21 February 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Selama 2017 Terdapat 18 Kasus Pelanggaran Karantina Perikanan di Aceh

...

  • MHD SAIFULLAH
  • 02 January 2018 09:40 WIB

Lobster bambu @PORTALSATU.COM/IHAN NURDIN
Lobster bambu @PORTALSATU.COM/IHAN NURDIN

BANDA ACEH -- Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Keamananan Hasil Perikanan Provinsi Aceh, menemukan 18 kasus pelanggaran karantina perikanan selama 2017. Kasus tersebut didominasi pelanggaran ekspor lobster dan kepiting di bawah ukuran dan bertelur yang tak sesuai Permen No. 56 tahun 2016.

"Jadi dalam Permen itu disebutkan bahwa ukuran lobster dan kepiting harus di atas 100 gram dan tidak boleh bertelur," ujar Kepala SKIPM Aceh, M. Darwin Syah Putra saat konferensi pers, Minggu, 31 Desember 2017.

Selama rentang waktu Maret-Desember 2017, BKIPM menemukan beberapa oknum pengusaha melakukan pelanggaran dengan mencampurkan antara kepiting yang bertelur dengan yang tidak bertelur.

"Itu kita temukan, kita sita, kemudian kita lepasliarkan," ujarnya. "Kemarin itu yang terakhir kita bersama Bea Cukai, BIN, dan Kejaksaan menemukan 23 koli, kemudian kita musnahkan," ujarnya lagi.

Untuk saat ini para tersangka tersebut, kata Darwin, belum diserahkan ke pengadilan karena setelah melakukan gelar perkara bersama Polda, proses itu dinilai belum cukup dan masih dilakukan pembinaan.

Sementara kegiatan ekspor komoditas perikanan 2017 dari data Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (SKIPM) Aceh, ada 379 ribu ekor ikan yang telah diekspor dengan nilai 35 milliar lebih.

"Komoditas dominan ekspor yakni ikan tuna, kerapu hidup, benih kerapu dengan negara tujuan, yakni Thailand, Hongkong, Malaysia, Singapura, dan Taiwan," ungkap Darwin.

Permasalahan ekspor di bidang perikananan yang terjadi di Aceh saat ini, menurut Darwin, disebabkan masih sedikitnya pengguna jasa atau pengusaha yang memiliki standar pengolahan yang sesuai standar internasional, serta proses produksi ikan, baik hasil tangkapan maupun budidaya kualitasnya belum sesuai dengan standar untuk diekspor.

"Untuk itu Pemerintah Aceh dan daerah jangan hanya mengejar produksi, tapi bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat, bagaimana cara budidaya dan penangkapan ikan yang baik sehingga memenuhi kualitas untuk ekspor," katanya.[] (*sar)

Editor: IHAN NURDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.