25 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Selidiki Kasus Bantuan Pendidikan, Ditreskrimsus Polda Aceh 'Akan Bekerja Maksimal'

...

  • PORTALSATU
  • 24 June 2018 17:50 WIB

Ilustrasi - bantuan pendidikan. @cakaplah.com
Ilustrasi - bantuan pendidikan. @cakaplah.com

BANDA ACEH - Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh, Kombes Pol. Erwin Zadma, mengatakan, pihaknya akan bekerja maksimal menyelidiki kasus dugaan penyelewengan bantuan pendidikan Pemerintah Aceh melalui aspirasi (usulan) sejumlah anggota DPRA tahun 2017.

“Masih dalam tahap penyelidikan,” kata Erwin Zadma menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Minggu, 24 Juni 2018 sore, apakah kasus itu sudah ditingkatkan ke penyidikan atau masih penyelidikan.

Tim Ditreskrimsus Polda Aceh sudah meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk mahasiswa penerima bantuan pendidikan tersebut. Namun, Erwin Zadma mengaku tidak ingat jumlah saksi yang sudah diperiksa. “Saya lupa jumlahnya. Entar coba saya tanya penyidiknya. Ada lumayan tuh (jumlah saksi sudah diperiksa). Itu dari pihak mahasiswa. Saya belum cek lagi jumlahnya karena masih penyelidikan,” ujar Erwin.

Catatan portalsatu.com, sejak bulan Ramadan atau sebelum Lebaran kemarin, kasus bantuan pendidikan itu menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan di Aceh, mulai dari warung kopi sampai media sosial. Hal itu menunjukkan publik memberikan perhatian penuh dan berharap pihak Polda Aceh mengusut tuntas kasus tersebut.

Bagaimana pihak Polda Aceh menjawab kepercayaan publik tersebut? “Kita akan bekerja maksimal. Kalau saya kan harus bicara fakta. Kalau misalnya dari hasil penyelidikan nanti ada tindak pidana, ya, kita nanti tingkatkan ke penyidikan. Untuk saat ini kita masih mengumpulin barisan saksi-saksi, barang bukti dan petunjuk. Kalau rampung penyelidikan baru ada kesimpulan sementara,” kata Erwin.

Diberitakan sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) menilai kasus dugaan penyelewengan bantuan pendidikan dari dana aspirasi anggota DPRA tahun 2017 merupakan hal yang memalukan. BEM Unimal mendesak Polda Aceh mengusut tuntas kasus tersebut. "Ini sangat memalukan. Kami berharap pihak kepolisian, khususnya Polda Aceh serius menangani persoalan tersebut. Saat ini pihak Polda Aceh sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa penerima (mahasiswa) dan pejabat di BPSDM. Kami mendesak pihak kepolisian juga memeriksa anggota-anggota DPRA yang diduga terlibat pemotongan bantuan pendidikan itu," ujar Ketua BEM Unimal, Muslem Hamidi, Minggu, 17 Juni 2018.

Muslem menyebutkan, memang tidak semua anggota DPRA yang mengusulkan bantuan pendidikan melalui dana aspirasi itu ikut memotong dana tersebut. Namun Muslem berharap Polda Aceh memeriksa semua anggota DPRA yang diduga terlibat sebagaimana hasil temuan pihak Inspektorat Aceh. (Baca: Ini Komentar Ketua BEM Unimal Soal Kasus Bantuan Pendidikan Aspirasi Dewan)

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyatakan akan terus memonitor langkah pihak Polda Aceh yang sedang menyelidiki kasus itu. “Kita memonitor perkembangan kasus yang sedang ditangani oleh Polda. Artinya, kalau Polda serius, kita mendukung penuh proses lidik yang sedang berlangsung. Tapi kalau kasus ini mangkrak dan tidak ada kepastian hukum secara menyeluruh terhadap pelaku, maka kita akan melaporkan secara resmi ke KPK,” kata Koordinator MaTA, Alfian, Kamis, 14 Juni 2018.

