22 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Siapa Aktor di Balik Bobolnya Kas Pemko Subulussalam Rp2 Miliar?

...

  • SUDIRMAN
  • 07 November 2019 21:25 WIB

Bukti pengembalian uang ke Kas Daerah Subulussalam. Foto istimewa
Bukti pengembalian uang ke Kas Daerah Subulussalam. Foto istimewa

SUBULUSSALAM - Kas Pemerintah Kota Subulussalam dikabarkan bobol senilai Rp2 miliar diduga untuk membayar kegiatan fiktif di Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (Distanbunkan) setempat.

Bahkan, di Distanbunkan Kota Subulussalam terdapat kegiatan dua kali penarikan yakni bulan April dan Juli yaitu program jalan produksi di Penanggalan Timur, Kecamatan Penanggalan senilai Rp106 juta yang disebut-sebut dana aspirasi salah satu anggota dewan.

Mantan Kepala Distanbunkan Kota Subulussalam, Suheri, S.P., kepada portalsatu.com, Kamis, 7 November 2019, menegaskan pembayaran yang resmi sesuai aturan pada 2 Juli. Lalu, bagaimana dengan penarikan di April dengan program yang sama?

"Yang resmi itu dibayar 2 Juli berdasarkan SP2D. Sementara yang di April itu kami tidak tahu," kata Suheri.

"Saya tahu ada penarikan di April itu waktu setelah ndak menjadi kadis lagi," kata Suheri menambahkan. Ia tak lagi menjabat Kadistanbunkan sehubungan pengembalian jabatan ASN pada September lalu.

Terpisah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam, Drs. Salbunis saat dikonfirmasi portalsatu.com mengatakan, ia baru tahu isu kas daerah dibobol Rp2 miliar dan kegiatan Distanbunkan dibayar dua kali, setelah menerima panggilan Polda Aceh untuk dimintai keterangan.

"Saya baru tahu kemarin tu kegiatannya sama dengan April. Itu setelah ada undangan dari Polda konfirmasi tentang dana itu," kata Salbunis via sambungan telepon dari Banda Aceh.

Salbunis menjelaskan, pada awal Juli 2019 lalu, ia sedang berada di Banda Aceh. Jika ada surat pengantar ke bank untuk pencarian dana jalan produksi di Distanbunkan, dipastikan bukan dia yang menandatangani surat pengantar tersebut.

"Pencairan 2 Juli itu bukan saya, kalau pun ada pengantarnya bukan saya teken. Karena seminggu setelah tanggal 1 Juli itu saya kebetulan di Banda Aceh," ungkap Salbunis.

"Saat dimintai keterangan di Polda saya bilang, coba cek dulu siapa yang neken di situ. Paling kalau pun Kaban neken itu kan surat pengantar, kalau SP2D itu Kuasa BUD (Bendahara Umum Daerah) yang neken. Coba lihat ada tidak tekenan saya di pengantar," sambung Salbunis. Dia mengaku blakblakan saat memberikan keterangan di Polda Aceh.

Selain itu, Salbunis juga mengaku dikonfirmasi terkait program fiktif di Dinas PUPR, salah satunya pengembalian dana pembangunan MKC ke kas daerah senilai Rp165.620.000.

Terkait pemanggilannya oleh pihak kepolisian, Salbunis justru mendukung langkah pihak penegak hukum dalam mungusut kasus ini secara tuntas supaya tahu siapa dalang di balik ini semua.

"Ndak apa-apa dipanggil, saya malah pingin supaya ini tuntas, siapa sebenarnya ini itu," ungkap Salbunis.

Selain Salbunis, mantan Kadis PUPR Kota Subulussalam, Edi Mofizal dikabarkan juga sudah memenuhi panggilan pihak penegak hukum. Edi disebut-sebut juga tidak mengetahui terkait pembayaran program pembangunan MKC, yang belakangan akhirnya dikembalikan oleh pihak rekanan dengan beredarnya slip setoran tertanggal 4 Oktober 2019 atas nama CV AA.

Lantas siapa aktor di balik bobolnya kas Pemko Subulussalam?[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.