15 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Sengkarut Utang Aceh Utara: Pertemuan Dua Pihak Sampai Larut Malam

...

  • PORTALSATU
  • 01 February 2018 21:25 WIB

Ilustrasi dililit utang. @istimewa/net
Ilustrasi dililit utang. @istimewa/net

LHOKSEUMAWE – Badan Anggaran DPRK menggelar pertemuan bersama Wakil Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Utara, menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Rancangan Qanun APBK 2018. Pertemuan dua pihak itu berlangsung di Gedung DPRK Aceh Utara, Selasa, 30 Januari 2018, sore sampai larut malam.

Informasi diperoleh portalsatu.com, pertemuan itu dipimpin Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, dihadiri Ketua DPRK, Ismail A. Jalil, Wakil Ketua I DPRK, Mulyadi CH, dan Wakil Ketua III DPRK Abdul Muthalib. Dari eksekutif, dihadiri Wabup Aceh Utara, Fauzi Yusuf, Sekda Abdul Aziz sebagai Ketua TAPK, dan sejumlah kepala SKPK yang merupakan anggota TAPK.

“Rapat sangat alot sampai jam dua belas malam (00.00 WIB/dinihari). Masih buntu, belum berhasil dicapai kesepakatan kedua pihak, karena terlalu besar dana yang harus dimasukkan (dalam Rancangan Qanun APBK 2018) untuk bayar utang 2017,” kata sumber portalsatu.com, Rabu, 31 Januari 2018, sore.

Sumber itu menjelaskan, dalam dokumen hasil evaluasi terhadap Rancangan Qanun APBK (RAPBK) Aceh Utara 2018, Gubernur Aceh mengingatkan pemerintah kabupaten ini untuk memprioritaskan pembayaran utang tahun 2017. Sehingga, Pemkab Aceh Utara harus merasionalkan kembali program/kegiatan dalam RAPBK 2018 dengan cara memangkas kegiatan yang bukan kebutuhan mendesak, termasuk menunda pengadaan mobil dinas bupati, wakil bupati, dan pengamanan tertutup (pamtup).

Menurut sumber itu, laporan terbaru TAPK kepada Banggar DPRK, total utang atau kewajiban Pemkab Aceh Utara tahun 2017 yang harus dibayar dengan anggaran 2018 mencapai Rp174 miliar. Dari jumlah itu, hanya sekitar Rp30 miliar yang sudah tertampung dalam RAPBK 2018. Artinya, Banggar DPRK dan TAPK harus “putar otak” memangkas program/kegiatan baru dalam RAPBK 2018, agar tersedia dana Rp144 miliar lagi untuk bayar utang tahun 2017.

Sumber itu melanjutkan, program/kegiatan baru dalam RAPBK 2018 yang bisa dicoret atau ditunda untuk diusulkan kembali pada 2019 adalah yang bersumber dari APBK. Sebab program/kegiatan bersumber dari dana otonomi khusus (otsus), dan dana alokasi khusus atau DAK 2018 sudah ada peruntukannya, sehingga tidak dapat dipangkas.

“Cukup banyak kegiatan bersumber dari APBK 2018 yang harus dipangkas, sehingga sudah seperti membahas rancangan anggaran dari tahap awal. Setelah melalui pembahasan yang alot dalam rapat itu, masih ada sekitar Rp48 miliar lagi untuk bayar utang belum ada sumber dananya. Jadi, tidak cukup waktu satu malam membahas persoalan ini. Sekda juga tidak bisa memutuskan langsung dalam rapat itu, karena harus lapor dulu ke bupati,” ujar sumber tersebut.

Ketua Banggar DPRK Aceh Utara, Arafat Ali, dan Wakil Ketua DPRK, Abdul Muthalib alias Taliban, secara terpisah mengakui hal itu. Keduanya menyatakan, DPRK berkomitmen menyelesaikan pembahasan bersama eksekutif agar persoalan utang tahun 2017 dapat dituntaskan.

“Besok, setelah salat Jumat, kita akan duduk lagi dengan bupati atau wabup dan TAPK. Karena untuk membahas dana bayar utang 2017 yang cukup besar tidak bisa kita ambil keputusan dalam satu kali rapat, kedua pihak harus duduk lagi. Intinya, kita komit menyelesaikan masalah ini,” kata Arafat menjawab portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis, 1 Februari 2018.

Ditanya soal pengadaan mobil dinas bupati, wabup dan pamtup, Arafat mengatakan, “Otomatis harus di-pending. Bahkan ada program yang sudah dibahas melalui musrenbang, harus di-pending, karena pemkab harus memprioritaskan bayar utang,” ujar Arafat.

Sementara itu, Taliban mengatakan, eksekutif dan dewan harus mengupayakan agar tersedia dana untuk membayar semua utang tahun 2017 dengan APBK 2018, agar persoalan ini tidak berlanjut sampai 2019. “Termasuk uang jerih geuchik, teungku imum, itu harus diupayakan terbayarkan tahun ini,” katanya.

Taliban dan Arafat berharap, pembahasan bersama Bupati/Wabup dan TAPK Aceh Utara soal dana untuk membayar utang itu tuntas dalam minggu ini. Jika tidak, realisasi anggaran—terutama untuk membayar utang—akan terus molor lantaran belum ditetapkan Qanun APBK Aceh Utara 2018.[](idg)

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.