Alfian melanjutkan, pengungkapan secara menyeluruh bukan hanya terhadap oknum anggota DPRA dan pihak lainnya yang diduga terlibat dalam kasus itu, tetapi penyidik penting memastikan apakah aliran dana masuk ke partai politik atau tidak. “Bagi MaTA dalam kasus ini bukan hanya melihat pada pelaku, tetapi uang hasil korupsi tersebut juga tidak dijadikan pemasukan partai. Kalau ini terjadi sangat bahaya. Dan ini kasus serius yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak yang peduli pada antikorupsi demi Aceh lebih baik,” ujar Alfian.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), menjelaskan, mulanya pihak Pemerintah Aceh memperoleh laporan dari mahasiswa penerima bantuan pendidikan itu terkait dugaan pemotongan dana. Menurut dia, laporan tersebut sudah lama dan terus menerus masuk ke pihak Pemerintan Aceh, sehingga dinilai ada indikasi penyelewengan yang perlu didalami.

“Dari hasil laporan-laporan itu maka Gubernur Aceh memerintahkan pihak Inspektorat untuk menelusuri kebenarannya. Karena setiap laporan itu kan harus ditindaklanjuti. Setelah mengecek kebenaran lalu Inspektorat melakukan audit atau pemeriksaan. Dari hasil audit itu kemudian dilaporkan kembali kepada pimpinan (gubernur). Saat ini kabarnya pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mengenai hal tersebut, maka kita tunggu saja bagaimana hasil nanti,” kata SAG menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, 14 Juni 2018.

SAG mengakui, Pemerintah Aceh akan mengevaluasi tatakelola dan penyaluran bantuan pendidikan atau dana beasiswa bersumber dari APBA agar ke depan kasus yang sama tidak terulang lagi. (Baca: Kasus Bantuan Pendidikan: Aliran Dana Masuk ke Parpol?)

Sementara itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengajak semua pihak menghormati asas praduga tak bersalah terkait kasus dugaan penyelewengan bantuan pendidikan itu. “Mengenal Sangkaan KORUPSI DANA ASPIRASI BANTUAN PENDIDIKAN, saya mengajak semua kita untuk tidak bersikap prejudice dan mestilah selalu kita berpijak pada asas PRESUMPTION OF INNOCENCE. Bahwa seseorang itu tidak bersalah sampai ianya terbukti bersalah di depan pengadilan (bukan di warung),” tulis Irwandi Yusuf di dinding Facebook-nya, 14 Juni 2018, pukul 18.16 WIB.

Terkait pernyataan Gubernur Irwandi itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), menjelaskan, asas praduga tak bersalah artinya orang yang diduga terlibat kasus itu belum dapat disebut bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. “Itu baru sebatas indikasi dan Pemerintah Aceh pun baru tahap menerima informasi awal,” ujar SAG dihubungi lewat telepon seluler, Jumat, 15 Juni 2018.

SAG menyebutkan, kasus ini masih sangat prematur, sehingga yang diharapkan oleh Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam postingan di akun Facebook-nya tersebut, jangan sampai terjadi proses peradilan warung kopi dengan memvonis seseorang begitu saja. Sedangkan dari pengadilan itu sendiri belum memutuskannya.

"Oleh karena itu, Pak Irwandi Yusuf berharap bahwa semua pihak agar bijak melihat hal tersebut. Kalau ada terindikasi penyelewengan bantuan dana dimaksud tentunya bisa saja akan diproses hukum, logikanya kan begitu. Tetapi sebelum sampai ke sana (terbukti), kita sebagai masyarakat agar jangan terburu-buru memvonis, karena kasus yang semacam itu tentu sangat sensitif," ujar SAG.

SAG menambahkan, Gubernur Aceh mengajak masyarakat supaya arif dan bijak dalam melihat kasus tersebut. “Mari bersama-sama menunggu proses lebih lanjut bagaimana ke depan. Intinya jangan menghakimi di luar pengadilan, karena dinilai tidak baik dalam konteks demokrasi," katanya. (Baca: Kasus Bantuan Pendidikan, Ini Kata Irwandi Yusuf)[]

Penulis: Rino Abonita/idg

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.