18 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sejumlah Pemda tak Sanggup Keluarkan THR untuk PNS

...

  • REPUBLIKA
  • 06 June 2018 17:40 WIB

THR dan Gaji ke-13 untuk PNS/TNI-Polri dan Pensiunan. @republika
THR dan Gaji ke-13 untuk PNS/TNI-Polri dan Pensiunan. @republika

JAKARTA - Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Ryaas Rasyid, mengatakan masih ada daerah yang tidak sanggup untuk mengeluarkan THR dan Gaji ke-13. Tidak semua daerah, kata dia, memiliki anggaran berlebih seperti Jakarta dan daerah maju lainnya.

"Kalau daerah kaya seperti DKI, Kaltim, Riau, Sumsel, mungkin tidak ada masalah tapi NTT, NTB, Papua, Maluku kan situasi Indonesia tidak seragam. Makanya harus dengar suara mereka juga," ujar Ryaas, Rabu (6/6).

Oleh karena itu, kata Ryaas, patut dipertanyakan keterangan dari Kementerian Keuangan yang menyebutkan THR dan gaji 13 sudah dianggarkan di badan anggaran umumnya (BAU). Jika sudah dianggarkan, kata dia, lalu kenapa masih ada daerah yang tidak mampu mengeluarkan THR dan gaji ke-13.

"Kalau sudah dianggarkan kenapa daerah ada yang tidak mampu, karena itu besar sekali, itukan sama saja menambah dua kali lipat dari alokasi gaji pegawai," jelasnya.

Ryaas menyebutkan, seharusnya pemerintah terang-terangan saja mengenai THR dan gaji ke-13. Jika kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak mampu maka bisa mengatakan dengan jujur tanpa harus bersikap plin-plan.

"Kalau tidak punya uang ya terang-terangan saja tidak apa-apa, jangan seolah THR ini wajib, itu kan tambahan saja. Semacam kemurahan hati pemerintah," ujarrnya.

Sebelumya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran berisi pemberian THR dan gaji 13 diambil dari APBD. Menurutnya, banyak daerah yang setuju akan isi surat edaran tersebut.

Namun kenyataannya pernyataan Tjahjo ini bertolak belakang dengan fakta di masyarakat. Salah satunya Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, yang keberatan THR dan gaji ke-13 PNS diambil dari APBD.

Risma menilai bahwa pembayaran THR PNS daerah menggunakan APBD cukup membebani, sebab jumlah THR yang harus dibayar tidaklah kecil. "Kalau besar kan ya, bebani (APBD), berat ya. Masa pakai APBD," kata Risma.

Sementara, anggota DPR daerah pemilihan Papua, Sulaeman Hamzah, menyarankan Pemda di Papua untuk tidak memaksa mengalokasikan dana THR dan gaji ke-13 kepada para ASN dan tenaga honorer. Sebab, menurutnya, Pemda-Pemda di Papua mengandalkan APBN sebagai sumber anggaran selama ini.

"Daerah-daerah di Papua itu lebih parah lagi. Daerah-daerah yang normal saja, yang mungkin punya APBD cukup saja itu bisa menyalahi, apalagi daerah yang punya ketergantungan dengan APBN," kata dia, Selasa (5/6).

Oleh karena itu, Sulaeman mengatakan, Pemda-Pemda di Papua memang seharusnya tidak memaksakan diri untuk mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 tersebut. Menurutnya, cukup mengacu dan mengikuti ketentuan APBD 2018 yang telah diatur pada tahun sebelumnya.[]Sumber: republika.co.id

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.