dok. portalsatu/ist

BANDA ACEH - Anggota Komisi A DPR Kota Banda Aceh Irwansyah, S.T., berharap agar keikutsertaan sejumlah keuchik sebagai peserta Pemilu 2019 tidak menghambat pembangunan di tingkat gampong. Pasalnya, para keuchik yang maju sebagai calon anggota legislatif secara otomatis akan mengundurkan diri, sehingga akan terjadi kekosongan jabatan.

“Hal itu harus mendapatkan perhatian dari Tuha Peut Gampong (TPG) dan Wali Kota Banda Aceh (melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong/PMG dan Camat) untuk segera mencarikan pengganti (keuchik yang jadi caleg) sehingga proses pembangunan tidak berhenti,” kata Irwansyah dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Rabu, 11 Juli 2018.

Irwansyah menyebutkan, dalam masa pendaftaran bakal caleg, lebih 10 keuchik di Banda Aceh harus mengundurkan diri. Surat permohonan pengunduran diri itu menjadi lampiran dalam berkas syarat mendaftar sebagai bacaleg partai politik yang tersebar pada sejumlah parpol seperti PKS, Demokrat, PAN, dll. Pendaftaran bacaleg sesuai jadwal dari KPU/KIP pada 4 hingga 17 Juli 2018 mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu.

“Sebagai komisi yang membidangi pemerintahan dan juga gampong di DPRK, kami menyarankan agar para keuchik yang sudah mengambil sikap untuk maju pada Pemilu 2019 sehingga akan mengundurkan diri, maka TPG untuk melakukan musyawarah dan menetapkan penggantinya atau pejabat sementara,” ujar Irwansyah.

Menurut Irwansyah, proses pengunduran diri keuchik tidak mesti menunggu penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada September 2018. Meskipun hal itu dibenarkan, tetapi sejak dibuka pendaftaran bacaleg, keuchik sudah bisa mengundurkan diri, serta langsug dimusyawarahkan oleh TPG tentang pengganti keuchik dan usulannya diberikan ke wali kota.

“Jadi jangan berlama-lama mencari pengganti, karena bisa membuat pembangunan macet dan mandek, serapan dana desa rendah, dan stabilitas gampong juga menurun,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh ini.

Irwansyah menyebutkan, aturan kades harus mundur tersebut tertuang dalam Peraturan  Menteri Dalam Negeri yang melarang bahkan ancaman sanksi bagi kepala desa yang terlibat politik praktis. Selain itu larangan terhadap kades berpolitik praktis juga tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Konsekuensi dari regulasi yang ada, jika ada kepala desa atau di Aceh disebut keuchik ingin maju pada pemilu maka harus mengundurkan diri, karena saat kepala desa ini mau nyaleg tentu dia harus menjadi anggota parpol. Nah, inilah yang dilarang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ujar Irwansyah.

Selain itu, kata Irwansyah, persoalan harus mundurnya keuchik jika maju pemilu, juga menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga pembangunan di gampong tidak terhambat, penyerapan dana desa tetap maksimal, dan pelayanan kepada masyarakat bisa diberikan secara adil tanpa ada unsur subjektif karena keuchik mau maju jadi caleg. 

“Karena kita juga khawatir hal ini akan berdampak pada serapan dana gampong, mengingat sejauh ini proses penyerapan dana gampong di Banda Aceh juga masih rendah. Maka sebaiknya keuchik yang mau nyaleg mundur dan TPG melakukan musyawarah mencari pengganti sehingga pembangunan gampong tetap berjalan lancar sebagaimana mestinya,” kata Irwansyah.

Irwansyah menambahkan, banyak persoalan yang harus menjadi perhatian para keuchik seperti masalah status dana revolving yang masih belum jelas sampai sekarang. Sehingga kalau pemerintahan gampong kosong akan sulit mencari kesepakatan antara pemko dan gampong terkait pengalihan dana revolving tersebut.

“Apalagi saya dengar saat ini semua keuchik sudah dipanggil pemko untuk memberikan kuasa kepada pemko (melalui dinas terkait) untuk mengalihkan dana gampong dari rekening BPRS ke Bank Aceh. Namun hal ini masih kontroversi dan ada pertanyaan-pertanyaan dari sejumlah gampong setelah dialihkan ke rekening pemko kapan masuk ke rekenjng gampong,” katanya.

Pembahasan-pembahasan ini, menurut Irwansyah, butuh konsentrasi dari keuchik definitif. Hal itu sulit dilakukan dan dibahas secara serius oleh keuchik-keuchik yang sudah mengajukan permohonan mengundurkan diri. Oleh karena itulah pergantian keuchik harus segera dilakukan dalam bulan ini tanpa harus menunggu ditetapkan DCT.[](rel)

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.